Tag Archives: Golkar

Matanews.id, Bekasi – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar Kota Bekasi kini harus kehilangan aset partainya.Hal tersebut menyusul dengan putusan Mahkamah Agung (MA) pada awal tahun 2023 yang memenangkan Andi Salim sebagai pemilik sah atas tanah di Jalan Ahmad Yani Nomor 18, Kota Bekasi, yang menjadi sengketa setelah adanya proses jual beli pada tahun 2004 antara kedua belah pihak.

Andi mengatakan, bahwa gugatan pertama pada tahun 2014 yang dilakukan oleh pihak Rahmat Effendi alias Pepen yang saat itu sebagai Ketua DPD Golkar dan sekaligus sebagai Wali Kota Bekasi terkait dengan sengketa gedung DPD Golkar Jalan Ahmad Yani Nomor 18.

Dalam gugatan yang berakhir dengan putusan Van Dading namun tidak dapat dipenuhi dan ditaati oleh Pepen.Dalam gugatannya, Pepen meminta agar akta jual beli Gedung Golkar yang sudah ditandatangani di notaris antara dirinya dengan Andi Salim untuk dibatalkan.

Gugatan pembatalan itu dilakukan dengan dalih lantaran pembeli tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan tahap akhir yang diperkirakan tinggal 20 persen.

Padahal, dalam kesepakatan awal, pelunasan penjualan gedung tersebut setelah pengosongan dan penyerahan.Namun, pihak DPD Golkar Kota Bekasi tak kunjung mengosongkan gedung DPD tersebut. Justru gedung itu masih tetap digunakan untuk aktivitas partai, sementara pajak bangunan gedung DPD Golkar diminta dibayarkan oleh pihak Andi Salim.

“Siapa yang wanprestasi disini. Saya selama ini diam karena gedung itu masih digunakan untuk aktivitas partai Golkar. Justru sebaliknya, Pepen malah menggugat saya,” jelas Andi.

“Dalam gugatan pertama tahun 2014 itu saya diajak berdamai, namun ternyata hanya akal bulus Pepen yang tidak dapat melaksanakan putusan PN Bekasi. Bahkan tahun berikutnya 2015 dia (Pepen) menggugat lagi hingga berakhir sampai inkrah di Pengadilan Tinggi Bandung, pada tahun 2017,” ujar Andi kepada wartawan di Kota Bekasi, baru-baru ini.

Dalam gugatan di Pengadilan Tinggi Bandung, lagi-lagi pihak Rahmat Effendi harus menelan kekalahan. Hakim PT Bandung menolak gugatan untuk pembatalan akte notaris dan putusan Van Dading di PN Bekasi sebagaimana yang dimohon oleh penggugat. Tidak puas dengan kekalahan itu, setahun kemudian Pepen menggugat kembali di PN Bekasi dengan alasan yang berbeda lagi.

Dalam gugatan ini pun Pepen kembali kalah dan inkrah untuk ketiga kalinya. “Nah, di saat kami mengajukan eksekusi atas gedung Golkar, Pepen dengan lobby sesama Forkompinda mempermainkan hukum dengan menitip duit di PN Bekasi sebagai bentuk konsinyasi agar bisa terlepas dari jerat pidana yang saya laporkan di Polda Metro Jaya,” katanya.

“Saya sempat protes dan mempertanyakan perihal permohonan eksekusi yang sudah lama diajukan tapi tidak diproses, padahal kita sudah bayar,” kata Andi.

“Namun diam-diam PN Bekasi saat proses anmaning teguran terhadap Pepen supaya mentaati putusan, malah muncul gugatan baru dengan alasan bahwa gedung itu bukan milik DPD Golkar,” bebernya.

Andi juga mempertanyakan jika gedung itu bukan milik DPD Golkar, kenapa berani dia jual kepada dirinya dan sudah menerima uang hasil penjualan gedung tersebut.

Setelah bermacam alasan dan tidak memiliki dalih lain dan gugatan terus kalah, Pepen kemudian mencari pembenaran diri bahwa dia tidak menjual gedung Golkar.

“Padahal dia sudah terima duitnya,” tegas Andi.

Terkait dengan persoalan konsinyasi dalam gugatan terakhir tahun 2020 itu, yang sudah di putuskan Pengadilan Tinggi Jabar No 58/PDT/2022/PT.BDG. yang kemudian dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung yang menolak upaya banding Pepen.

“Jadi dalam perkara yang ke 6 ini pun kami kembali memenangkan perkara tersebut dan sudah inkrah keempat kalinya,” ujar Andi.

“Dengan demikian pihak Pepen sudah tidak lagi memiliki kekuatan hukum. Jika pun melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) tidak dapat lagi menghambat upaya eksekusi. Selain juga percuma saja karena dipastikan bakal kalah lagi,” pungkasnya.

Menanggapi putusan MA atas gedung DPD Golkar yang saat ini sudah final dimenangkan oleh Andi Salim, pengamat politik Iskandarsyah mengatakan, bahwa Pepen sebagai pihak penjual dan anaknya Ade Puspitasari sebagai Ketua DPD Golkar Kota Bekasi dinilai gagal menjaga aset partainya yang menjadi kebanggaan kader berlambang pohon beringin Kota Bekasi itu.

Menurut Iskandar, kasus penjualan gedung Golkar itu seharusnya menjadi perhatian pengurus DPP. Sebab aset yang dijual Pepen bukan milik pribadi melainkan aset partai. Sementara, pengurus DPD Golkar saat ini yang notabene merupakan anak Pepen itu juga dinilai gagal dalam menjaga soliditas dan mempertahankan aset partai.

“Kami juga mempertanyakan kebijakan DPP Partai Golkar yang saat ini masih mempertahankan dinasti Pepen. Padahal sudah gagal mempertahankan aset Golkar,” jelasnya.

“Bahkan sudah lepas di tangan perorangan. Di tangan orang tuanya saja yang diklaim sebagai politisi senior, aset Golkar bisa lepas. bagaimana saat ini Golkar dipimpin politisi prematur seperti Ade, suara Golkar Kota Bekasi bisa ambruk,” ujar Iskandar dalam keterangannya, Sabtu (11/2/2023).

Oleh karenanya, Iskandar meminta kepada para kader Golkar yang masih memiliki idealisme agar mengusut penjualan aset Golkar. Bukan hanya itu, ada dugaan gedung tersebut dikomersialisasikan oleh Pepen untuk kepentingan pribadi.

Sebab berdasarkan informasi, gedung tersebut juga sempat ditawarkan melalui situs jual beli online senilai Rp 46 M, bahkan ada pihak yang sempat menawar beli gedung tersebut seharga Rp 40 M yang dikabarkan sudah membayar dengan menitipkan uangnya di Notaris.

“Padahal gedung DPD Golkar itu sudah ditransaksikan jual kepada Andi Salim. Wajar saja Pepen ngotot menggugat berkali kali, karena ada selisih yang cukup jauh, namun di balik itu ada maksud Pepen hanya ingin mendapatkan keuntungan dalam penjualan gedung tersebut,” jelasnya.

Tak hanya itu, direktur eksekutif Etos Indonesia Institut ini juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera memanggil Ade Puspita (Putri Pepen) yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPD Golkar Kota Bekasi. Sebab putri Pepen itu diduga banyak mengetahui aliran dana hasil korupsi orang tuanya.

“Mengingat posisi Ketua DPD ini kan sudah direncanakan sejak lama oleh Pepen, tak menutup kemungkinan Ade tahu persis peristiwa penjualan aset Parpol berupa Kantor DPD Golkar Kota Bekasi maupun transaksi jual beli jabatan yang dilakukan oleh orang tuanya,” ujarnya.

Untuk itu, Iskandar menyarankan agar Ade mundur dari Ketua DPD Golkar Kota Bekasi, terlebih lagi ada stigma yang melekat di masyarakat Kota Bekasi bahwa Ade merupakan anak seorang Koruptor.

“Selain itu, sangat tidak elok jika DPP Golkar mempertahankan kader partai namun tidak sanggup menjaga aset yang menjadi marwah dan kebanggaan partai beringin sejak lama di Kota Bekasi,” pungkasnya. (Red)

Matanews.id, Jakarta – Koordinator survei Lembaga Penelitian Masyarakat Milenial ( LPMM, Andrey Santoso memaparkan, dari survei Lembaga Penelitian Masyarakat Milenial (LPMM) melakukan survei dengan penelitian “Preferensi masyarakat Terhadap Parpol & Tokoh Tokoh Calon Presiden jelang Pemilu 2024.

Andrey menjelaskan, survei ini mengunakan jumlah Responden sebanyak 2078 Warga Negara Indonesia yang sudah memiliki hak pilih saat pemilu 2024 , responden tersebar di 34 provinsi di Indonesia, pengambilan sample mengunakan metode multistage random sampling dengan Margin of Error -/+ 2,15 persen dan memiliki Tingkat kepercayaan 95 persen, survei dilakukan mulai tanggal 5 Januari sampai dengan 18 Januari 2023.

Program terkait lapangan kerja merupakan program yang menjadi harapan 88,7 persen respoden
kemudian Ini diikuti dengan Pendidikan, upah dan daya beli, dan kesehatan diharapkan oleh 78,9 persen responden dan sebanyak 49,5 persen responden mengharapkan sembako harga murah dan tersedia dan sebanyak 30,2 persen responden mengharapkan keberlanjutan pembangunan infrastruktur di luar Jawa.

“Kriteria dan Karakter Pemimpin nasional yang diinginkan oleh Publik dari jawaban 2078 responden sebanyak 30,6 persen mendambakan pemimpin nasional atau presiden yang berani, tegas, dan berwibawa. Setelah itu, sebanyak 30,3 persen menginginkan kriteria dan karakter presiden yang ‘merakyat’ jujur dan bersih, “kata Andrey dalam keterangan, Kamis (26/1/2023).

Berakhlak baik kemudian 39,1 persen menginginkan kriteria presiden yang berpengalaman dan professional dan sudah memiliki prestasi dalam bidang kesejahteraan rakyat dan perekonomian hal terlihat mencerminkan harapan atas adanya pemerintahan yang kompeten dan bersih untuk kepemimpinan 2024-2029.

Andrey menjelaskan, hasil surrvei ellektabilitas parpol yang menjadi pilihan 2078 responden, Partai Golkar paling tertinggi tingkat keterpilihannya yaitu dipilih sebanyak 18,1 persen, kemudian Gerindra 17,6 persen, diurutan ketiga PDI Perjuangan 17,4 persen, disusul oleh Demokrat 7,2 persen, PKS 5,2 persen, Nasdem 4,6 persen PKB 4,4 persen, PAN 4,3 persen, PPP 4,2 persen dan partai lainnya nilai elektabilitas dijumlah hanya 5,3 persen dan tidak memilih sebanyak 11,7 persen.

“Hasil Survei pilihan publik yang terwakili oleh 2078 responden terkait Calon Presiden Harapan Rakyat jika pilpres digelar hari ini maka nama Airlangga Hartanto dipilih sebanyak 25,8 persen kemudian Prabowo Subianto 21,2 persen disusul oleh Ganjar Pranowo 16,9 persen dan Moeldoko 6,1 persen Anies Baswedan 5,6 persen, Puan Maharani 5,2 persen, Ridwan Kamil 3,7 persen, Agus Harinurti Yudhoyono 3,2 persen, Erick Thohir 1,8 persen dan tokoh lainnya dan tidak memilih 10,5 persen, “bebernya.

Sementara itu, hasil survei tokoh tokoh yang dipilih oleh 2078 responden sebagai Calon Wakil Presiden Harapan Rakyat jika pilpres digelar hari ini nama Menko Polhukam menjadi harapan yang tertinggi oleh publik sebagai wakil presiden jika pilpres digelar hari dimana Mahfud MD dipilih sebanyak 22,7 persen kemudian Kepala KSP Moeldoko dipilih 17,2 persen lalu ada nama Andika Perkasa 10,8 persen Ridwan Kamil 8,2 persen Sandiaga Uno dipilih sebanyak 7,6 persen, Erick Thohir 6,6 persen, Muhaimin Iskandar 5,2 persen, Agus Harimurti Yudhoyono 4,1 persen dan tokoh lainnya serta tidak memilih sebanyak 17,6 persen.

Hasil temuan survei responden yang memilih Airlangga sebagai Presiden RI ternyata juga memilih partai Golkar begitu juga Responden yang memilih Prabowo Subianto juga dalam pilihan parpol memilih Gerindra dan Suara pemilih PDI Perjuangan juga memilih Puan Maharani tetapi pemilih Ganjar Pranowo sebanyak 50 persen lebih tidak memilih PDI Perjuangan dalam pilihan parpolnya.

Andrey mengatakan, tingginya elektabilitas Airlangga tidak lepas dari peran sentral Airlangga sebagai menteri yang memiliki tugas untuk memulihkan perekonomian , salah contoh konkrit nya Pada tahun 2022, Pemerintah telah mengupayakan perluasan akses pembiayaan yang mudah dan murah bagi pelaku UMKM dengan menetapkan plafon KUR sebesar Rp373,17 triliun.Penyaluran KUR memberikan dampak positif terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Menanggapi hasil survei Lembaga Penelitian Masyarakat Milenial (LPMM), pengamat politik dari FISIP Universitas Al-Azhar, Heri Herdiawanto menilai jika melihat hal yang wajar jika Airlangga Hartarto masih menjadi pilihan masyarakat.

“Ya sah-sah saja jika survei LPPM memunculkan Airlangga Hartarto sebagai capres pilihan masyarakat di 2024,” kata Heri kepada wartawan, Kamis (26/1/2023).

Heri mengatakan, survei ini menunjukkan jika partai politik masih terus melakukan langkah politiknya untuk mendapatkan hati masyarakat.

Heri menjelaskan sampai saat ini
bahwa konfigurasi pasangan calon presiden (capres) baru spekulasi dan bersifat cair kemudian perlu disadari juga semua cenderung chek ombak, cocok atau tidaknya dan belum menunjukan kepastian.

“Kalau soal pasangan capres semua parpol masih mengecek ombak, maka Airlangga masih memiliki peluang di pilih masyarakat menjadi presiden 2024,” ujarnya.

Dia menjelaskan, hanya PDIP yang memiliki modal 20 % sehingga dapat mengusung calon presiden di kontestasi pilpres 2024.

Namun demikian, Airlangga Hartarto masih bisa berpeluang mendulang suara besar di pilpres 2024.

“Menurut hemat saya Golkar, Dan partai memiliki wakil di parlemen memang memiliki modal sosial politik lebih dikenal masyarakat, ” ungkapnya.

Airlangga memiliki peluang besar untuk dipilih masyarakat atas kinerjanya yang telah bekerja untuk masyarakat.

“Airlangga punya peluang besar dipilih masyarakat atas kinerjanya yang telah bekerja untuk masyarakat dan sosok Airlangga juga sangat dikenal di mata masyarakat, ” bebernya.

Sementara itu, pasangan-pasangan yang di usung harus memiliki prasyarat di support oleh ketercukupan 20 % dulu (UU/ pemilu _pilres) baru bicara potensi dukungan masa. Pilpres adalah multi aspek beda dengan pileg sebagai aspek representative politik semata. (Red)

Matanews.id, Jakarta – Citra Network Nasional (CNN) merilis hasil tentang preferensi dan persepsi masyarakat jika Pemilu digelar hari ini. Survei dilakukan sejak tanggal 22 Januari hingga 6 Februari 2022 dengan 2140 responden yang telah memenuhi persyaratan sebagai wajib pilih yaitu telah berumur 17 tahun dan atau telah menikah yang terdiri dari PNS, pelaku usaha, dosen dan mahasiswa, buruh, Ibu rumah tangga, sopir angkot/bus, wiraswatawan/pengusaha dan petani.

Survei ini menggunakan metode Field Study dimaksudkan untuk mengumpulkan data primer melalui wawancara mendalam (indepth interview) dengan institusi dan stakeholders yang relevan.

“Metode ini memiliki kelebihan yaitu pada kemampuannya untuk menggali detail aspek-aspek partisipasi dan preferensi masyarakat dalam pemilu pada 2024,” kata Direktur Eksekutiv Citra Network Nasional Dwi Harini Soejono dalam keterangan yang diterima awak media, Selasa (15/2/2022).

Menurut Dwi Harini, hasil penelitian ini memiliki Confidence Level 95 persen dan Confidence interval 2,12 persen yang diambil dari 1070 kecamatan di 34 Provinsi di Indonesia dengan memperhatikan keseimbangan jumlah pemilih di setiap kecamatan pada pemilu 2019.

Dwi Harini menjelaskan, jawaban dari 2140 responden tentang Preferensi pilihan masyarakat terhadap ideologi partai politik menurut hasil temuan cenderung memilih partai politik berideologi Nasionalis Religius 39,4 persen di tempat pertama sebagai Top of Mind, kemudian disusul Nasionalis 36,2 persen dan religius 17,1 persen diiurutan selanjutnya sebanyak 7,3 persen partai politik berideologi nasionalis sosialis.

“Dari hasil temuan penelitian tentang preferensi dan persepsi masyarakat jika pemilu digelar hari ini maka Partai Golkar menjadi partai yang paling banyak dipilih sebagai Top of Mind dengan tingkat keterpilihan sebesar 14,9 persen disusul oleh PDI Perjuangan 14,8 persen, Gerindra 14,2 persen, Demokrat 4,2 persen, dan Nasdem 3,9 persen,” terang Dwi Harini.

Selanjutnya, PKS 3,2 persen, PKB 3,2 persen, PPP 1,2 persen, PAN 1,1 persen, Perindo 1,1 persen, PRIMA 1,1 persen, Partai Buruh 1,1 persen, Garuda 1 persen, PSI 0,7 persen, PBB 0,6 persen, Gelora 0,6 persen, Hanura 0,6 persen, Partai Ummat 0,2 persen, dan partai lainnya tidak yang memilih alias nihil. Sedangkan yang tidak menjawab atau memilih 30,8 persen.

Sementara, dengan pertanyaan tertutup dimana 2140 respoden diberikan kertas kuisoner yang berisi nama-nama partai politik dan diminta untuk memilih dan alasan memilihnya, maka hasilnya juga menempatkan Partai Golkar dictempat pertama dengan dipilih sebanyak 17,6 persen. Kemudian di urutan kedua Partai Gerindra 16,8 persen, disusul PDI Perjuangan 16,4 persen, Demokrat 7,2 persen, PKB 5,2 persen dan PKS 5,2 persen.

Selanjutnya ada Partai Nasdem 4,5 persen, PAN 2,1 persen, Perindo 2,1 persen, PPP 1,9 persen, PRIMA 1,7 persen, Partai Buruh 1,2 persen, Garuda 1,1 persen, PSI 0,8 persen, Gelora 0,7 persen, Hanura 0,6 persen, PBB 0,6 persen, Ummat 0,3 persen dan partai lainnya nihil. Sedangkan yang tidak memilih sebanyak 14,7 persen.

“Sedangkan, elektabilitas tokoh di mata masyarakat apabila Pemilu Presiden dilaksanakan hari ini (Top Of Mind), dengan Pertanyaan ‘Siapakah Tokoh Yang anda Pilih Jika Pemilu Presiden Dilaksanakan Hari ini?’ maka didapatkan hasil dengan peringkat pertama Airlangga Hartarto yang dipilih oleh 21,8 persen responden,” terang Dwi Harini.

Kemudian di peringkat kedua ada nama Prabowo Subianto yang dipilih oleh 15,3 persen responden, dan ketiga ada Ganjar Pranowo yang dipilih oleh 8,1 persen responden. Selanjutnya ada nama Anies Baswedan yang dipilih oleh 7,5 persen responden, Gatot Nurmantyo dipilih 6,9 persen responden, Puan Maharani 6,1 persen, Muhaimin Iskandar 2,8 persen, Agus Harimurti Yudhoyono 2,7 persen. Selanjutnya ada nama Erick Thohir 2,1 persen, Sandiaga Uno 1,8 persen dan terakhir yang tidak memilih 24,9 persen.

Dengan pertanyaan yang sama dengan simulasi tertutup dari hasil temuan penelitian dengan kuesioner “Siapakah tokoh yang anda pilih jika Pemilu Presiden dilaksanakan hari ini?” lagi-lagi hasilnya peringkat pertama Airlangga Hartarto yang dipilih oleh 23,5 persen responden, yang diikuti nama Prabowo Subianto di peringkat kedua yang dipilih oleh 16,4 persen responden, dan ketiga ada Ganjar Pranowo yang dipilih oleh 8,3 persen.

Selanjutnya ada nama Anies Baswedan yang dipilih oleh 7,6 persen, Gatot Nurmantyo 7,7 persen, Puan Maharani 6,5 persen, Muhaimin Iskandar 3,3 persen, dan Agus Harimurti Yudhoyono 3,1 persen. Selanjutnya ada nama Erick Thohir 2,2 persen, Sandiaga Uno 1,9 persen dan yang tidak memilih 19,5 persen responden.

“Alasan responden memilih Airlangga Hartarto adalah karena Indonesia butuh keberlanjutan pembangunan yang sudah dijalankan Jokowi dan perbaikan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk mengurangi angka kemiskinan akibat dampak pandemi Covid yang diperkirakan akan tetap memepengaruhi kinerja Ekonomi Nasional Pasca Jokowi,” pungkas Dwi Harini. (red)