Matanews Fokus Terpercaya
Matanews.id, Jakarta – Direktur Eksekutif ETOS Indonesia Institute Iskandarsyah langsung menanggapi permintaan IPW (Indonesia Polisian Watch) kepada Kapolri untuk segera mencopot Kapolda Jawa Tengah terkait kasus yang ramai di media yakni kasus Wadas Purworedjo Jawa Tengah.
Iskandar menilai ini terlalu berlebihan alias lebay, dirinya juga menilai bahwa kasus tersebut banyak terpotong karena video yang tak valid dan terkesan provokatif.
“Kita melihat kasus ini terpenggal-penggal karena banyaknya video yang tak valid dan terkesan provokatif, sehingga masyarakat mengasumsikan ini menjadi aparat saja yang selalu salah.” ucap Iskandarsyah dalam keterangan persnya, Sabtu (12/2/2022) di Jakarta.
“Saya yakin Polri disini bergerak sesuai SOP lah, dan memang tugasnya POLRI untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara.” sambungnya.
Iskandar melihat pada berita yang tayang ada kekeliruan dan informasi terkesan provokasi, dirinya juga meminta kepada masyarakat agar lebih jeli lagi dalam menilai berita dengan tidak mengambil kesimpulan langsung.
“Saya sudah lihat berita-berita itu simpang siur dan memberikan kesan provokasi, jadi dalam kasus ini harus dilihat betul dan jeli, jangan langsung membuat kesimpulan.” tegasnya.
“Disitu ada Bupati, Kapolres, Dandim dan perangkat lainnya, Kapolda tak bisa diperintah oleh Gubernur, apalagi Bupati, beliau hanya lakukan dalam pengamanan lokasi yang sesuai SOP, itupun ke tingkat Kapolres pastinya, Jadi IPW tak perlu terlalu berlebihan.” lanjutnya.
Iskandar menyampaikan bahwa wilayah Jawa Tengah ini dinilai sangat kondusif, dan tidak perlu dibesar-besarkan karena petugas bekerja sesuai dengan SOP.
“Jateng ini wilayah yang kita nilai sangat kondusif kok, Jangan dibesar-besarkan, Kapolda itu bukan hanya mengurus Purworedjo, Jawa Tengah kan luas, Purworedjo Jawa Tengah, tapi kan Jawa Tengah bukan Purworedjo tok.” ungkapnya.
Iskandar meminta kepada masyarakat untuk lebih paham kapasitas Kapolda, Peristiwa Wadas menurutnya ada yang menggerakkan dan sengaja diletupkan, Polri dalam hal ini hanya bertindak sebagai bagian dari pengamanan dan menjaga stabilitas negara didalam, yang tidak ada korelasinya dalam hal tersebut.
“Mas Ganjar selaku Gubernur sudah menyatakan membuka ruang komunikasi kok kepada yang bersengketa, jadi buat saya close saja tak perlu dibesarkan.” terangnya.
Diketahui pada Jumat (11/02/2022) ETOS melakukan rilis survey 5 Kapolda termasuk Jawa Tengah, Jawa Tengah ada diposisi 4 dikarenakan kondisi Jawa Tengah masih dalam kondisi yang kondusif.
“Tahu-tahu muncul kasus ini dan dibesar-besarkan, Ini kapasitas nya Bupati disitu dan Gubernur ke level diatas nya.” tuturnya.
“Sekali lagi Polri hanya melakukan pengamanan, tidak lebih dan tidak kurang dari itu.” tutupnya. (wly)
About Author
