Korp Surat Berlogo Nama Parpol Dikritik sebagai Perbuatan Fitnah yang Meresahkan

Matanews.id, Jakarta – Beredarnya surat berlogo Partai Politik (Parpol) yang diduga berisi tekanan dan ancaman, dalam lingkup Kejaksaan Agung, telah menimbulkan kegemparan dan keprihatinan. Pada Sabtu, tanggal 26 Agustus 2023, Direktur Eksekutif ad interim ETOS Indonesia Institute, Pascal Willhard, memperingatkan tentang bahayanya tindakan semacam ini. Surat yang menggunakan korps surat Partai Politik dengan seolah-olah mewakili Parpol tersebut tanpa pertanggungjawaban yang jelas, dianggap tindakan fitnah yang meresahkan.

Pascal Willhard menyatakan, “Tindakan ini sangat berbahaya dan berpotensi menimbulkan asumsi-asumsi negatif, terutama dalam suasana tahun politik yang sensitif. Penggunaan logo dan korps surat Partai Politik seakan-akan atas nama Parpol merupakan tindakan yang sangat merugikan dan mengundang kecurigaan, tidak hanya pada publik, tetapi juga berpotensi merongrong kestabilan internal Parpol tersebut.”

Iskandarsyah, seorang kader Partai Golkar, yang dihubungi di Banten, mengekspresikan keprihatinannya terhadap isi surat tersebut. “Saya melihat tindakan semacam ini sangat norak dan tidak pantas. Tindakan ini menyakitkan hati seluruh kader dan simpatisan partai Golkar di seluruh Indonesia,” ujar Iskandarsyah.

“Partai Golkar adalah partai yang mendukung pemberantasan korupsi, dan tindakan semacam ini merusak citra dan reputasi partai.” tambahnya.

Iskandarsyah juga mengkritik bahwa Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar belum mengetahui siapa penerbit surat tersebut.

“Sebagai kader Partai Golkar, saya merasa tersinggung oleh surat yang tidak jelas ini. Di tengah tahun politik, hal-hal kecil bisa menjadi besar dan merusak reputasi parpol,” ucapnya.

Dia menuntut klarifikasi segera mengenai siapa yang bertanggung jawab atas surat tersebut. “Surat yang diisi fitnah dan ancaman harus diusut tuntas dan harus dipertanggungjawabkan, baik kepada internal kader Partai Golkar maupun kepada masyarakat,” kata Iskandarsyah.

“Tindakan ini jangan membuat persepsi masyarakat semakin kacau dan harus ada transparansi penuh mengenai pembuat surat tersebut,” tegasnya, menandaskan bahwa publik berhak mengetahui kebenaran di balik surat yang meresahkan ini. (Wly)

About Author

Matanews.id

See author's posts