Tag Archives: Bamsoet

Matanews.id, Tangerang – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo sekaligus Wakil Ketua Dewan Pembina Masyarakat Ekonomi Syariah mengapresiasi kiprah Agung Sedayu Group, Salim Group, serta Matrix Concepts Holdings Berhad dari Malaysia, yang telah membangun Menara Syariah, sebagai bagian dari Islamic Financial District yang dibangun di lahan seluas 23,5 hektar di kawasan Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2), Jakarta. Menjadikannya sebagai kawasan ekonomi dan keuangan syariah terbesar dan pertama di Asia Tenggara.

Menara Syariah memiliki dua tower yang terdiri dari 29 lantai, dengan daya tampung mencapai 5 ribu orang. Perbankan, asuransi, serta berbagai aktivitas ekonomi dan keuangan syariah lainnya akan hadir disini. Keberadaan Menara Syariah menunjukan eratnya persahabatan dua negara serumpun, Indonesia dan Malaysia, yang juga merupakan negara dengan pemeluk agama islam sekaligus ekonomi dan keuangan syariah terbesar di dunia.

“Global Islamic Economy Report 2020/2021 melaporkan pada tahun 2019 saja tercatat 1,9 miliar muslim di berbagai penjuru dunia membelanjakan USD 2,02 triliun untuk memenuhi kebutuhan mereka terhadap berbagai produk yang sesuai prinsip syariah. Menunjukan betapa besarnya potensi pasar ekonomi syariah dunia. Indonesia dan Malaysia bisa bekerjasama menjadikan Menara Syariah sebagai pusat ekonomi syariah dunia,” ujar Bamsoet usai menyaksikan Topping Off Menara Syariah oleh Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin, di kawasan PIK 2, Jakarta, Selasa (23/8/22).

Selain dihadiri Wakil Presiden Republik Indonesia KH Ma’ruf Amin, juga dihadiri Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid, Wakil Menteri Pertanian Harvick Hasnul Qolbi, Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar, Wakil Ketua MUI Marsudi Syuhud, Pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma serta Direktur Utama Agung Sedayu Group Nono Sampono.

Ketua DPR RI ke-20 sekaligus mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, Global Islamic Economy Report 2020/2021 mencatat peran Indonesia dalam tujuh sektor ekonomi syariah dunia sangat kuat. Misalnya pada sektor Makanan Halal, dari total USD 1,17 triliun yang dikeluarkan oleh 1,9 miliar penduduk muslim dunia, sebesar USD 144 miliar diantaranya berputar di Indonesia.

“Dari USD 66 miliar ekonomi syariah pada sektor Kosmetika Halal, sebesar USD 4 miliar diantaranya berputar di Indonesia. Ditambah dari sekitar USD 2,88 triliun Industri Keuangan Syariah dunia, sebanyak USD 99,2 miliar diantaranya berputar di Industri Keuangan Syariah Indonesia,” jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menambahkan, laporan Global Islamic Economy 2020/21 juga mencatat potensi ekonomi syariah Indonesia mencapai Rp 2.937 triliun. Hal ini tidak lepas dari jumlah pemeluk Islam yang mencapai 87,2 persen dari populasi penduduk Indonesia. Terlebih Indonesia juga telah naik ke peringkat 4 dari peringkat 5 dunia untuk pengembangan keuangan syariah setelah Malaysia, Saudi Arabia dan Uni Emirat Arab. Sementara aset keuangan syariah di Indonesia menempati peringkat 7 dunia dengan total aset mencapai USD 99 miliar.

“Sedangkan menurut Global Islamic Fintech Report 2021, Indonesia berada dalam posisi kelima market size transaksi fintech syariah setelah Arab Saudi, Iran, Persatuan Emirat Arab, dan Malaysia, dengan nilai transaksi yang dicatatkan Indonesia mencapai USD 2,9 miliar pada tahun 2020 lalu,” pungkas Bamsoet. (Wly)

Matanews.id, Jakarta – Ketua MPR RI sekaligus Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia Bambang Soesatyo mengingatkan agar seluruh komponen bangsa bersiap menghadapi kondisi dunia yang semakin tidak menentu pada 2023 mendatang. Khususnya dalam menghadapi harga komoditas yang tinggi, normalisasi kebijakan moneter negara maju yang agresif, konflik Rusia-Ukraina serta kemungkinan terjadinya ketegangan baru di Taiwan. Situasi dunia telah masuk ‘lampu kuning’.

Sebagaimana juga telah disampaikan Presiden Joko Widodo dalam Silaturahmi Nasional Persatuan Purnawirawan TNI AD beberapa hari lalu, bahwa menurut prediksi IMF dan World Bank, akan ada 66 negara yang ambruk ekonominya akibat perang dan krisis pangan.

“Menurut survei Bloomberg, tingkat risiko resesi Indonesia memang kecil, hanya 3 persen. Jauh lebih kecil dibandingkan berbagai negara besar dunia lainnya, seperti Amerika 40 persen, Selandia Baru 33 persen, Korea Selatan 25 persen, Jepang 25 persen, maupun China 20 persen. Namun antisipasi terhadap potensi krisis ekonomi global tetap perlu dipersiapkan dari sekarang. Sehingga kita bisa mengantisipasi sejak dini berbagai kemungkinan yang terjadi,” ujar Bamsoet di Jakarta, Selasa (9/8/22).

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, sebagai gambaran, Amerika Serikat telah mencatat tingkat inflasi tahunan sebesar 9,1 persen pada Juni 2022, level tertinggi sejak 1980-an. Angka tersebut jauh di atas target inflasi di level 2 persen. Selain kondisi internal di Amerika, ketidakpastian geopolitik global seperti masih berlanjutnya konflik Rusia dan Ukraina, hingga potensi munculnya ketegangan baru di Taiwan, juga berpotensi mengganggu stabilitas perekonomian nasional.

“Kondisi dunia yang semakin dihadapi perubahan iklim juga turut memperluas kebijakan proteksionisme, terutama di sektor pangan dan energi. Mengantisipasinya, kita harus segera mengintensifkan pertanian di dalam negeri sehingga tidak terlalu bergantung kepada impor. Misalnya, meningkatkan luas tanam sorgum di dalam negeri sebagai pengganti gandum ekspor,” jelas Bamsoet

Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Wakil Ketua Umum SOKSI ini menerangkan, kita juga harus mengantisipasi kenaikan harga minyak dunia. Proyeksi Energy Information Administration (EIA) pada awal April 2022 lalu memperkirakan harga minyak mentah Brent untuk keseluruhan di tahun 2022 bisa mencapai 98 dollar AS per barel, jauh di atas asumsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 sebesar USD 63 per barel. Secara blak blakan di berbagai kesempatan, Presiden Joko Widodo menyatakan beban subsidi untuk BBM, Pertalite, solar, dan LPG sudah mencapai Rp 502 triliun.

“Jika kenaikan harga minyak dunia semakin tinggi, kemampuan fiskal kita yang sudah cukup terbatas untuk menyediakan tambahan subsidi guna meredam potensi inflasi, menjadi semakin berat. Mengantisipasinya, pemerintah perlu mempertimbangkan perubahan skema pemberian subsidi energi. Dari yang selama ini berbasis pada komoditas dan bersifat terbuka, diubah menjadi subsidi yang diberikan secara langsung kepada orang yang tidak mampu yang menurut laporan BPS jumlah penduduk miskin per September 2021 sekitar 26,5 juta orang,” pungkas Bamsoet. (Wly)

Matanews.id, Jakarta – Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo berharap banyak pada Bakohumas untuk menjalankan koordinasi peran dan fungsi sebagai humas kementerian dan lembaga yang jumlahnya cukup banyak. Tugas dan fungsi humas kementerian dan lembaga adalah menyampaikan fakta kepada publik atas keberhasilan-keberhasilan pembangunan, di kementerian dan lembaga masing-masing.

“Yang kita sama-sama rasakan dan saksikan, peran dan fungsi humas kementerian dan lembaga kadang kalah dengan para buzzer. Faktanya humas kementerian dan lembaga selalu kalah dengan serangan udara dan serangan darat yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak ingin melihat pemerintahan ini sukses,” kata Bambang Soesatyo ketika menyampaikan keynote speech dalam Forum Tematik Bakohumas MPR RI dengan tema “Sidang Tahunan MPR Sebagai Konvensi Ketatanegaraan” di Ruang Delegasi Lantai II, Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen, Jakarta, Kamis (4/8/2022).

Forum Tematik Bakohumas MPR RI ini dihadiri Wakil Ketua MPR Prof Dr Sjarifuddin Hasan dan Yandri Soesanto, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo Usman Kansong, S.Sos, M.Si, Sekretaris Jenderal MPR, Dr. Ma’ruf Cahyono, Plt Deputi Administrasi Setjen MPR Siti Fauziah, dan Putri Viola, moderator diskusi.

Bamsoet, sapaan Bambang Soesatyo, mengungkapkan pihak-pihak yang tidak ingin melihat pemerintahan ini sukses hanya menyampaikan atau menyajikan berita-berita bahwa rakyat sampai hari ini terus mengalami pemiskinan, pembodohan, dan ketidakadilan. “Itu yang selalu digaungkan mereka. Sementara para menteri dan pimpinan lembaga telah bekerja mati-matian untuk mewujudkan harapan Indonesia sejahtera,” ujarnya.

Menurut Bamsoet, humas kementerian dan lembaga selalu kalah dengan para buzzer antara lain karena humas kementerian dan lembaga terbiasa dalam birokrasi. “Humas kementerian dan lembaga kadang kurang adaptif, kurang responsive, terhadap perkembangan jaman dan teknologi. Mereka (buzzer) sudah memakai berbagai platform, media sosial, sementara humas kementerian dan lembaga masih terjebak pada rilis-rilis dan berita-berita yang konvensional,” tambahnya.

Untuk menghadapi buzzer, lanjut Bamsoet, humas kementerian dan lembaga harus bisa membangun narasi yang baik, bukan hanya menyampaikan berita atau hanya sekadar menyampaikan peristiwa. “Tapi menyampaikan narasi-narasi yang bisa mempengaruhi bawah sadar orang-orang yang membacanya. Itulah fungsi dari para humas lembaga dan kementerian dalam bidang kehumasan,” ujarnya.

“Karena itu, narasi yang baik tidak memerlukan kata-kata dan kalimat yang panjang hingga satu halaman, tetapi cukup beberapa baris. Yang penting narasi itu mampu menggugah, mengubah konotasi, buah pikiran, persepsi, pada publik terhadap suatu peristiwa,” sambungnya.

Peran Bakohumas adalah menjalin koordinasi dengan humas kementerian dan lembaga agar bisa bersatu dan berjuang membangun narasi yang baik. “Bakohumas bekerja bukan untuk kepentingan sendiri tetapi kepentingan bersama. Itulah gunanya koordinasi, kolaborasi. Platform sudah banyak, mulai dari facebook, Instagram, tiktok, yuotube, twitter, tetapi perlu juga dibentuk antar individual sehingga terbentuk komunitas-komunitas yang tugasnya membangun informasi untuk melawan informasi yang menyesatkan,” imbuhnya.

Bamsoet menambahkan dengan anggaran yang cukup besar, humas kementerian dan lembaga seharusnya tidak boleh kalah dengan para buzzer yang kadang-kadang bekerja secara serabutan. “Masak kalah sama buzzer. Humas kementerian dan lembaga punya anggaran besar. Buzzer kadang-kadang kerja serabut, meski ada beberapa yang ‘dibayar’. Humas bisa memakai jasa-jasa mereka (buzzer) untuk meluruskan atau membenarkan satu informasi yang menyesatkan,” katanya.

“Yang penting humas kementerian dan lembaga tidak boleh kalah dengan buzzer-buzzer yang merugikan negara Indonesia, yang mengancam dan memiliki potensi pemecah belah bangsa, dan mengancam nilai-nilai Pancasia,” pungkasnya. (Wly)

Matanews.id, Bogor – Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo turut bangga atas hasil temuan tim dosen dan mahasiswa Institut Pertanian Bogor University (IPB University) yang berhasil mengembangkan inovasi berbagai alat kebutuhan pertahanan militer (alutsista). Misalnya, alat penangkal radar yang dikembangkan oleh Bambang Riyanto, Akhiruddin Maddu, dan Esa Ghanim Fadhallah. Berbentuk lempengan plastik setebal 0,4 sentimeter berbahan dasar chitosan (cangkang udang) dan hidroksiapatit (material tulang ikan).

“Penggunaan alat penangkal radar tersebut ditempelkan di alutsista untuk menyerap gelombang radar, sehingga kendaraan militer dalam beroperasi tidak akan terjangkau radar karena gelombangnya tidak terdeteksi,” ujar Bamsoet saat meninjau berbagai temuan inovasi yang dikembangkan IPB University bersama Rektor IPB University Prof. Arif Satria, di kampus IPB University, Bogor, Rabu (3/8/22).

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI Bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, selain itu ada juga temuan baju anti peluru dari serat tandan kosong kelapa sawit (TKKS) yang ditemukan oleh Dr. Siti Nikmatin, peneliti IPB University dari Departemen Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA). Dr. Siti Nikmatin juga berhasil membuat helm ramah lingkungan, green composite (GC), yang menggunakan filler serat TKKS pada ukuran mikropartikel.

“Kelebihan helm tersebut terletak pada seratnya. Meskipun banyak helm yang sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI), namun tidak ada yang memiliki serat dalam bahannya. Serat dalam helm ini berfungsi untuk menyerap tumbukan yang terjadi ketika terjadi kecelakaan,” jelas Bamsoet.

Wakil Ketua SOKSI dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan, dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, berbagai temuan tersebut membuktikan bahwa anak bangsa memiliki kemampuan dalam memproduksi berbagai kebutuhan militer penunjang alutsista. Karenanya, pemerintah melalui Kementerian Pertahanan, TNI-Polri, hingga holding BUMN industri pertahanan nasional, harus bergandeng tangan menindaklajuti berbagai temuan inovasi dari IPB University.

“Sehingga berbagai hasil temuan tersebut tidak hanya menjadi prototype maupun diproduksi dalam skala kecil. Melainkan bisa dikembangkan dan diproduksi secara massal untuk memperkuat industri pertahanan nasional dalam negeri. Sekaligus memotivasi para peneliti dan mahasiswa, agar bisa lebih banyak lagi melahirkan temuan di berbagai bidang lainnya, termasuk di bidang militer,” pungkas Bamsoet. (Red)

Matanews.id, Jakarta – Ketua MPR RI sekaligus Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo selaku penyelenggara Blackstone Live Modz 2022 “Perang Bintang” OLX Autos Indonesia Modification and Lifestyle Expo 2022 meninjau perkembangan modifikasi dari salah satu peserta, Uya Kuya. Memilih kendaraan Maza MX-5 Miata tahun 2000 berwarna pink yang dibelinya seharga Rp 600 jutaan, Uya Kuya memberikan sentuhan modifikasi yang menarik.

“Cat mobil akan diubah menjadi kuning Golkar. Secara keseluruhan untuk proses modifikasi, Uya Kuya menggunakan produk lokal produksi dalam negeri lebih dari 70 persen. Tim modifikator dinamai Tim Gemes Manja, dipimpin Rangga Erlangga Polnaja, modifikator dari ProRock Jakarta,” ujar Bamsoet usai mengunjungi Lido Jaya Motor, tempat Uya Kuya dan tim memodifikasi kendaraannya, di Jakarta, Senin (1/8/22).

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, untuk sektor bodi kendaraan, Uya Kuya mempercayakan kepada Lido Jaya Motor. Sementara lampu dari Yoong Motor Group, produk cat Belkote Paints, stiker dari Dice Sticker dan Goodfix.

“Sektor kaki-kaki dari produk velg DNZ Wheels, ban Swallow Delitire Delium dari Mega Arvia. Di bagian interior, sentuhan modifikasi dipercayakan ke Axis interior dan Venom Audio untuk menangani sektor car entertainment,” jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, selain Uya Kuya, peserta lainnya yakni Raffi Ahmad, Atta Halilintar, Gading Marten, dan Andre Taulany. Masing-masing peserta diberikan kebebasan menentukan sendiri kendaraan yang akan dimodifikasi. Untuk Raffi Ahmad dan Andre Taulany, keduanya memilih basis mobil yang hampir sama, yakni BMW E30 yang eksis di era 1990-an. Sementara Atta Halilintar akan modifikasi Toyota Avanza tahun 2011, dan Gading Marten memilih Audi R8 untuk dimodifikasi.

“Setelah dari Uya Kuya, saya juga akan datang ke bengkel tempat para peserta lainnya memodifikasi kendaraan mereka. Bukan sekadar memperebutkan Piala Ketua MPR RI dengan total hadiah mencapai Rp 1 miliar, ajang Blackstone Live Modz 2022 ini diharapkan semakin menyemarakan perkembangan industri modifikasi otomotif sebagai penyangga perekonomian nasional. Hasil modifikasi dari kelima peserta bisa dilihat secara langsung oleh masyarakat di ajang OLX Autos Indonesia Modification & Lifestyle Expo 2022 yang akan berlangsung di Jakarta Convention Center, 1-2 Oktober 2022,” pungkas Bamsoet. (Wly)

Matanews.id, Jakarta – Ketua MPR sekaligus Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Keamanan dan Pertahanan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN Indonesia) Bambang Soesatyo menegaskan, sebagaimana disampaikan Asosiasi Perusahaan Penjualan Langsung Indonesia (AP2LI) dan Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia (APLI) yang berada dalam naungan KADIN Indonesia, kasus Binomo yang dipromosikan Indra Kenz bukanlah bagian dari software robot trading. Juga bukan bagian dari perdagangan kripto.

Indra Kenz bukan bagian dari anggota APLI maupun AP2LI. Masyarakat dan pemangku kepentingan jangan salah paham, karena antara Binomo dengan software robot trading dan perdagangan kripto merupakan hal yang berbeda. AP2LI dan APLI tegas menilai bahwa Binomo merupakan aplikasi judi yang berkedok investasi binary option.

“Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri Brigjen Whisnu Hermawan di berbagai kesempatan juga menegaskan bahwa aplikasi Binomo diklasifikasikan sebagai judi online. Karenanya terkait kasus Indra Kenz yang mempromosikan Binomo dengan keuntungan mencapai 85 persen, Dirtipideksus Bareskrim Polri mengenakan dugaan tindak pidana judi online dan/atau penyebaran berita bohong (hoax) melalui media elektronik dan/atau penipuan/perbuatan curang dan/atau tindak pidana pencucian uang (TPPU). Hingga kemarin, sudah ada 8 korban yang melaporkan kasus tersebut dengan kerugian total mencapai Rp 3,8 miliar,” ujar Bamsoet usai menerima Pimpinan Perkumpulan Konsultan Hukum Aset Kripto Indonesia (PKHAKI) dan Pimpinan Indonesia Crypto Cunsumer Association (ICCA) Raffael Kardinal bersama Asosiasi Perusahaan Penjualan Langsung Indonesia (AP2LI) dan Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia (APLI), serta KADIN Indonesia di Jakarta, Sabtu (12/2/2022).

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI Bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, selain judi online, kasus Binomo juga masuk dalam skema ponzi. Yakni modus investasi palsu yang menawarkan keuntungan besar dalam waktu singkat. Padahal jika dicermati, keuntungan yang didapatkan investor bukan dari profit bisnis yang ditawarkan, melainkan dari setoran investor berikutnya. Sebagaimana juga diungkapkan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, keuntungan pada skema ponzi hanya dirasakan pada peserta yang ikut di awal dan di tengah saja. Peserta baru yang mendaftar ketika jumlah anggota sudah jenuh yang akan menanggung kerugian terbesar.

Sehingga, apabila semua peserta sudah mencapai level tertinggi dan tidak ada lagi anggota baru yang dapat direkrut, maka dengan sendirinya bisnis ini akan runtuh, sebagaimana terjadi pada Binomo. Hal ini sangat berbeda dengan bisnis penjualan langsung (multi level marketing/MLM) maupun perdagangan kripto.

“Pada bisnis MLM, misalnya, mereka memiliki produk yang jelas untuk dijual, bonus bagi anggota diperoleh dari penjualan produk yang telah mencapai target tertentu, maupun bonus lainnya yang juga diperoleh dari penjualan/pembelian produk yang berasal dari jaringan MLM tersebut. Dasar hukum MLM sangat jelas, antara lain Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 73/MPP/Kep/3/2000 Tentang Ketentuan Kegiatan Usaha Penjualan Berjenjang; Peraturan Menteri Perdagangan No.13/M-DAG/PER/3/2006 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung; serta Peraturan Menteri Perdagangan No.32/M-DAG/PER/8/2008 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perdagangan Dengan Sistem Penjualan Langsung,” jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Wakil Ketua Umum SOKSI ini menambahkan, sementara pada perdagangan aset kripto, keuntungan diperoleh antara lain melalui transaksi jual beli, kenaikan nilai hasil investasi berkat menyimpan selama periode tertentu, serta dari bunga tahunan yang didapat dari hasil menyimpan aset (staking). Menariknya, tidak seperti deposito, bunga staking dapat diambil secara harian atau mingguan, di beberapa tempat bahkan tanpa potongan.

“Jenis-jenis aset Kripto antara lain terdiri dari Utility Token seperti Bitcoin, Ethereum, dan Litecoin; Asset-Backed Token seperti Tether, USDC, Digix; Security Token seperti Polymath, ThoreCoin, LCX; De-Fi Token seperti Uniswap, Chainlink, Compound; serta Non-Fungible Token (NFT) seperti THETA, Tezos, dan Chilis. Jual beli berbagai aset kripto tersebut bisa dilakukan di berbagai platform digital seperti Indodax, Tokocrypto, Binance, Rekeningku, Luno, Triv, dan lain sebagainya,” tandas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPI sekaligus Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menerangkan, dasar hukum perdagangan kripto di bursa berjangka juga sangat jelas. Antara lain terdiri dari UU No.10/2011 Tentang Perubahan Atas UU No. 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset); Peraturan Kepala Bappebti Nomor 3 Tahun 2019; serta Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019, Nomor 9 Tahun 2019, dan Nomor 2 Tahun 2020, yang seluruhnya mengatur tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka.

“Tujuan pengaturan perdagangan Aset Kripto tersebut tidak lain untuk memberikan kepastian hukum terhadap pelaku usaha sekaligus pelanggan (konsumen) dalam ekosistem perdagangan aset kripto. Walaupun sudah banyak aturan yang dibuat, tidak menutup kemungkinan masih ada saja pihak-pihak yang mencari keuntungan dengan menyalahgunakan berbagai ketentuan peraturan tersebut. Karenanya edukasi dan literasi masyarakat terkait investasi dan trading perlu semakin ditingkatkan, baik oleh BAPPEBTI, Kementerian Perdagangan, Bank Indonesia, hingga Otoritas Jasa Keuangan,” pungkas Bamsoet.

Turut hadir antara lain Ketua Umum AP2LI Andrew Susanto, Sekretaris Jenderal APLI Ina Rachman, Ketua Bidang Digital Teknologi dan Informatika APLI Wahyu Dinar. Hadir pula Ketua Komite Tetap Minerba KADIN Indonesia Rizqi Darsono, Wakil Ketua Umum KADIN DKI Jakarta Laja Lapian, serta Ketua DPD Kongres Advokat Indonesia DKI Jakarta Rudi Kabunang. (mus)

Matanews.id, Bali – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengapresiasi keberhasilan Kabareskrim Listio Sigit dan jajaran Polri menangkap serta membawa kembali buronan koruptor Djoko Tjandra. Terpidana kasus pengalihan hak tagih atau cessie Bank Bali ini dibekuk saat bersembunyi di Malaysia. Setelah kasus Djoko Tjandra, Polri, Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu bersinergi memburu puluhan buron koruptor lainnya.

‘’Menangkap dan membawa kembali buron Djoko Tjandra patut diapresiasi karena hal itu membuktikan pimpinan Polri berhasil mengatasi berbagai hambatan. Termasuk hambatan internal, dalam tugas mencari dan menangkap buronan kakap yang lari atau bersembunyi di luar negeri. Namun, keberhasilan menangkap Djoko Tjandra belum cukup untuk memuaskan rasa keadilan bersama. Karena publik masih mencatat ada puluhan buronan koruptor yang belum ditangkap aparat penegak hukum,’’ ujar Bamsoet di Bali, Jumat (31/7/21).

Masyarakat masih ingat Djoko Tjandra menghilang serta terus bersembunyi sejak awal tahun 2000-an. Kendati berstatus buron, dia diketahui bebas keluar masuk Indonesia. Djoko Tjandra mendapatkan keleluasaan itu karena ada oknum aparat penegak hukum yang berkonspirasi dengannya. Bareskrim Mabes Polri telah menetapkan mantan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri, Brigjen Prasetio, sebagai tersangka atas dugaan keterlibatannya dalam kasus perbantuan pelarian Djoko Tjandra.

“Penetapan tersangka seorang Brigjen hingga penangkapan Djoko Tjandra, menjadi angin segar dalam mewujudkan kepolisian yang semakin profesional, modern, dan terpercaya (Promoter). Selanjutnya tinggal menunggu proses persidangan, sehingga kasus tersebut bisa dituntaskan dan hukum ditegakan,” kata Bamsoet.

Mantan Ketua Komisi III DPR dan mahtan Ketua DPR RI ini mengajak masyarakat mengawasi proses hukum terhadap Djoko Tjandra dan berbagai orang disekitarnya yang diduga membantu pelariannya ke Malaysia. Mengingat bola penegakan hukum selanjutnya akan berada di pengadilan, yang tak bisa disentuh ataupun di intervensi presiden maupun kekuasaan lainnya.

“Partisipasi rakyat sangat penting dalam melakukan pengawasan di peradilan. Sehingga bisa meminimalisir potensi terjadinya penyelewengan kekuasaan kehakiman. Jangan sampai kepolisiannya sudah bekerja keras, malah dimentahkan di pengadilan,” tandas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia ini juga mengapresiasi kerjasama pemerintah dan kepolisian Malaysia yang mendukung proses penangkapan Djoko Tjandra. Kejadian ini menjadi bukti betapa hubungan baik Indonesia dengan berbagai negara, yang ditandai dengan ditandatanganinya perjanjian ekstradisi, bisa memudahkan proses penegakan hukum terhadap berbagai buronan.

“Indonesia harus memperluas lagi perjanjian ekstradisi dengan berbagai negara lainnya, khususnya Singapura yang terkenal menjadi surga persembunyian buronan asal Indonesia. Sehingga bisa semakin mempersempit celah para buron melarikan diri ke luar negeri,” pungkas Bamsoet. (*)

Jakarta – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo yang juga Ketua Dewan Pembina organisasi kemasyarakatan Gerakan Keadilan Bangun Solidaritas (GERAK BS) dan pengusaha anggota Kadin Timoti, menyerahkan bantuan kemanusiaan kepada lima perwakilan wilayah Pemuda Pancasila DKI Jakarta untuk kemudian digunakan dalam penanganan pandemi Covid-19. Bantuan tersebut antara lain berupa 50 tank semprot merek TASCO , 2.000 liter cairan biang disinfektan, 50 Alat Pelindung Diri (APD) serta beras sebanyak 1.5 ton.

“Pandemi Covid-19 yang dihadapi Indonesia telah menunjukan karakter asli bangsa Indonesia yang kental dengan semangat gotong royong. Jika beberapa tahun belakangan semangat tersebut seperti terlihat menghilang akibat situasi politik dan sosial lainnya, kini gotong royong mulai hidup kembali. Sebagaimana ditunjukan organisasi kemasyarakatan GERAK BS dan Pemuda Pancasila yang saling bahu membahu membantu masyarakat agar tak menjadi korban pandemi Covid-19,” ujar Bamsoet saat menyerahkan berbagai bantuan kepada Pengurus Pusat Pemuda Pancasila, di Jakarta, Senin (13/4/20).

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini mengungkapkan, per hari Minggu (12/4), menurut data dari Universitas John Hopkins, jumlah pasien covid-19 yang terkonfirmasi positif di seluruh dunia mencapai 1.777.517 jiwa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 108.862 dinyatakan meninggal dunia dan 404.236 berhasil sembuh. Sedangkan di Indonesia, total kasus covid-19 yang terkonfirmasi positif mencapai 4.241 kasus.

“Meski kasus positif Corona bertambah, akan tetapi jumlah pasien yang sembuh juga bertambah menjadi 359 orang. Ini membuktikan pandemi Covid-19 sejatinya bisa kita lawan bersama. Disinilah letak pentingnya peran Ormas sebagai bagian dari representasi masyarakat untuk terus menerus bersama pemerintah melakukan berbagai tindakan guna menghalau pandemi Covid-19. Selain dengan menjaga kesehatan, juga dengan melakukan berbagai lagkah preventif seperti penyemprotan disinfektan di berbagai objek vital,” jelas Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI dan Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini berharap dari sedikit bantuan yang diberikan GERAK BS dan Pemuda Pancasila tersebut, bisa menjadi stimulus yang dapat menggugah kembali rasa solidaritas dan jiwa kegotong-royongan sesama anak bangsa untuk saling peduli dalam melewati masa-masa sulit menghadapi pandemi Covid-19. Semakin banyak peran masyarakat yang dapat dikapitalisasi menjadi kekuatan sosial yang luar biasa, dampaknya akan semakin besar bagi percepatan Indonesia keluar dari pandemi Covid-19.

“Tidak ada gunanya sikap saling menyalahkan, apalagi membuat pernyataan dan melakukan perilaku yang provokatif, menimbulkan keresahan dan kepanikan di ruang publik. Saatnya kita bergandengan tangan, bahu-membahu, bergotong royong bersama sebagai satu kesatuan bangsa dalam menghadapi pandemi Covid-19,” pungkas Bamsoet. (red)

Jakarta – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo bersama Direksi PT Binanakti Niagaperkasa Andri Noviar, menyerahkan bantuan mobil ambulance kepada organisasi kemasyarakatan Gerakan Keadilan Bangun Solidaritas (GERAK BS). Selanjutnya oleh GERAK BS, ambulance tersebut akan difungsikan untuk melayani kebutuhan masyarakat, khususnya yang kurang mampu secara gratis dalam menghadapi pendemi covid-19.

“Kebutuhan masyarakat terhadap ambulance sangat tinggi, apalagi ditengah pandemi Covid-19 yang membuat kesadaran masyarakat terhadap akses kesehatan meningkat. Bagi mereka yang kurang mampu, menyewa ambulance yang disiapkan rumah sakit menjadi beban tersendiri. Karena itu kehadiran GERAK BS yang mengoperasikan ambulance gratis untuk masyarakat, merupakan sebuah terobosan yang patut ditiru oleh berbagai lembaga organisasi kemasyarakatan lainnya,” ujar Bamsoet saat menyerahkan bantuan ambulance, di Jakarta, Senin (13/4/20).

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini menilai, ambulance sudah memiliki standar pelayanan kesehatan yang memadai. Sehingga masyarakat tak perlu lagi ke rumah sakit menggunakan transportasi yang kurang layak, yang justru malah membuat pasien yang sudah sakit menjadi lebih menderita.

“Tak semua warga memiliki kendaraan layak yang aman dan nyaman yang bisa digunakan sebagai transportasi dari dan ke rumah sakit. Tak jarang ditemui, pasien yang berasal dari kalangan tidak mampu malah menuju rumah sakit dengan berjalan kaki. Kehadiran ambulance GERAK BS diharapkan bisa menghindari pasien kurang mampu dari resiko cidera yang lebih besar akibat ketidakmampuannya mengakses pelayanan ambulance,” tandas Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI dan Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini berharap kehadiran ambulance GERAK BS bisa turut menekan angka kematian akibat pasien terlambat datang ke rumah sakit. Sekaligus memudahkan perpindahan pasien kritis dari satu rumah sakit ke rumah sakit rujukan lainnya.

“Tak semua rumah sakit memiliki ambulance dengan jumlah armada yang memadai. Jikapun ada, harganya relatif tak murah. Ambulance GERAK BS dirancang sebagai armada yang serbaguna dan multifungsi sehingga bisa memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya yang kurang mampu, secara layak, aman, dan nyaman,” pungkas Bamsoet. (red)