Matanews Fokus Terpercaya
MataNews.id, Sukabumi – Pokok – Pokok Pikiran ( Pokir ) Anggota DPRD, merupakan aspirasi masyarakat yang dititipkan kepada anggota dewan agar diperjuangkan dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (R-APBD).Selain itu keberadaan Pokir DPRD tergolong sangat baik jika dijalankan sesuai pungsinya sebab bisa membantu program pemerintah daerah dalam membantu percepetan pembangunan Kota Sukabumi, karena peruntukan Pokir itu hasil dari aspirasi masyarakat dari daerah pemilihan masing-masing. contoh, pembuatan drainase, rehabilitasi tempat-tempat umum, dan sejenisnya, yang tidak terakomodir dalam program di Pemerintah Kota Sukabumi,” Hal itu dikatakan inisial “ESP warga Kota Sukabumi kepada Wartawan Mata news. Namun sangat disayangkan diduga faktanya dana Pokir tersebut saat realisasi pencairan uangnya selalu digondol oleh oknum Dewan tersebut.
Sementara warga masyarakat yang mengajukan program didapilnya banyak yang gigit jari karena mereka diposisikan cuma sekedar joki saja oleh oknum Dewan nya. Dari dana pencairan mereka cuma dikasih uang alakadarnya saja lalu sisanya digondol oknum Dewan. Kejadian ini sungguh sangat miris!!! karena betapa kejam nya para oknum anggota Dewan memperlakukan konstituen didapilnya masing – masing yang seharusnya nya merawat, membina ini sebaliknya malah membinasakannya dengan cara yang tidak terpuji dengan merampok uang Negara melalui tangan konstituennya.
Contoh seperti persoalan yang dialami inisial RK saat Pencairan dana Pokir bansos DPRD Kota Sukabumi dapil bacile untuk membantu modal usaha pabrik mie, faktanya setelah cair 50jt ia cuma dikasih 5jt dan sisanya 45jt lagi langsung digondol oknum Dewan melalui tangan istrinya.
Saat dikonfirmasi via WhatsApp nya, Dewan terkait tersebut sampai berita ini dinaikan tidak pernah membalasnya.
Menyikapi hal diatas, M. Heryanto yang akrab disapa kang Ato selaku Ketua Gerakan Nasional Pengawasan Tindak Pidana Korupsi Kota Sukabumi ( GNP TIPIKOR ) angkat bicara. Ia sangat menyayangkan dengan adanya dugaan perilaku oknum Dewan tersebut. Jika benar adanya, maka dengan segala hormat saya mohon kepada Aparat Penegak Hukum ( APH ) agar menindak tegas para oknum Dewan yang terindikasi korupsi dana Pokir karena itu adalah uang Negara.”tandasnya(red)
About Author
