Tag Archives: Joko Widodo

Matanews.id, Jakarta – Kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat diperpanjang hingga 25 Juli 2021. Keputusan ini diambil setelah pemerintah mengevaluasi pelaksanaan PPKM darurat yang berlaku sejak 3 Juli hingga berakhir Selasa (20/7). Pemerintah membuka peluang melakukan pelonggaran kegiatan masyarakat secara bertahap mulai 26 Juli 2021, jika perkembangan penanganan pandemi Covid-19 terus membaik.

Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo saat mengumumkan tindak lanjut PPKM darurat, di Jakarta, Selasa (20/7/2021) malam. Presiden menjelaskan, penerapan PPKM darurat yang dimulai tanggal 3 Juli 2021 adalah kebijakan yang tidak bisa dihindari, yang harus diambil pemerintah meskipun sangat berat.

“Ini dilakukan untuk menurunkan penularan Covid-19, dan mengurangi kebutuhan masyarakat untuk pengobatan di rumah sakit, sehingga tidak membuat lumpuhnya rumah sakit lantaran over kapasitas pasien Covid-19, serta agar layanan kesehatan untuk pasien dengan penyakit kritis lainnya tidak terganggu dan terancam nyawanya,” jelas Jokowi.

Selama pelaksanaan PPKM darurat selama dua pekan lebih, lanjut Presiden, menunjukkan perkembangan positif dalam pengendalian kasus Covid-19. “Alhamdulillah, kita bersyukur, setelah dilaksanakan PPKM darurat, terlihat dari data, penambahan kasus dan kepenuhan bed rumah sakit mengalami penurunan,” katanya.

Dengan perkembangan tersebut, pemerintah berketetapan melanjutkan PPKM darurat hingga akhir pekan. Meski demikian, pemerintah membuka peluang untuk melakukan pelonggaran secara bertahap. “Namun, kita selalu memantau, memahami dinamika di lapangan, dan mendengar suara-suara masyarakat terdampak PPKM. Karena itu, jika tren kasus terus mengalami penurunan, maka tanggal 26 Juli 2021, pemerintah akan melakukan pembukaan bertahap,” jelasnya.

Pelonggaran dimaksud, di antaranya pasar tradisional yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari, diizinkan dibuka lebih lama dengan kapasitas pengunjung 50%. “Pasar tradisional, selain yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari, diizinkan dibuka sampai dengan pukul 15.00 dengan kapasitas maksimal 50%, dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat yang pengaturannya ditetapkan oleh pemerintah daerah,” ungkap Jokowi.

Selain itu, pedagang kaki lima, toko kelontong, agen atau outlet voucher, jasa pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, jasa cuci kendaraan, dan usaha kecil lain yang sejenis, diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat sampai dengan pukul 21.00, yang pengaturan teknisnya diatur oleh pemda.

“Warung makan, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya yang memiliki tempat usaha di ruang terbuka, diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat sampai dengan pukul 21.00 dan maksimum waktu makan untuk setiap pengunjung 30 menit,” tambah Presiden. (Red)

Matanews.id, Jakarta – Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menemui Presiden RI Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (23/1/2020) pagi. Dalam pertemuan empat mata yang berlangsung sekitar 40 menit itu, Ketua DPD menyampaikan semua temuan dan aspirasi dari daerah yang dikunjungi.

Seperti diketahui, Ketua DPD RI telah melakukan kunjungan kerja ke beberapa provinsi sejak November tahun lalu hingga Januari ini. Beberapa daerah yang dikunjungi di antaranya, Aceh, Lampung, Bangka Belitung, Bengkulu, dan Jawa Timur. “Saya sampaikan semua aspirasi dan temuan masalah di daerah secara langsung kepada presiden. Agar menjadi perhatian eksekutif,” ungkap LaNyalla usai pertemuan.

Di Aceh misalnya, disampaikan adanya keinginan dari Pemerintah Aceh agar Dana Otsus yang akan berakhir dalam tujuh tahun ke depan dapat diperpanjang. Namun di satu sisi perlu dilakukan evaluasi atas implementasi dana tersebut. Mengingat Aceh masih tetap saja berkubang dengan angka kemiskinan yang tinggi.

“Di Lampung saya juga sampaikan adanya perbedaan pandangan antara pemerintah provinsi dengan kementerian ATR/BPN tentang luasan lahan pertanian di provinsi lumbung padi itu. Juga keinginan Lampung untuk memiliki sport center dan nasib tambak udang di Dipasena,” tukas LaNyalla.

Sedangkan terhadap hasil kunjungan ke Bangka Belitung, Ketua DPD RI itu menyampaikan temuan seputar dinamika dunia usaha terkait Timah. Termasuk zonasi wilayah yang perlu menjadi perhatian. “Masukan dari masyarakat pariwisata agar KEK di Bangka segera ditetapkan juga menjadi salah satu materi,” tandasnya.

Keinginan Pemprov Bengkulu untuk membuka konektivitas antar daerah, terutama akses tol trans Sumatera dan jalur kereta api dari Sumatera Selatan untuk mendukung rencana pengembangan Pelabuhan Pulau Baai tak luput dari laporan Ketua DPD kepada Presiden. Termasuk adanya beberapa keluhan dari kalangan dunia usaha di Bengkulu.

“Dari temuan dan aspirasi daerah di Jawa Timur, saya sampaikan kepada presiden, adanya praktek tidak sehat dalam dunia usaha, terkait dominasi pekerjaan jasa konstruksi oleh BUMN Karya. Dan ini menjadi salah satu rekomendasi Kadin Jatim dalam musyawarah provinsi Desember kemarin. Selain saya laporkan juga aspirasi dari KONI Jatim tentang keberatan mereka terhadap pengurangan cabang olahraga di PON XX tahun ini,” urainya.

Secara umum, tambah LaNyalla, semua aspirasi dari daerah yang ia sampaikan bertujuan agar pola pembangunan Indonesia Sentris yang dicanangkan presiden benar-benar terlaksana di daerah. Termasuk inpres nomor 7 tahun 2019 tentang percepatan kemudahan berusaha dapat benar-benar dirasakan oleh para pengusaha di daerah.

“Sebab wajah Indonesia harus dilihat dari wajah 34 provinsi. Itulah mengapa aspirasi dan temuan kunjungan saya ke setiap provinsi akan saya laporkan langsung kepada presiden. Insya Allah nanti secara periodik saya akan bertemu presiden untuk menyampaikan hasil temuan dan aspirasi daerah dalam kunjungan kerja ke 34 provinsi di Indonesia,” pungkasnya. (red)

Matanews.id – Banten – Kapolda Banten Irjend Pol Drs. Tomsi Tohir Msi, bersama Pangdam III Siliwangi, beserta seluruh jajaran TNI dan Polri di Provinsi Banten, Secara sinergis telah mengamankan Pelaksanaan Kunjungan kerja Presiden RI Ir. H. Joko widodo beserta Istri Iriana Jokowi serta para pejabat Menteri ke Kabupaten Pandeglang dan Kota Tangerang di Provinsi Banten, senin 18/02/2019, Pukul 11.00 wib hingga jam 17.30 Wib.

Kegiatan Pengamanan ini di Pimpin langsung oleh Pangdam III siliwangi, bersama kapolda banten, Irjend Pol Drs. Tomsi Tohir, Msi didampingi oleh Danrem, Karo Ops, Kapolresta Tangerang, Damdim, dan Personil di Provinsi Banten.

Dalam kunjungan kerja Presiden RI, Kapolda Banten telah menyiapkan sekitar 532 kekuatan personil yang ikut turun dalam pengamanan pelaksanaan kegiatan ini. Diantaranya terdiri dari Brimob Polda Banten dan Personil lainnya sebanyak 270 serta ditambah dari Polres Pandeglang 232 personil.

Kapolda Banten Irjen Pol Drs Tomsi Tohir Msi melalui Kabid Humas AKBP Edy Sumardi P SIK menyebutkan bahwa Presiden RI Bapak Jokowi melaksanakan kunjungan kerja ke wilayah Pandeglang dan kota Tanggerang.

“Kunker presiden diawali dengan mengunjungi wilayah Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang, yaitu meninjau Kegiatan Tagana masuk sekolah, sekaligus meninjau percepatan pembangunan rumah sementara pasca tsunami.” ucap AKBP Edy.

Kemudian Jokowi, melanjutkan kegiatan ke Tangerang, untuk melaksanakan Program, pemberian sertifikat tanah kepada 5000 warga masyarakat, yang di komandoi oleh Kemensos RI, Dr. Agus Gumiwang Kartasasmita, Msi, yang pelaksanaannya dilaksanakan di Cikupa Tangerang.

“Presiden RI melaksanakan kegiatan penanaman seribu pohon secara simbolis, dilanjutkan dengan peninjauan pelaksanaan Tagana masuk sekolah, dilanjutkan dengan pemberian sertifikat tanah kepada 5000 warga di Cikupa, selanjutnya Melakukan kegiatan Pelepasan secara simbolis Beberapa Truk yang akan membawa Kopi Torabika di ekspor.” jelas AKBP Edy.

Sementara Joko widodo menyampaikan apresiasinya adanya kegiatan Tagana masuk sekolah. Karena dengan adanya kegiatan yang dilaksanakan oleh Tagana ini sangat bermanfaat sekali bagi kesiap siagaan masyarakat Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang dalam menghadapi bencana alam.

“Semoga semua yang diajarkan oleh Tagana dapat diaplikasikan oleh masyarakat apabila terjadi bencana. Kita berharap semoga tidak terjadi bencana lagi di Indonesia khususnya Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang,” ucap Presiden Jokowi. (Red)

Matanews.id – Jakarta, 19/12/2018 – Aktivis Muda Ahmad Latupono menilai, pembangunan di Papua saat ini berjalan dengan sangat baik di era Presiden Joko Widodo. Sebab, pendekatan yang dilakukan adalah berdasarkan pembangunan kemanusiaan bukan militerisme.

Ahmad mengatakan, hal itu penting mengingat Papua adalah daerah penting di Indonesia.

“Selama ini Papua selalu bermasalah karena pendekatan yang dilakukan adalah militer. Ini tak tepat karena bisa menimbulkan gejolak disana,” kata Ahmad dalam acara diskusi Papua dari Kacamata Anak Muda Dalam Bingkai Kebhinekaan di Kopi Perjuangan, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (19/12/2018).

Ahmad Latupono menilai, Jokowi adalah satu satunya presiden yang sangat perhatian dengan Papua. Buktinya, pembangunan jalan Trans Papua hanya terjadi saat ini.

“Pemimpin sebelumnya kurang memperhatikan Papua. Baru kali ini Papua diperhatikan,” sebut dia.

Sementara, Ahmad menilai adanya aksi-aksi kelompok bersenjata kali ini tak lepas dari kepentingan politik belaka.

“Saya merasa ada kelompok yang gerah dengan eksistensi pemerintah saat ini melalui pembangunan yang dikakukan. Sehingga mereka berusaha mengganggu-ganggu. Kami harap ini ditindak tegas,” tutup Ahmad. (Red)