Matanews Fokus Terpercaya
Jakarta – Serikat Pekerja Kereta Api (SPKA) menyatakan sikap netral pada pemilu 2019 mendatang, langkah ini dilakukan karena SPKA termasuk sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tidak harus ikut dalam politik praktis.
Hal itu dikemukakan oleh Ketua Umum Serikat Pekerja Kereta Api (SPKA), Edi Suryanto pada seminar Seminar Nasional Serikat Pekerja Kereta Api (SPKA) yang digelar di Hotel Borobudur, Jakarta, pada Selasa (19/3/2019).
Ada pun tema yang diangkat Meningkatkan Peran PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang Profesional Sebagai BUMN Penyelenggara Perkeretaapian Dalam Mewujudkan Kereta Api Sebagai Moda Transportasi Pilihan Rakyat.
“Kami juga menyatakan sikap netral pada pemilu 2019 mendatang, jadi Serikat Pekerja Kereta Api dan Serikat Pekerja BUMN menyatakan netral, dan juga saling membantu, saling memberi informasi terhadap permasalahan-permasalahan ketenagakerjaan, serta menjalin solidaritas aksi bersama, apabila terjadi union busting,” kata Edi Suryanto, Selasa (19/3/2019).
Menurutnya Edi, segala bentuk sanksi akan diberikan bagi anggotanya yang tidak bersikap netral pada pemilu mendatang. Apa lagi kerap kali para pekerja dijadikan alat politik praktis untuk kepentingan semata.
“Sampai saat ini, belum ada, kalo ada menurut saya sanksi sudah jelas berat kita politik negara, yaitu politik strategis bukan politik praktis, tentu sanksi dikeluarkan dari keanggotan jika terbukti tidak netral,” katanya.
Tak hanya itu, pihaknya juga mengelar pelantikan dan pengukuhan pengurus DPP SPKA 2019 2022 dan pembentukan Dewan Pakar SPKA. Edi Suryanto mengatakan SPKA sebagai mitra manajemen PT KAI sanggup menjadi garda terdepan dalam peningkatan produktifltas dan pelayanan kepada para pelanggan.
“Kami akan menjembatani kepentingan kereta api dengan Pemerintah. Penugasan dari pemerintah, termasuk PSO KA Perintis pada prinsipnya mendukung, hanya saja agar diawali dengan Fisibility Study yang menghasilkan atau memberikan profit bagi perusahaan kereta api,” ujarnya.
Federasi Serikat Pekerja (FSP BUMN) Ahmad lrfan mengatakan pihaknya sepakat untuk tetap netral dalam pemilu selain meningkatkan kinerja untuk mewujudkan pekerja yang profesional.
“Kita bilang tidak mau berpolitik dalam serikat pekerja tapi kita mendukung presiden yang nantinya punya program yang menjadikan BUMN sebagai lokomotif perekonomian semuanya,” ucapnya
Kano
About Author
