Tag Archives: Gubernur

Matanews.id, SERDANG BEDAGAI – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, melakukan kunjungan kerja ke Sumatera Utara, Kamis (25/11/2021). Sejumlah agenda dilakukan LaNyalla.

Kehadiran LaNyalla di Sumatera Utara, disambut Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi Keuangan, Pembangunan, Aset, dan SDA, Agus Tripriyono, Pendeta Willem TP Simarmata, dan Dedi Iskandar Batubara yang juga Senator asal Sumatera Utara.

Dalam kunjungannya, LaNyalla didampingi Senator Sumatera Utara M. Nuh, Ahmad Bastian (Lampung), Angelius Wake Kako (NTT), Bustami Zainudin (Lampung), Fadhil Rahmi (Aceh), Andi Muh Ihsan (Sulsel). Bambang Santoso (Bali).
Turut mendampingi Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifuddin dan Togar M Nero.

Agenda pertama Senator asal Jawa Timur itu adalah menandatangani prasasti sekaligus meresmikan Asrama Tahfidz Al Quran dan Islamic Center Ali Bin Abi Tholib, di Tanjung Morawa.

Setelah itu, ia memantau kondisi korban banjir di lokasi penampungan, di Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai. Ia juga menyerahkan Dana Task Force dari DPD RI.

Menurut LaNyalla, kunjungan ini bentuk kepedulian DPD RI terhadap para korban bencana.
“Kami dari pusat pun memperhatikan kepedulian terhadap sesama. Kebetulan kami ada anggota DPD RI perwakilan dari Sumatera Utara. Jadi yang tiga orang ini mewakili kami-kami yang ada dalam Jakarta. Tiga orang ini juga akan bekerja dengan ibu-ibu, jadi kami harapkan ibu-ibu bersabar ya. Harus kuat menghadapi ujian dari Allah ini,” kata LaNyalla kepada para korban. Masyarakat setempat sangat antusias menyambut kehadiran Ketua DPD RI bersama rombongan.

Bupati Serdang Bedagai, Darma Wijaya, mengatakan musibah ini sudah terjadi hampir satu bulan.

“Mereka mengungsi sudah hampir satu bulan. Hari ini air naik, hujan tidak pernah berhenti dari gunung, laut mengakibatkan banjir rob, dan gunung pun terus hujan. Musibah ini juga terjadi tahun 2001, dan terulang kembali tahun 2021,” katanya.

“Hari ini kita kedatangan bapak-bapak dari pusat. Terima kasih kepada Ketua DPD RI yang menyambangi Kami. Kami yakin kehadiran beliau akan melahirkan solusi untuk kondisi kami,” Sambungnya.

Menurut Bupati, salah satu solusinya adalah melakukan normalisasi sungai.
“Perlu ada solusi dari hulu sampai hilir, harus ada normalisasi. Bagaimana caranya sungai sepanjang 33 km harus dinormalisasi. Bersama gubernur, kapolda, dan pangdam kita sudah keliling dengan helikopter. Dan memang ada penyempitan sungai, sedimennya tinggi. Kami butuh itu (normalisasi), dan kami tidak bisa kerja sendiri,” katanya.
Bupati menjelaskan, sebanyak enam ribu rumah terkena dampak banjir.(*)

KETERANGAN FOTO : Ketua DPD RI bersama beberapa senator saat mengunjungi tempat penampungan korban banjir sekaligus memberikan Dana Task Force dari DPD RI, di Masjid Agung Jami, kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, (25/11/2021).(RED)

MATANEWS.ID – Jakarta – Masih melekat dalam ingatan warga Jakarta peristiwa kerusuhan 21-22 Mei lalu. Dimana, para perusuh dari luar kota datang memporak-porandakan Ibu Kota Jakarta. Warga Jakarta mengecam keras para perusuh yang dengan sengaja didatangkan dari luar Jakarta.

Hal itu disampaikan Haidar Alwi Inisiator Gerakan Perubahan #2022GantiGabener, ia menuturkan, “spanduk warga Jakarta pun bertebaran pada setiap sudut ibu kota yang menolak keras aksi kerusuhan di wilayahnya. Ini membuktikan bahwa warga Jakarta mengutuk kerusuhan yang lahir dari aksi anarkis terorganisir tersebut,” pungkasnya dalam siaran pers yang diterima redaksi, Selasa (25/6/2019).

Oleh karena itu, sebagai warga Jakarta kami meminta Anies harus jantan menolak pendatang yang datang ke Jakarta tanpa tujuan jelas.

Lebih aneh lagi, sambung Haidar, kalau hanya ingin mendengar pembacaan hasil putusan di MK dijadikan alasan untuk datang jauh-jauh dari luar kota. Itu sangat tidak masuk akal bagi warga Jakarta. Karena, kalau hanya ingin mendengar pembacaan hasil putusan di MK bisa nonton di TV, mendengar di radio dan membaca berita on line via handphone.

“Lebih aneh bin ajaib lagi, kalau alasan yang disebutkan bahwa ingin mengawal pembacaan hasil keputusan MK. Kalau, ingin jadi pengawal konstitusi sebaiknya mendaftarlah menjadi abdi hukum sesuai koridor undang-undang yang berlaku,” tegasnya.

Sebab, kubu 02 sebagai penggugat sengketa Pilpres sudah resmi menghimbau massa pendukungnya untuk tidak turun kejalan. Polri juga sudah mengeluarkan larangan berdemo didepan MK.

Jadi, sebenarnya tidak ada alasan bagi Anies untuk tidak bisa bersikap jantan demi memberi rasa nyaman dan aman bagi warganya dengan melarang pendatang masuk Jakarta hanya untuk datang ke MK.

“Warga Jakarta yang tidak terkena virus intoleransi, radikalisme dan terorisme akan sepenuhnya mendukung Polri untuk bertindak tegas dan mengambil tindakan yang di anggap perlu, untuk mengamankan Jakarta sehingga kami warga Jakarta bisa merasa aman sekaligus nyaman menjadi penduduk ibu kota Negara ini,” imbuhnya. (Viktor)

Matanews.id – Jakarta, 13/06/2019 – Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto angkat bicara soal adanya penetapan tersangka sejumlah Purnawirawan Jenderal TNI dan beberapa pecatan tentara dalam kasus pemufakatan makar dan kerusuhan.

Menurut Panglima, untuk purnawirawan sudah memiliki wadah tersendiri dan berada di luar institusi TNI.

“Untuk purnawirawan sudah ada wadah sendiri, karena purnawirawan secara hukum sudah masuk di ranah sipil. Namun untuk kesatuan sendiri para purnawirawan itu masih dalam pembinaan dari seluruh kepala staf angkatan,” ucap Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto di Lapangan Silang Monas, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (13/6).

Kedua purnawirawan tersebut adalah Mayjen (Purn) Soenarko, Mayjen (Purn) Kivlan Zen dan beberapa pecatan TNI dalam kasus percobaan pembunuhan terhadap beberapa tokoh nasional.

Panglima melanjutkan, pihaknya terus menjalin komunikasi dengan beberapa purnawirawan untuk menjalin soliditas.

” Kami terus melaksanakan komunikasi dengan beliau untuk menjaga persatuan kesatuan;” ungkap Panglima.

“Terkait dengan proses hukum dan sebagainya TNI tidak ikut karena sudah masuk di ranah sipil,” tambahnya.

Hadi menilai, kasus yang menimpa para purnawirawan itu tak akan menggangu sinergitas TNI dan Polri.

“Seperti yang diketahui soliditas tni polri sampai sekarang terus. Mulai dari Babinsa dan Babin Kamtibmas ini adalah salah satu bentuknya,” imbuh Marsekal TNI Hadi.

Sementara, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan, pihaknya sangat paham bahwa membangun soliditas dengan TNI adalah suatu hal yang mutlak dalam rangka menjaga tegaknya NKRI.

“Oleh karena itu saya menyampaikan kepada Panglima komitmen dari polri untuk senantiasa sinergi bekerja sama dengan TNI,” terang Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

Sehingga penanganan kasus purnawirawan bagi TNI tentu Tito dan institusi ini jujur menimbulkan ketidaknyamanan bagi Polri sendiri, gak nyaman.

“Tapi ya hukum harus berkata demjkian, ada azas persamaan dimjka hukum, semua orang sama dimuka hukum. Kita juga pernah menangani purnawirawan polri dalam beberapa kasus, saat ini juga kita harus lakukan untuk menunjukan kesamaan dimuka hukum,” imbuh Jendral Pol Tito.

Kapolri menambahkan, dalam kasus Kivlan dan Soenarko, keduanya sama-sama berbeda.

“Agak berbeda dengan kasus bapak Soenarko, ini senjatanya jelas kemudian dimiliki oleh beliau waktu beliau di Aceh, lalu dibawa ke Jakarta kemudian belum ada rencana senjata itu akan digunakan misalnya untuk melakukan pidana tertentu. Sepeti dalam kasus bapak Kivlan Zen, jadi grade nya beda, sehingga saya kira masih bisa terbuka ruang komunikasi untuk masalah bapak Soenarko ini,” tutup Jendral Pol Tito. (Red)

Matanews.id – Jakarta, 13/06/2019 – Kapolri Apresiasi Ucapan Prabowo yang tak ada Aksi Massa, sebanyak 16 ribu personel gabungan TNI dan Polri menggelar apel pengamanan jelang sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang bakal berlangsung Jumat (14/6) besok di Mahkamah Konstitusi.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan pihaknya memberikan apresiasi kepada Capres Prabowo Subianto yang telah memberikan imbauan kepada masyarakat pendukungnya untuk percaya proses hukum. Dan tidak datang ke Mahkamah Konstitusi.

“Dari kami tentunya berterima kasih dan mengharapkan masyarakat tak datang berbondong-bondong ke Mahkamah Konstitusi,” ucap Jenderal Pol Tito Karnavian di Lapangan Silang Monas, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (13/6).

Tito melanjutkan, sidang nanti bakal terbuka dan bisa dilihat semua pihak.

Menurut Tito, pasukan TNI dan Polri selalu mempersiapkan segala kemungkinan yang terjadi Buktinya ada gabungan personel dari daerah yang masih disiagakan.

“Mereka stand by sesuai kebutuhan dan perkiraan cepat intelijen kami lakukan setiap hari. Untuk melihat apakah ada gerakan massa,” jelas Jendral Pol Tito Karnavian.

Kapolri menilai, ada potensi gerakan massa dari luar yang menyampaikan aspirasi.

“Kami tak perbolehkan sampaikan aspirasi di depan gedung MK. Karena menggangu kegiatan orang lain. Itu diatur dalam UU No 9 Tahun 1999 tentang penyampaian pendapat di muka umum. Itu ada di pasal 6,” jelas Jendral Pol Tito Karnavian.

Ia belajar dari kasus Bawaslu dimana ada aksi yang melebihi batas waktu hingga berujung rusuh.

“Itu tak boleh lagi terjadi di depan MK karena itu menggangu jalan umum. Itu jalan Medan Merdeka Barat yang merupakan jalan umum yang dilewati orang. Nanti kami fasilitasi depan IRTI dan patung Kuda,” terang Jendral Pol Tito Karnavian.

“Tapi sepertinya tak banyak massa. Nanti ada pasukan ribuan depan Monas yang stand by disini termasuk di luar di sini. Kami siapkan,” tambah Jenderal Tito Karnavian.

Ia berharap, persidangan berjalan amam dan lancar. Termasuk di daerah yang menghendaki tak adanya kerusuhan.

“Saya minta kepada jajaran di wilayah untuk cooling down. Termasuk simpul – simpul kami petakan dan prinsipnya kita dengar keinginan masyarakat yang kuat,” tegas Jenderal Pol Tito Karnavian. (Red)

Matanews.id – Jakarta, 13/06/2019 – Ratusan personel TNI, Polri, dan Pemprov DKI Jakarta menggelar ‘Apel Konsolidasi Ketupat Jaya 2019 dan Kesiapan PAM Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi’. Apel tersebut digelar di Lapangan Silang Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat.

Apel yang dihadiri oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolda Metro Jaya Irjen Gatot Eddy Pramono, Pangdam Jaya TNI Mayjen Eko Margiyono, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan Menteri Kesehatan Nila F Moeloek.

Dalam sambutannya, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Gatot Edy Pramono menyatakan, aparat TNI-Polri beserta pihak-pihak terkait mampu memberikan terbaik bagi warga DKI Jakarta dan sekitarnya. Bahkan, kebutuhan masyarakat yakni sembako dinyatakan relatif stabil.

“Kita mampu berikan terbaik kepada masyarakat DKI Jakarta dan sekitarnya. Ada beberapa indikatornya pertama di DKI dan sekitarnya stabilnya harga bahan pokok dan menurunya angka kriminalitas,” ucap Irjen Pol Gatot di lokasi, Kamis (13/6).

Selain itu itu, Kapolda juga meminta seluruh jajaran agar tetap bersiap diri untuk melakukan pengamanan di Mahkamah Konsititusi (MK). Sehingga, apel ini merupakan wujud pengamanan menjelang sidang tersebut.

“Selain Apel Konsolidasi Ketupat Jaya juga Apel kesiapan pengamana sidang PHPU di Mahkamah Konsititusi. Apel diharapkan jadi sarana konsilidasi untuk mengecek sejauh mana kesiapan personel dan peralatan yang akan dilakukan untuk pengamanan tersebut,” jelas Irjen Pol Gatot.

Sementara itu Pangdam Jaya TNI Mayjen Eko Margiyono menambahkan, agar seluruh personel mematuhi segala dalam bentuk pengamanan. Ia juga meminta, agar seluruh personel jangan termakan isu bohong alias hoaks.

“Saya tegaskan kepada seluruh personel untuk waspada pada seluruh provokasi yang memecahkan TNI-Polri. Jangan mudah percaya pada berita hoaks. Jangan ada TNI-Polri yang jadi provokator dan sebar berita bohong,” ucap Mayjen TNI Eko Margiyono. (Red)