Tag Archives: BUMN

Matanews.id, Jakarta – Serikat Pekerja (SP) PT Jiwasraya akan melaporkan Direksi dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Keduanya diduga telah mengalihkan aset milik PT Jiwasraya ke perusahaan lain yang patut diduga merugikan para nasabah yang jumlah jutaan orang.

Bahkan para karyawan akan dilakukan PHK secara sepihak. Kuat dugaan pengalihan aset milik PT Jiwasraya berpotensi terjadinya dugaan korupsi. “Saya menduga ada kong kali kong,” kata kuasa hukum SP PT Jiwasraya Deolipa Yumara, didampingi Ketua Umum SP Jiwasraya Hotman David dan Sekjen SP Jiwasraya Nugroho Eko Wibowo di Jakarta, Selasa (29/11/2022).

Menurut Deolipa, pihaknya segera mengirimkan surat kepada Direksi PT Jiwasraya untuk mempertanyakan masalah perpindahan aset milik Jiwasraya ke PT IFG Life tersebut. “Kami akan kirimkan surat kepada Direksi PT Jiwaseraya,” ujar Deolipa.

Dikatakan Deolipa, pengalihan aset milik 1,5 juta nasabah Jiwasraya patut dipertanyakan ke PT IFG Life. “Bagaimana mungkin aset perusahaan yang sudah lama berdiri lalu dipindahkan ke perusahaan yang hanya terdaftar sebagai perusahaan baru,” tegasnya.

Bahkan PT Jiwasraya telah menjalankan rasionalisasi berupa pemberhentian karyawan yang selalu disebut oleh direksi atas instruksi Menteri BUMN. “Rasionalisasi karyawan berupa PHK tidak memiliki dasar hukum berupa ketentuan perusahaan yang mengatur tentang skema rasionalisasi. Penetapan hak karyawan akibat adanya rasionalisasi serta tidak memiliki kriteria bagi karyawan yang terdampak rasionalisasi,” ujar Deolipa.

Sementara itu, Ketua Umum PT Jiwasraya Hotman David mengatakan, alasan dari Direksi PT Jiwasraya selalu menyebutkan kalau perusahaan sedang merugi. Anehnya pihak direksi selaku menerima bonus dan kenaikan gaji. (Vtr)

Matanews.id, Jakarta – Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) menyerukan aksi mogok kerja menuntut pencopotan Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati.

Pemberitahuan rencana mogok kerja ini disampaikan serikat pekerja melalui Surat dengan Nomor 113/FSPPB/XII/2021-TH bertanggal 17 Desember 2021. Aksi mogok kerja ini direncanakan akan berlangsung dari Rabu, 29 Desember 2021 mulai pukul 07.00 WIB hingga Jumat, 7 Januari 2022 pukul 16.00 WIB.

Dan dapat diperpanjang sampai dengan dipenuhinya tuntutan pekerja berdasarkan surat FSPPB kepada Menteri BUMN Republik Indonesia No. 110/FSPPB/XII/2021-ON3 tertanggal 10 Desember 2021 perihal Permohonan Pencopotan Direktur Utama PT Pertamina (Nicke Widyawati)

Terkait hal tersebut Sekjen Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu , Tri Sasono menyayangkan keputusan dari kawan kawan FSPPB yang seharusnya lebih mengerti tentang tujuan berorganisasi dari Serikat Pekerja yang mana tujuan dari perjuangan Pekerja adalah hak- hak normatif untuk kesejahteraan para Pekerja bukan untuk tujuan meminta mencopot direktur utama Pertamina, sebab pergantian direksi di BUMN bukan rana dari Serikat Pekerja tapi merupakan hak dari pemegang saham dalam hal ini kementrian BUMN.

Apalagi dengan ancaman pemogokan di Pertamina ini sudah sangat kontraproduktif nantinya.

“Kalau hanya karena masalah deadlocknya dalam penyusunan PKB ( Perjanjian Kerja Bersama) antara manajemen dan Serikat Pekerja, itu bisa dilakukan dengan jalan dialog kembali untuk dicari jalan keluarnya,” ungkapnya.

Apalagi kata Tri Sasono, jika hanya karena persoalan kesejahteraan, Pekerja Pertamina selama ini merupakan Pekerja yang paling bagus tingkat kesejahteraannya.

“Jadi FSP BUMN Bersatu meminta kepada para Pekerja di Pertamina jangan melakukan pemogokan apalagi ini sudah mendekati masa liburan panjang dimana stock BBM harus cukup tersedia, jika mogok maka sama saja ini bisa dikatakan sebagai bentuk sabotage pada pemerintah,” bebernya.

Malah nantinya persepsi publik terhadap rencana aksi mogok FSPPB dipikir pasti ada muatan politik dan terkesan ada pesanan dari oknum oknum yang ingin sekali mengantikan posisi Dirut Pertamina keliatannya. dan bukan murni sebagai cara cara berjuang dari Serikat Pekerja.

Perlu dicatat ya selama ini justru Pertamina memiliki kinerja yang sangat bagus dan baik dalam kepemimpinan Direktur Utama PT Pertamina (Nicke Widyawati) seperti Semester 1 tahun 2021, Pertamina mampu meningkatkan kontribusi melalui setoran pada penerimaan negara dengan total mencapai Rp110,6 Triliun, dimana Rp 70,7 Triliun di antaranya adalah dari pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan dividen, yang nilainya naik hampir 10 persen dari periode yang sama.

“Jadi sebaiknya FSPPB lebih berpikir ulang dalam melakukan aksi mogok itu, karena cara – cara perjuangannya harusnya melalui dialog bersama,” ucapnya.

Sementara itu, Politisi Partai Gerindra, Arief Poyuono mengatakan bahwa menduga ada motif politik dan kepentingan dari para mafia migas yang ingin menjatuhkan Dirut Pertamina Nicke ditengah kinerja PT Pertamina yang sudah membaik ini.

Arief menilai bahwa dipastikan ada pesanan orang yang memiliki kepentingan untuk menggantikan dirut pertamina. Kalau saya melihat aksi ini untuk membuat kekacauan di indonesia jelang Natal dan tahun Baru (NATARU),” kata Arief kepada wartawan, Selasa (21/12/2021).

Menurut tokoh buruh nasional ini menjelaskan bahwa sebaiknya para buruh pertamina itu tidak perlu melakukan aksi demo dan menuntut Dirut Pertamina Nicke Widyawati untuk mundur dari jabatannya. Karena hal ini dapat diselesaikan secara dialog.

“Kita setuju dengan aksi ini. Tetapi tidak relevan dengan tuntutan dirut pertamina harus mundur, ada dugaan kepentingan politik dari balik aksi dari serikat pekerja buruh pertamina ini,” tegasnya.

Dia menjelaskan, bahwa semua itu domainnya ada di Menteri BUMN yang memiliki hak untuk jabatan dirut pertamina Menurut orang yang sering vokal ini, bahwa aksi serikat pekerja pertamina akan menganggu kepentingan nasional.

“Pastinya akan menggangu kepentingan nasional, maka saya meminta agar lebih dewasa dan melalui dialog dengan kesepakatan bersama, “ucapnya.

Selain itu, kata dia kinerja Pertamina saat ini sudah lebih baik dari sebelumnya, sebab Pertamina saat ini di isi dengan orang yang memiliki kinerja yang jauh lebih baik seperti Komisaris Utama (Komut) Basuki Tjahjaha Purnama (Ahok) dan Dirut Pertamina Nicke Widyawati.

“Kita tidak boleh tidak percaya pertamina hari ini kinerja sudah lebih baik adanya Ahok menjabata Komut Pertamina, dan Nicke sebagai dirut Pertamina.

Menurut dia, bahwa adanya kepemimpinan Dirut Pertamina, Nicke Widyawati,membuat para mafia migas merasa tersingkir.

“Jadi adanya mafia yang tersingkir dari kepentingan. Ini bagian daripada keinginan mafia di pertamina demi mendapatkan bakul nasi.

“Harus FSPPB mendukung kinerja direksi dan komisaris bukan menjatuhkan Dirut Pertamina, kemudian dijembatin melalui depnaker. Perjuangan serikat buruh harunya hanya untuk kesehjatreaan pekerja, bukan mengurusi gonta- ganti direksi,” tandasnya. (red)