Tag Archives: Covid-19

Matanews.id, Jakarta – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menggelar Video Conference (Vicon) kepada seluruh jajaran mulai dari pejabat utama, Kapolda hingga Kapolres terkait dengan kesiapan pengamanan kamtibmas jelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) guna mencegah pertumbuhan angka Covid-19.

Dalam pengarahannya, Sigit meminta kepada seluruh jajarannya untuk melakukan pemetaan potensi kerawanan dan melakukan antisipasi sejak dini terhadap potensi-potensi gangguan kamtibmas yang ada.

“Situasi kamtibmas sampai dengan saat ini masih relatif kondusif. Namun perlu diantisipasi kalender kamtibmas akhir tahun 2021 dimana terdapat banyak kegiatan yang berpotensi menjadi gangguan kamtibmas apabila tidak dikelola dengan baik. Seluruh Kasatker dan Kasatwil sudah harus mulai memetakan potensi kerawanan dan mempersiapkan rencana pengamanan serta langkah-langkah antisipasi,” kata Sigit dalam arahannya.

Mantan Kapolda Banten ini menjelaskan bahwa sitkamtibmas yang harus diantisipasi sejak dini diantaranya adalah gangguan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua, unjuk rasa dan aksi terorisme.

Selain gangguan kamtibmas, Sigit juga meminta kepada seluruh jajarannya untuk bergerak cepat dalam upaya mitigasi bencana alam. Ia menegaskan, aparat kepolisian harus hadir dengan cepat untuk membantu masyarakat yang menjadi korban bencana alam.

“Laksanakan simulasi penanganan bencana agar pada saat terjadi bencana maka seluruh personel yang bertugas sudah siap dan tahu akan tugasnya. Dirikan posko serta siapkan sarana-prasarana evakuasi dan penanggulangan genangan air bekerja sama dengan stakeholder terkait untuk mempercepat penanganan banjir, evakuasi warga, distribusi logistik, dan lainnya,” ujar eks Kabareskrim Polri itu.

Selain antisipasi gangguan kamtibmas, Sigit menekankan kepada jajaran untuk fokus mempersiapkan pengamanan dan pengendalian Covid-19, menjelang libur Natal 2021 dan Tahun 2022.

Pemerintah sendiri telah menetapkan PPKM Level 3 saat libur Nataru guna mengantisipasi adanya pertumbuhan angka virus corona. Oleh karena itu, Sigit menyebut, jajaran kepolisian untuk melakukan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) pada saat sebelum dan setelah operasi lilin guna mengimplementasikan kebijakan tersebut.

Menurut Sigit, antisipasi tersebut bisa dilakukan dengan penguatan Posko PPKM Mikro. Jika memang ada masyarakat yang nekat untuk pulang kampung atau mudik, maka warga harus wajib melapor melalui Posko PPKM Mikro setempat.

Sigit menyebut, dalam hal ini, TNI-Polri dan stakeholders terkait harus memperkuat sinergitas dalam memberikan sosialisasi, edukasi terhadap masyarakat, serta penanganan dan pengendalian Covid-19.

“Melakukan sosialisasi pembatasan PPKM level 3 pada saat Nataru sehingga masyarakat dapat mempersiapkan diri dari jauh hari. Memasang banner, spanduk, baliho yang berisi imbauan kepada pemudik terkait prokes, kewajiban isoman dan standar isoman yang baik,” ucap Sigit.

Dalam hal ini, warga yang akan mudik diberikan surat keterangan yang berisikan identitas, sertifikat vaksin dosis 2, dan hasil swab dalam rangka melakukan pengendalian Covid-19.

Tak hanya itu, guna memastikan tidak adanya lonjakan saat Nataru, Sigit mengatakan, kepolisian harus melakukan pengendalian Covid-19 di jalur moda transportasi darat, udara dan laut.

Sementara itu, untuk warga yang sudah sampai ke lokasi tujuan mudik, Sigit menekankan kepada jajaran terkait dengan penanganan yang tepat. Mulai dari lapor ke Posko PPKM, memberikan hasil swab antigen, menyerahkan sertifikat vaksin dosis 2, dan menyiapkan tempat Isolasi Terpusat (Isoter), jika ada warga yang dinyatakan positif Covid-19.

Menurut Sigit, segala antisipasi dan upaya untuk mengantisipasi gangguan kamtibmas dan mencegah lonjakan Covid-19 saat libur Nataru harus benar-benar terlaksana dengan baik.

Mengingat, Indonesia menjadi negara pertama di Asia Tenggara dalam hal penanganan Covid-19 dan berdasarkan pusat pengendalian dan pencegahan penyakit (CDC) Amerika Serikat, Indonesia masuk dalam kategori zona hijau Covid-19 dengan tingkat penularan kasus berada di level 1 sehingga aman untuk dikunjungi. Tren positif itu harus dipertahankan.

Tak hanya itu, kata Sigit, Indonesia akan menjadi tuan rumah di beberapa agenda internasional. Karena itu, sebagai salah satu yang berada di garda terdepan, Polri harus memastikan untuk mencegah gangguan kamtibmas dan lonjakan Covid-19.

“Capaian ini perlu dipertahankan, dengan penguatan prokes, 3T dan meningkatkan capaian vaksinasi. Hal ini penting sebagai langkah antisipasi guna mencegah terjadinya gelombang ketiga Covid-19,” tutur Sigit.

Tak hanya itu, dalam vicon tersebut, Sigit juga menerima laporan dari Divisi Propam Polri soal laporan dari pelanggaran oknum anggota kepolisian. Hal itu yang memengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap kepolisian saat ini.

Menurut Sigit, dengan adanya laporan rapor merah terkait pelanggaran anggota tersebut, harus dijadikan bahan evaluasi guna kembali meningkatkan tingkat kepercayaan publik terhadap Polri.

“Bahwa apa yang diperlihatkan tadi adalah rapor kita. Jadi ya kalau rapor merah jangan kita sobek raportnya tapi bagaimana kemudian kita perbaiki. Sehingga rapornya menjadi biru. Jadi sekali lagi itu adalah potrret yang muncul dari apa yang terjadi di masyarakat. Silahkan ini menjadi masukan bagi kita semua kemudian kita perbaiki. Saya kira hal-hal tersebut akan membuat masyarakat juga memahami kita, Polri berusaha terus lakukan atau laksanakan perubahan internal untuk jadi lebih baik. Terakhir, kita harus selalu optimis bahwa kepercayaan publik akan terus meningkat dengan terus melakukan perbuatan yang baik,” tutup Sigit.(RED)

Matanews.id, Jakarta-Setelah 6 bulan bergulat dengan kasus Covid yang tinggi , akhirnya Kampung Tangguh Jaya RW 08 Kalibata yang didukung oleh Ditreskrimsus dari Polda Metro Jaya bisa bernafas lega, saat ini tidak ada lagi kasus Covid di RW 08 , warga sudah dapat melaksanakan kegiatan perekonomian dan keagamaan seperti biasa, walaupun tetap mematuhi protokol kesehatan 5 M.
Hari ini , Kasubdit, Kanit dan Panit meninjau posko Kampung Tangguh Jaya yang berlokasi di Jalan Kalibata Timur RT 10/08 samping Kantor Kelurahan Kalibata. Kedatangannya tentu beda, kali ini akan membantu menghidupkan kembali perekonomian warga yang masih terpapar. Senin. 18/10/2021.

Kerjasama dengan PTSP Kelurahan Kalibata , KTJ RW 08 hanya membantu warga di bidang perijinan, menurut Kasubdit Indag , Edward mengatakan.kami akan mengaktifkan kembali perekonomian warga di Kalibata setelah sekian lama terpapar perekonomiannya karena covid19.
” Kami akan membantu warga untuk mengaktifkan kembali perekonomian warga dengan membantu perijinan usaha warga Kalibata” ungkapnya
“Nantinya warga di RW 08 Kalibata akan dibantu oleh anggota KTJ dalam memfasilitasi perijinan, sehingga memudahkan Warganya” papar Kasubdit Indag, Edward .
Petugas PTSP Kalibata yang di wakilkan oleh Hairun mengapresiasi, kegiatan yang akan dilaksanakan oleh KTJ RW 08 yang di bantu oleh Ditreskrimsus Polda Metro Jaya.
“PTSP Kalibata siap melayani dan bekerja sama dengan pihak KTJ RW 08, dalam rangka membantu perijinan umkm’ ” ucapnya.
” Syarat untuk mendapatkan perijinan hanya KTP dan isi Formulir, lalu cek lokasi, dalam waktu 1 jam Ijin selesai” papar Hairun.
Kedepannya KTJ Ditreskrimsus Polda Metro Jaya akan terus memantau kegiatan pemulihan ekonomi di Kelurahan Kalibata. (Red)

Matanews.id, KOTA SERANG – Sebanyak 1 ton beras diterima Polda Banten dari PT Lestari Banten Energi (LBE). Beras tersebut diterima langsung oleh Iptu Eddy Sukmara Pamin 6 Subbagrenmin Ditpamobvit Polda Banten di Lapangan Tenis Mapolda Banten. Kamis, (19/08/2021).

Beras yang diterima tersebut, nantinya akan disalurkan oleh Polda Banten kepada masyarakat yang membutuhkan dan yang terdampak ekonominya karena covid-19.

Kapolda Banten Irjen Pol Rudy Heriyanto Adi Nugroho melalui Dirpamobvit Polda Banten Kombes Pol Edy Sumardi menyampaikan ucapan terimakasih kepada PT Lestari Banten Energi yang ikut berperan dalam penanganan covid-19, di antaranya membantu meringankan beban ekonomi masyarakat dengan menyalurkan beras.

“Saya mengucapkan terimakasih dan apresiasi yang tinggi kepada PT Lestari Banten Energi atas empati yang telah disalurkan dengan pemberian bantuan beras kepada masyarakat melalui Polda Banten. Dan kami akan distribusikan beras ini secepatnya kepada masyarakat yang membutuhkan” kata Edy Sumardi.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Banten AKBP Shinto Silitonga mengajak kepada masyarakat lainnya untuk dapat juga berpartisipasi kepada masyarakat yang terdampak covid-19.

“Mari kita yang memiliki rezeki lebih untuk berempati dengan sesama kita, di masa pandemi covid-19 ini banyak masyarakat yang terdampak secara ekonomi,” ucap Shinto Silitonga.

“Untuk itu, saya berharap melalui kegiatan ini semakin bertambahnya masyarakat yang lain ikut berpartisipasi dalam memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan,” tutupnya. (Red)

Matanews.id, SERANG – Sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat yang terdampak pandemi covid-19, Polda Banten salurkan sebanyak 1.000 paket sembako kepada kelompok pelaku pariwisata. Kamis, (19/08).

Penyerahan paket sembako tersebut dilakukan secara simbolis yang dipimpin oleh Dirintelkam Polda Banten Kombes Pol Suhandana Cakrawijaya di Pantai Lagundi, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang. Dengan dihadiri perwakilan dari Badan Penyelamat Wisata Tirta (Balawista), Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), Generasi Pesona Indonesia (Genpi), Masyarakat Sadar Wisata (Masata), Pemandu Wisata Lokal dan Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI).

Saat ditemui usai menerima bantuan paket sembako, Ade Ervin selaku ketua Badan Penyelamat Wisata Tirta (Balawista) mengucapkan terimakasih atas bantuan yang diberikan Polda Banten kepada Kelompok Pelaku Pariwisata.

“Ini salah satu bentuk perhatian Bapak Kapolda Banten kepada para pelaku pariwisata di Banten. Untuk itu kami mengucapkan terimakasih banyak. Apalagi di tengah kondisi seperti ini para pelaku pariwisata ini merasakan dampak yang luar biasa, terpuruk pasca pandemi level 4 ini,” ujarnya.

“Dan bantuan ini menjadi bukti bahwa kepedulian Bapak Kapolda Banten menjaga sinergitas antara Polisi dengan masyarakat cukup baik di provinsi Banten,” lanjutnya.

Hal senada juga dikatakan Sudirman Ketua Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI). Ia sangat mengapresiasi atas bantuan yang diberikan Polda Banten.

“Kami sampaikan rasa syukur dan ucapan terimakasih kepada Polda Banten terlebih khusus kepada Bapak Kapolda Banten yang terus memberikan perhatiannya kepada kami di masa yang sulit ini akibat adanya wabah covid-19,” ucapnya.

“Sekali lagi saya ucapkan terimakasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Polda Banten. Dengan adanya bantuan ini dapat bermanfaat bagi kami,” lanjutnya.

Sementara itu, Dirintelkam Polda Banten Kombes Suhandana Cakrawijaya menambahkan bahwa pembagian paket sembako ini sebagai salah satu upaya meringankan beban perekonomian bagi para pelaku wisata.

“Kelompok pelaku pariwisata ini menjadi salah satu sektor yang paling terdampak di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Sehingga dengan pembagian paket sembako ini diharapkan bisa meringankan beban mereka,” imbuhnya.

“Dan saya berharap dengan bantuan ini dapat bermanfaat dan bisa meringankan beban masyarakat yang benar-benar terdampak akibat pandemi Covid-19 ini,” tutupnya.(Red)

Matanews.id, Jakarta – Masih dalam suasana Pandemi Covid-19, perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 masih tetap harus dilaksanakan secara terbatas. Bahkan upacara bendera di Istana Negara pun masih sama seperti tahun lalu yang pesertanya juga dibatasi.

Berbicara soal upacara, mungkin kita semua sudah sangat lama tidak merasakan momen-momen tersebut. Bisa dibilang bagi sebagian masyarakat, melakukan upacara bendera hanya saat masih menginjak dunia pendidikan SD-SMA.

Untuk itu, Mercedes-Benz W211 Club Indonesia (MB W211 CI) ingin kembali membawa makna sebenarnya dari kemerdekaan yang mungkin telah dilupakan oleh sebagian masyarakat. Apalagi di masa pandemi Covid-19 ini, yang semua aktivitas kita selalu dibatasi.

Bertempat di bilangan Senayan, Jakarta, puluhan member MB W211 CI dan beberapa chapternya bersama-sama menggelar upacara bendera dalam rangka merayakan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Meski terbilang sederhana, namun seluruh peserta benar-benar dengan hikmat mengikuti rangkaian acara yang diselenggarakan.

Gammar Irzandi, Presiden MB W211 CI mengatakan, meskipun masih dalam suasana Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), kami sebagai warga negara Indonesia juga ingin mengingat jasa para pahlawan yang telah berjuang dalam merebut kemerdekaan dari penjajah di masa lampau. Dan acara ini merupakan bagian dari pemaknaan kami sebagai sebuah klub otomotif tentang apa itu kemerdekaan.

“Semoga dengan digelarnya upacara bendera ini bisa membuat seluruh member MB W211 CI menghargai para pejuang yang telah rela mengorbankan jiwa raganya demi kelangsungan kehidupan bangsa Indonesia hingga sekarang,” kata Gammar.

Setelah melakukan upacara bendera, sekitar 30an Mercedes-Benz W211 melakukan konvoi menuju beberapa lokasi untuk melakukan kegiatan sosial. Berbeda dengan kegiatan-kegiatan sosial sebelumnya, dimana kali ini dimasa Pandemi Covid-19, MB W211 CI memberikan bantuan berupa vitamin C, D dan juga makanan sehat bagi para juru parkir, pemulung, tukang sampah hingga para tuna wisma yang ada di sepanjang rute yang mereka lewati. (DER)

Jakarta – Peduli terhadap para pejuang informasi di tengah pandemi Covid-19, dan bertepatan dengan HUT RI ke -76 Tahun, Indonesia Civilian Police Watch (ICPW) bersama Polri membagikan 1000 paket sembako kepada para pejuang informasi yang terdapat di Ibu Kota.

Ketua Indonesia Police Watch (ICPW) Bambang Suranto mengatakan, pembagian sembako ini di inisiasi oleh ICPW dan bekerja sama dengan Kepolisian (Kapolri) yang peduli terhadap para pejuang informasi (Jurnalis) Ibu Kota di tengah wabah Pandemi.

“Mengingat banyak juga teman – teman junarlis yang meninggal dunia akibat terpaparnya Covid-19,” kata Bamsur saat memberikan bantuan dan penyerahan secara simbolis kepada wartawan di Balai wartawan Polda Metro Jaya, Selasa (17/08/2021).

Diketahui darii 1000 paket bahan pokok ini nantinya akan dibagikan keseluruh wilayah Jadetabek kepada pejuang informasi.

Mantan aktivis 98 itu menuturkan, para pejuang ireformasi di Ibu Kota saat ini, mempunyai andil besar dalam menyampaikan perkembangan kasus Covid-19 di tanah air.

“Mereka tidak mengenal waktu, baik hujan mau panas, untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait perkembang kasus di tanah air,” terangnya.

Sekecil apapun bentuk kerja pejuang informasi ini, kata Bamsur, sepatutnya ICPW memberikan apresiasi yang besar di hari jadi Kemerdekaan Republik Indonesia ini.

“Ini adalah bagian sinergitas ICPW – Kepolisian yang senantiasa menjunjung Polri Presisi,” ujar Bamsur.

Lanjutnya, sehingga berbagi, bersama masyarakat pejuang informasi senantiasa memberikan semangat bersama dalam melawan pandemi covid di 76 Tahun Indonesia Merdeka. “Tetap jayalah pejuang informasi walau suasana pagebluk melanda di hari jadi 76 tahun bangsa Indonesia,” pungkasnya. (Red)

Matanews.id, JAKARTA – Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto menginstruksikan kepada seluruh jajarannya untuk menindak tegas adanya informasi palsu atau hoaks yang mengganggu upaya Pemerintah dalam penanganan Covid-19.

Hal tersebut disampaikan oleh Agus Andrianto kepada jajaran dalam rapat virtual di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (20/7/2021).

“Jika pelanggaran person to person terapkan RJ (Restorative Justice) dan SE Kapolri, tetapi jika yang berkaitan mengganggu upaya Pemerintah dalam penanganan Covid, ini tindak tegas. Jangan sampai masyarakat ini bingung dengan banyaknya berita bohong yang berkembang di masyarakat,” kata Agus.

Agus juga menyatakan kepada seluruh jajarannya untuk melakukan pengawalan dan pengamanan penyerapan belanja modal di provinsi, kabupaten, dan kota.

Menurutnya, dalam penanganan Pandemi Covid-19, masih banyak provinsi yang ragu untuk menyerap anggaran dan belanja modal. Sebab itu, Ia meminta jajaran Reskrim untuk betul-betul bijaksana dalam menangani perkara terkait dengan hal tersebut.

“Apabila ada kesalahan sedikit agar disikapi dengan bijaksana, yang terpenting ekonomi negara berputar anggaran dapat diserap seluruhnya dengan baik. Pengawasan dan pengamanan penyerapan anggaran ini bisa bekerjasama dengan Forkopimda dan Kementerian/Lembaga,” ujar Agus.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, kata Agus telah menginstruksikan untuk melakukan pendampingan kepada kepala daerah untuk tidak ragu menyerap anggaran. Sehingga, Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), bantuan sosial, dan UMKM dan dana Desa bisa dimaksimalkan. Tak hanya itu, dalam hal tersebut, juga harus dikedepankan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).

“Bapak Kapolri membuka ruang selebar-lebarnya kepada pejabat daerah di wilayah mengajukan komplain. Apabila ada rekan-rekan yang melakukan kriminalisasi akan dilakukan pemeriksaan oleh Propam,” ucap Agus.

Agus meminta kepada seluruh Kapolda untuk melakukan koordinasi dengan Kajati, BPKP dan perwakilan BPK serta stakeholder lainnya, dalam rangka pendampingan dan Asistensi seluruh belanja dan bansos di daerah.

Disisi lain, Kapolri, menurut Agus, telah menekankan kepada seluruh anggota kepolisian untuk tidak bersifat arogan kepada masyarakat.

“Jangan sampai tindakan yang kami lakukan ini sifatnya kontra produktif dengan kebijakan Pemerintah. Mohon jajaran mengingatkan agar semua lini tidak bersifat arogan kepada masyarakat. Seperi contoh di Solo yang menggunakan bahasa daerah dan lebih persuasif,” tutur Agus.

Agus mengingatkan, terkait dengan protokol kesehatan, kepada pedagang selagi menerapkan sosial distancing maka hal tersebut masih diperbolehkan. Kecuali, sudah melanggar jam operasional yang ditentukan.

Kemudian, Agus meminta agar jajarannya telah melakukan pengecekan setiap harinya terkait dengan distribusi dan ketersediaan obat-obatan maupun oksigen.

Terkait hal itu, Agus menekankan soal pengecekan kesediaan obat-obatan dan oksigen dengan minimal tiga hari atau lebih baik satu minggu kedepan cadangan atau stoknya tersedia untuk masyarakat. Sebab itu, diperlukan adanya meningkatkan koordinasi antar-daerah untuk kesediaan hal tersebut.

“Kapolri mengingatkan bahwa Polri siap membantu pelaksanaan distribusi bantuan sosial kepada setiap daerah yang paling terdampak,” kata Agus. (Red)

Matanews.id, Jakarta – Sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, Toyota Indonesia turut serta bersama dengan Pemerintah dalam penanganan COVID-19 sejak awal pandemi berlangsung, baik melalui kegiatan preventif maupun penanganan COVID-19.

Berbagai bantuan telah disalurkan oleh Toyota Indonesia antara lain Alat Pelindung Diri (APD), suplemen penguat imunitas tubuh, bantuan unit kendaraan ambulans untuk memudahkan para tenaga kesehatan dalam menangani pasien seperti untuk mobilitas hasil PCR, sampel darah, percepatan kegiatan vaksinasi masyarakat, dan lain – lain.

President Director PT Toyota-Astra Motor, Susumu Matsuda, mengatakan “Seperti yang kita ketahui bersama, oksigen saat ini menjadi salah satu barang yang sulit didapatkan, sehingga kami ingin bisa bantu dalam hal ini. Kami berharap donasi cepat tanggap Toyota Indonesia ini dapat turut membantu penanganan di berbagai rumah sakit yang mempunyai keterbatasan sarana dan prasarana dalam merawat pasien COVID-19 yang melebihi kapasitas,” ujarnya.

Bekerja sama dengan Yayasan Benih Baik, donasi cepat tanggap kali ini antara lain berupa 300 tabung oksigen (1.800 m3), portable bed, Oximeter, paket APD level 3 (baju hazmat, masker medis, sarung tangan, dan sebagainya), serta vitamin dan suplemen penguat imunitas tubuh dengan total bantuan senilai Rp 1,55 Miliar.

Ada 6 rumah sakit di wilayah Jabodetabek yang mendapat bantuan itu di RS Tjipto Mangunkusumo dan RSUD Tugu Koja, wilayah Jawa Barat di RSUD Kota Bandung dan RS UI Depok, wilayah Jawa Tengah di RSUP Dr. Kariadi, dan wilayah DI Yogyakarta di RS Dr. Sardjito.

Selain donasi sarana dan prasarana di 6 rumah sakit tersebut, pada fase cepat tanggap kali ini juga ada bantuan mobilitas bagi para tenaga kesehatan di RS UI Depok, yang akan memudahkan mobilitas mereka dalam penanganan pasien COVID-19. (DER)

Matanews.id, JAKARTA – Direktur Eksekutif Political and Policy Public Studies (P3S) Jerry Massie, kembali menyoroti kinerja pemerintah terkait penangan pandemi Covid-19 di Indonesia.

Kali ini, ia memberikan sorotan soal anggaran penanganan yang terlalu besar, tetapi kasus Covid-19 semakin meningkat.

Menurut Jerry Massie, pemerintah saat ini telah membuang terlalu banyak uang dalam penanganan pandemi sejak munculnya wabah Covid-19 di Indonesia. Sementara, anggaran yang begitu besar, tidak muncul pada hasil kerja pemerintah soal pengendalian wabah yang ada.

“Saya nilai anggaran penanganan Covid-19 sudah di atas Rp 1.000 triliun ini sudah wasting money atau membuang uang terlalu banyak,” kata Jerry Massie melalui keterangan tertulisnya kepada media di Jakarta, Selasa,(13/7/2021).

Sejak awal pandemi, Jerry sendiri telah mengusulkan kepada pemerintah memilih lockdown dalam mengendalikan pandemi. Usulan tersebut ia sampaikan dengan alasan menghemat anggaran negara dan mempercepat pengendalian pandemi Covid-19.

“Padahal jika kita lockdown paling mentok Rp 200-300 triliun dipakai saja dana Silpa ada 300-an triliun dan anggaran kesehatan yang tertata dalam APBN hanya 20 persen serapan anggaran atau yang dipakai dari Rp. 169.7 triliun,” ungkapnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, anggaran yang begitu besar dalam menangani pandemi, tidak memberikan hasil apa-apa dalam penanganan pandemi Covid-19. Buktinya, kasus harian Covid-19 mencapai 40. 427 kasus per hari dan tembus 2,6 juta terpapar Covid-19.

Hubungan antara anggaran yang besar dan kasus Covid-19 yang belum berhenti ini, kata Jerry, patut dicurigai. Anggaran yang sangat besar, benar-benar digunakan dalam penanganan pandemi atau justru dikorupsi demi kepentingan pribadi pejabat pemerintahan.

“Ada pikir indikasi korupsi disana. Lebih parah peringkat kita berada pada posisi pertama di dunia penangana terburuk Covid-19.Padahal anggaran sekian banyak berbeda dengan hasilnya yang mana Indonesia mencapai 40 427 kasus perhari dan sudah tembus 2,6 juta terpapar Covid-19,” tegasnya.

Pemerintah saat ini menerapkan PPKM Jawa Bali demi mengendalikan laju kasus Covid-19. Di tengah kebijakan PPKM berjalan, ada rencana menjual vaksin demi mempercepat proses vaksinasi dan mencapai Herd Immunity.

Menurut Jerry, pemerintah seharusnya belajar dari India dan Singapura. Negara-negara tersebut, memberikan vaksin gratis kepada masyarakatnya. Diberikan secara gratis karena kesehatan merupakan hak dasar bagi warga negara.

“Anggaran Covid-19 di Singapura saja hanya Rp 10,6 triliun dan vaksin COVID-19 gratis tapi mereka saat ini bebas corona sama seperti Vietnam dengan menggunakan metode 3T (Tracing, Testing Treatment) buntutnya mereka bebas Covid. Begitu pula pemerintah India menghabiskan sekitar US$5 miliar (sekitar Rp73 triliun) untuk menyediakan vaksin gratis,” ungkap Jerry.

Kebijakan PPKM yang telah berjalan kurang lebih satu minggu, belum memperlihatkan tanda-tanda keberhasilan. Hal ini dapat dilihat dari kasus harian yang masih tinggi setiap hari.

Jerry menegaskan, penanganan pandemi Covid-19 ini seharusnya satu arah dan fokus. Kenyataan saat ini, pemerintah terkesan hanya sibuk mendata kasus, rapat koordinasi dan rapat kerja yang justru membuang anggaran.

“Saat ini kita terlalu banyak mendata, rapat koordonasi sampai rapat kerja membahas penyebaran Covid-19 dan juga membisniskan vaksin Covid-19. Jangan-jangan virus pun dibisniskan,” kata Jerry.

Jerry sekali lagi menegaskan, pemerintah harus fokus menangani Covid-19 yang masih tinggi di tanah air. Pemerintah perlu mengendalikan TKA yang masuk saat PPKM karena justru menjadi masalah baru di tengah ancaman wabah yang belum selesai.

“Di tengah pandemi begini pikiran jangan terbelah dan bercabang. Kita tak fokus ada yang sibuk urus obat, proyek, orang asing, vaksin dibisniskan. Kita harus satu arah bukan dua arah,” tutupnya. (Red)

Matanews.id, JAKARTA – Polisi masih mendalami kasus dugaan penimbunan beberapa jenis obat yang dilakukan PT. ASA, Kalideres, Jakarta Barat, Senin (12/7).

Hingga saat ini polisi tengah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi, salah satunya pelanggan yang pernah memesan obat di perusahaan itu.

“Saat ini dia (pelanggan) sedang dalam pemeriksaan,” kata di kantornya, Selasa (13/7/2021).

Selain itu, lanjut Joko, pihaknya juga sudah memanggil pihak terkait antara lain saksi dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan salah satu ahli dari Badan Penelitian Obat dan Makanan (BPOM).

“Kemudian kami juga akan berkoordinasi dengan satgas covid untuk melakukan koordinasi terkait situasi yang berkembang saat ini. Kami ingin meminta keterangan apakah betul saat ini sangat urgen pendistribusian obat tersebut,” tuturnya.

Sebelumnya, polisi sudah memeriksa beberapa orang saksi dari PT. ASA yakni YP (58) sebagai Direktur, MA (32) sebagai Apoteker, dan E (47) tahun, sebagai Kepala Gudang. Meski begitu, namun, hingga kini belum ada satu orang pun yang ditetapkan sebagai tersangka.

“Kita masih mengumpulkan beberapa keterangan dan informasi dari saksi, nanti kita sampaikan selanjutnya,” pungkasnya.

Diketahui sebelumnya, Polres Metro Jakarta Barat menggerebek gudang obat-obatan terkait Covid-19 di Ruko Peta Barat Indah III Blok C No. 8, Jalan Peta Barat, Kalideres, Jakarta Barat, Senin (12/7).

Kapolres Metro Jakarta Barat Ady Wibowo mengatakan, dalam gudang tersebut terdapat ratusan box obat Azithromycin 500mg yang sangat dibutuhkan oleh pasien positif Covid-19.

“Salah satu apoteker yang menjelaskan bahwa jenis obat Azithromycin 500mg, ada percakapan dari pemilik PT ya, dari pemilik PT itu untuk tidak dijual dulu artinya ada indikasi untuk ditimbun,” kata Ady Wibowo, Senin (12/7) malam.

Tak tidak selesai disitu, Ady menyebut ada upaya dari PT. ASA untuk membohongi pihak BPOM saat hendak dimintai keterangan.

“Adanya surat dari BPOM tanggal 7 Juli 2021 yang untuk melaksanakan zoom meeting untuk menanyakan apakah ada stok jenis obat Azithromycin 500mg. Tapi disampaikan oleh yang bersangkutan bahwa stok itu belum ada,” tutur Ady.

Bila terbukti bersalah, mereka dapat dijerat pasal 107 Jo pasal 29  ayat (1) UURI No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan dan atau pasal 62 ayat (1) Jo pasal 10 UURI No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan atau pasal 14 Jo pasal 5 ayat (1) UURI No. 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. (Red)