Matanews Fokus Terpercaya
Matanews.id, Jakarta- Dalam rangka menyambut hari Sumpah Pemuda ke-92 tahun. Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Islam (PW GPI) Jakarta Raya menggelar diskusi dalam rangka memperingati hari sumpah pemuda, dengan bingkai ‘Pandangan Kritis Aktivis Pemuda Tentang UU Omnibus Law’ yang berlangsung di wilayah Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (28/10/2020).
Dalam Acara Tersebut tampak hadir 3 tokoh nasional yang menjadi pemateri diantaranya Ferly Syahadat (Tokoh Kepemudaan), Ismail Abdul Kadir (Aktifis Milenial) dan Yusuf Algifhary (Aktifis GPI).
Ferly Syahadat menilai kriminialisasi terhadap aktivis pergerakan pemuda dalam mengawal bangsa sangat memprihatinkan, sementara rakyat menaruh harapan terhadap aksi nyata pemuda seperti pada aksi demo UU Ciptaker dan sebagainya. Ia berharap pemerintah bisa menyikapi kondisi ini, jangan sampai aksi demo dianggap sebagai musuhnya.
“Kita lihat bahwa aksi demo yang dilakukan pemuda seringkali dicap anarkis. Namun saya yakin GPI sebagai gerakan pemuda akan tetap konsisten,” ujarnya.
Menurutnya, pembatasan terhadap aksi pemuda menyebabkan pemuda beralih ke media sosial untuk mengungkapkan ketidakpuasannya.
Sementara itu, Aktivis Milenial, Ismail Abdul Kadir melihat saat ini tidak ada kesamaan visi dikalangan pemuda padahal dahulu kala memiliki visi sama. Dalam momentum sumpah pemuda ini, paling tidak harus ada persamaan visi.
“Saya melihat dalam melakukan pergerakan ada yang tidak satu visi, salah satu faktornya adalah terlalu menginternalisasi diri,” jelasnya.
Sedangkan Yusuf Algifhary yang merupakan aktivis senior GPI mengungkapkan dengan tegas, menolak UU Omnibus Law yang menurutnya sangat merugikan rakyat khususnya kelompok buruh.
Ia berkeyakinan, “bahwa Presiden hanya menandatangani tanpa mengkaji ataupun membaca terlebih dahulu. Jadi saya dapat katakan, bahwa Presiden kita saat ini terlalu santai dalam menjalankan pemerintahan yang dimana beliau memegang kekuasaan saat ini,” ungkapnya.
Yusuf juga mengecam tindakan Presiden Prancis yaitu Macron yang telah menghina agama Islam. Bukannya meminta maaf, Macron justru katakan bahwa itu adalah kebebasan berpendapat. “Jadi saya berkesimpulan, apabila ada orang Islam yang melakukan tindakan seperti beliau terhadap agamanya, apakah itu juga merupakan kebebasan berpendapat,” tegas Yusuf.
Sementara Ketua PW GPI Jakarta Raya Rahmat Himran menyatakan, bahwa dirinya bersama pengurus GPI berencana akan melakukan aksi di depan Kedutaan Besar (Kedubes) Prancis pada Jumat esok, hal itu berkaitan dengan apa yang telah dilakukan Presiden Prancis Macron,” pungkasnya.
Diskusi yang kali kedua diselenggarakan PW GPI Jakarta Raya dihadiri ratusan peserta dari mahasiswa, aktivis, buruh dan media.(red)
About Author
