Tag Archives: Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo

Matanews.id, Jakarta – Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso menyampaikan sikap tegas dan konsistensi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sedang diuji untuk memotong ‘kepala ikan busuk’ dalam penangkapan sewenang-wenang dan terjadinya tindak kekerasan anggota Polri terhadap 60 lebih warga desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo.

“Peristiwa pada 8 Februari 2022 dipicu karena warga menolak tanahnya dibebaskan untuk penambangan batuan andesit sebagai material pembangunan proyek Bendungan Bener,” kata Sugeng dalam rilisnya, Sabtu (19/2).

Tindakan penangkapan dan kekerasan aparat Polri itu, jelas merupakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Hal itu telah disampaikan Komnas HAM yang telah menemukan bukti pelanggaran hak asasi manusia oleh Polri.

Oleh karena itu, pimpinan tertinggi Polri harus melaksanakan tindakan nyata untuk memberikan punishment kepada Kapolda Jateng Irjen Ahmad Luthfi. Lantaran, pengerahan 250 personil Polri yang mengepung Desa Wadas merupakan perintah dan tanggungjawabnya.

“Perintah Kapolda Jateng yang menurunkan anggotanya ke Wadas tersebut karena berdasarkan adanya surat dari Kementerian PUPR No : UM 0401.AG.3.4./45 Tanggal 3 Februari 2022 Tentang Permohonan Pengamanan Pelaksanaan Pengukuran di Desa Wadas Kabupaten Purworejo Provinsi Jateng,” ujarnya.

Permintaan pengamanan ke Kapolda Jateng itu, lanjut Sugeng, juga datang dari BPN Purworejo dengan surat Kementerian ATR/BPN Kabupaten Purworejo Provinsi Jateng Nomor: AT.02.02/344-33.06/II/2022 tertanggal 4 Februari 2022 Perihal Permohonan Personel Pengamanan Pelaksanaan Inventarisasi dan Identifikasi di Desa Wadas Kabupaten Purworejo Provinsi Jateng.

“Bahkan, sebelumnya Kepala Kanwil BPN Jateng secara khusus menemui Kapolda Jateng Irjen Ahmad Luthfi,” ia menuturkan.

Namun, adanya surat tersebut bukan berarti menjadi alasan pembenar aparat Polri melakukan penangkapan semena-mena dan melakukan kekerasan terhadap warga Wadas. Di samping itu, merebak pula isu adanya bisnis tambang yang melibatkan perusahaan tambang yang dikelola pengusaha keluarga dari aparat penegak hukum berinisial K .

Untuk itu, IPW berharap permintaan pengamanan dan motif turunnya anggota Polri dengan jumlah banyak tersebut, ditelusuri oleh Komisi III DPR RI dengan membentuk Pansus Wadas dan Komnas HAM dengan mengkaitkan pertanggungjawaban Kapolda Jateng dalam tindakan penangkapan dan kekerasan anggota Polri di Desa Wadas berdasarkan UU HAM.

“Pada pasal 34 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) tegas menyebut: setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang,” jelas Sugeng.

Selain itu, Polda Jateng melalui penangkapan sewenang-wenang yang dilakukan anggotanya, telah melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Karena, seharusnya anggota Polri yang melaksanakan penegakan hukum harus berdasar aturan hukum.

Menurut Pasal 1 angka 20 KUHAP dijelaskan bahwa penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Bahkan, dalam melakukan penangkapan itu, anggota kepolisian harus memiliki surat tugas dan surat perintah penangkapan.

“Apalagi, pada penjelasan umum angka 3 huruf b Kuhap disebutkan penangkapan, panahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan undang-undang,” katanya.

Tak kalah pentingnya, menurut Sugeng, penangkapan sewenang-wenang dan terjadinya tindak kekerasan tersebut bertentangan dengan Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri. “Sehingga, kasus pelanggaran HAM ini harus dituntaskan oleh Polri, DPR RI dan Komnas HAM,” ia menambahkan. (Imo)

Matanews.id, Jakarta – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menggelar Video Conference (Vicon) kepada seluruh jajaran mulai dari pejabat utama, Kapolda hingga Kapolres terkait dengan kesiapan pengamanan kamtibmas jelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) guna mencegah pertumbuhan angka Covid-19.

Dalam pengarahannya, Sigit meminta kepada seluruh jajarannya untuk melakukan pemetaan potensi kerawanan dan melakukan antisipasi sejak dini terhadap potensi-potensi gangguan kamtibmas yang ada.

“Situasi kamtibmas sampai dengan saat ini masih relatif kondusif. Namun perlu diantisipasi kalender kamtibmas akhir tahun 2021 dimana terdapat banyak kegiatan yang berpotensi menjadi gangguan kamtibmas apabila tidak dikelola dengan baik. Seluruh Kasatker dan Kasatwil sudah harus mulai memetakan potensi kerawanan dan mempersiapkan rencana pengamanan serta langkah-langkah antisipasi,” kata Sigit dalam arahannya.

Mantan Kapolda Banten ini menjelaskan bahwa sitkamtibmas yang harus diantisipasi sejak dini diantaranya adalah gangguan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua, unjuk rasa dan aksi terorisme.

Selain gangguan kamtibmas, Sigit juga meminta kepada seluruh jajarannya untuk bergerak cepat dalam upaya mitigasi bencana alam. Ia menegaskan, aparat kepolisian harus hadir dengan cepat untuk membantu masyarakat yang menjadi korban bencana alam.

“Laksanakan simulasi penanganan bencana agar pada saat terjadi bencana maka seluruh personel yang bertugas sudah siap dan tahu akan tugasnya. Dirikan posko serta siapkan sarana-prasarana evakuasi dan penanggulangan genangan air bekerja sama dengan stakeholder terkait untuk mempercepat penanganan banjir, evakuasi warga, distribusi logistik, dan lainnya,” ujar eks Kabareskrim Polri itu.

Selain antisipasi gangguan kamtibmas, Sigit menekankan kepada jajaran untuk fokus mempersiapkan pengamanan dan pengendalian Covid-19, menjelang libur Natal 2021 dan Tahun 2022.

Pemerintah sendiri telah menetapkan PPKM Level 3 saat libur Nataru guna mengantisipasi adanya pertumbuhan angka virus corona. Oleh karena itu, Sigit menyebut, jajaran kepolisian untuk melakukan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) pada saat sebelum dan setelah operasi lilin guna mengimplementasikan kebijakan tersebut.

Menurut Sigit, antisipasi tersebut bisa dilakukan dengan penguatan Posko PPKM Mikro. Jika memang ada masyarakat yang nekat untuk pulang kampung atau mudik, maka warga harus wajib melapor melalui Posko PPKM Mikro setempat.

Sigit menyebut, dalam hal ini, TNI-Polri dan stakeholders terkait harus memperkuat sinergitas dalam memberikan sosialisasi, edukasi terhadap masyarakat, serta penanganan dan pengendalian Covid-19.

“Melakukan sosialisasi pembatasan PPKM level 3 pada saat Nataru sehingga masyarakat dapat mempersiapkan diri dari jauh hari. Memasang banner, spanduk, baliho yang berisi imbauan kepada pemudik terkait prokes, kewajiban isoman dan standar isoman yang baik,” ucap Sigit.

Dalam hal ini, warga yang akan mudik diberikan surat keterangan yang berisikan identitas, sertifikat vaksin dosis 2, dan hasil swab dalam rangka melakukan pengendalian Covid-19.

Tak hanya itu, guna memastikan tidak adanya lonjakan saat Nataru, Sigit mengatakan, kepolisian harus melakukan pengendalian Covid-19 di jalur moda transportasi darat, udara dan laut.

Sementara itu, untuk warga yang sudah sampai ke lokasi tujuan mudik, Sigit menekankan kepada jajaran terkait dengan penanganan yang tepat. Mulai dari lapor ke Posko PPKM, memberikan hasil swab antigen, menyerahkan sertifikat vaksin dosis 2, dan menyiapkan tempat Isolasi Terpusat (Isoter), jika ada warga yang dinyatakan positif Covid-19.

Menurut Sigit, segala antisipasi dan upaya untuk mengantisipasi gangguan kamtibmas dan mencegah lonjakan Covid-19 saat libur Nataru harus benar-benar terlaksana dengan baik.

Mengingat, Indonesia menjadi negara pertama di Asia Tenggara dalam hal penanganan Covid-19 dan berdasarkan pusat pengendalian dan pencegahan penyakit (CDC) Amerika Serikat, Indonesia masuk dalam kategori zona hijau Covid-19 dengan tingkat penularan kasus berada di level 1 sehingga aman untuk dikunjungi. Tren positif itu harus dipertahankan.

Tak hanya itu, kata Sigit, Indonesia akan menjadi tuan rumah di beberapa agenda internasional. Karena itu, sebagai salah satu yang berada di garda terdepan, Polri harus memastikan untuk mencegah gangguan kamtibmas dan lonjakan Covid-19.

“Capaian ini perlu dipertahankan, dengan penguatan prokes, 3T dan meningkatkan capaian vaksinasi. Hal ini penting sebagai langkah antisipasi guna mencegah terjadinya gelombang ketiga Covid-19,” tutur Sigit.

Tak hanya itu, dalam vicon tersebut, Sigit juga menerima laporan dari Divisi Propam Polri soal laporan dari pelanggaran oknum anggota kepolisian. Hal itu yang memengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap kepolisian saat ini.

Menurut Sigit, dengan adanya laporan rapor merah terkait pelanggaran anggota tersebut, harus dijadikan bahan evaluasi guna kembali meningkatkan tingkat kepercayaan publik terhadap Polri.

“Bahwa apa yang diperlihatkan tadi adalah rapor kita. Jadi ya kalau rapor merah jangan kita sobek raportnya tapi bagaimana kemudian kita perbaiki. Sehingga rapornya menjadi biru. Jadi sekali lagi itu adalah potrret yang muncul dari apa yang terjadi di masyarakat. Silahkan ini menjadi masukan bagi kita semua kemudian kita perbaiki. Saya kira hal-hal tersebut akan membuat masyarakat juga memahami kita, Polri berusaha terus lakukan atau laksanakan perubahan internal untuk jadi lebih baik. Terakhir, kita harus selalu optimis bahwa kepercayaan publik akan terus meningkat dengan terus melakukan perbuatan yang baik,” tutup Sigit.(RED)

Matanews.id, Jakarta – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meresmikan revitalisasi museum Polri Tahun Anggaran (TA) 2021. Hal itu bertujuan untuk mengenang sejarah panjang akan peran penting institusi Korps Bhayangkara dari zaman ke zaman di Indonesia.

Dalam peresmian museum ini, Sigit mengutip pernyataan dari salah satu pendiri bangsa Indonesia, Ir. Soekarno, soal ‘Jas Merah’ atau Jangan Sekali-Kali Meninggalkan Sejarah. Polri juga memiliki peran penting dalam merebut kemerdekaan Indonesia dari para penjajah. Sehingga, semangat nilai heroik tersebut harus dipertahankan dan ditanamkan seluruh personel Polri dewasa ini.

“Sejarah bagaimana Polisi pada saat itu ikut di dalam, meraih kemerdekaan, dan sejarah bagaimana polisi ikut mempertahankan kemerdekaan. Tentunya itu adalah nilai heroik yang harus selalu ditanamkan dalam sanubari dan tentu kita tanamkan di hati penerus kita. Hal-hal itu harus kita pelihara. Dan disinilah peran museum Polri,” kata Sigit mengawali sambutannya di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (26/10/2021).

Meski begitu, mantan Kapolda Banten ini menyatakan, seluruh personel harus bisa beradaptasi dengan perubahan zaman dewasa ini. Dimana, pesatnya kemajuan perkembangan teknologi dan keterbukaan informasi, yang tentunya akan berdampak pada marwah Polri di mata masyarakat.

Menurut Sigit, sebagai generasi penerus di institusi Polri dewasa ini, seluruh jajaran harus mengukir sejarahnya sendiri. Tentunya, catatan sejarah tersebut harus bersifat prestasi, bekerja secara profesional serta bertugas sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat Indonesia saat ini.

“Oleh karena itu pilihan kita bagaimana, pada saat ini kita mengukir sejarah. Kita mencatat dalam buku putih sejarah dengan prestasi-prestasi dengan hal yang baik untuk organisasi kita, karena ini akan dikenang ke depan oleh generasi penerus kita,” ujar Sigit.

Di era serba keterbukaan informasi ini, eks Kabareskrim Polri ini juga mengingatkan kepada seluruh jajaran Polri untuk bersikap bijaksana dan profesional. Mengingat, setiap tindakan yang dilakukan oleh seorang Polisi, hal itu akan berdampak pada citra dari Polri. Ia menekan semangat perubahan sebagaimana konsep Presisi harus terus diimplementasikan setiap saat.

“Ke depan saya inginkan polisi dicintai, karena kita melindungi dan mengayomi masyarakat. Karena itu Polri hadir di tengah-tengah masyarakat itu yang ingin kita ciptakan,” ucap Sigit.

Tak hanya itu, Sigit juga menyampaikan restu atau dukungannya terhadap rencana pembangunan museum di Akademi Kepolisian (Akpol) di Semarang, Jawa Tengah. Menurutnya, tempat tersebut simbol dari lahirnya personel kepolisian yang selalu setia melayani dan mengayomi masyarakat.

Dibangunnya museum di Akpol juga diharapkan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat akan sejarah panjang dari institusi Korps Bhayangkara di Indonesia.

“Tentunya kita mendukung rencana ke depan, dengan mendirikan museum di Akpol, karena disanalah kita lahir, dan dari situlah
tentunya kita harus ingat,” tutur Sigit.

Terkait revitalisasi museum Polri, Sigit mengapresiasi jajarannya karena telah memanfaatkan kemajuan teknologi dengan meluncurkan aplikasi museum virtual 4.0. Platform itu akan membantu mengenalkan sejarah panjang Polri kepada seluruh lapisan elemen masyarakat.

Untuk diketahui, museum Polri dibangun tahun 2009 bertepatan pada Hari Bhayangkara ke-63 dan dibangun pada saat Jenderal (Purn) Bambang Hendarso Danuri menjabat sebagai Kapolri. (Red)

Matanews.id, PAPUA – Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyapa sekaligus memberikan motivasi dan semangat kepada seluruh prajurit TNI-Polri yang bertugas menjaga kamtibmas di Papua, Jumat (22/10/2021).

Sigit menegaskan, seluruh personel TNI-Polri yang telah bekerja keras dan mengerahkan segala kemampuannya untuk untuk menjaga keamanan di Papua, adalah bentuk pengabdian terbaik seorang prajurit, bagi Bangsa, Negara dan rakyat Indonesia.

“Saya menyampaikan penghargaan kepada seluruh personel TNI-Polri yang tanpa lelah dan terus semangat bertugas di lapangan memberikan pengabdian terbaik kepada bangsa dan negara serta masyarakat,” kata Sigit.

Salah satu contoh kerja keras yang dilakukan oleh TNI-Polri, kata Sigit adalah, pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) ke-XX di Papua, yang berlangsung lancar dari segi keamanan. Sekaligus, aman dari segi kesehatan di tengah Pandemi Covid-19.

“Alhamdulilah, semuanya berjalan dengan aman lancar dan juga hal-hal yang terkait dengan laju pertumbuhan Covid-19 semuanya berjalan dengan aman dan tidak terjadi lonjakan,” ujar Sigit.

Mantan Kabareskrim Polri ini pun melihat bagaimana kerja keras anggota TNI-Polri yang terus bersinergi bersama dengan Dinkes dan relawan terkait dengan percepatan vaksinasi.

“Pada saat kegiatan pelaksanaan PON walaupun dihadiri penonton namun hanya terjadi 136 orang yang terpapar positif dan saat ini rata-rata hampir sebagian sembuh. Kita lihat satu minggu terakhir ini dibanding minggu lalu terjadi penurunan terhadap konfirmasi positif. Artinya seluruh jerih payah yang dilakukan rekan-rekan terkait dengan upaya mengendalikan laju covid berjalan dengan baik,” ujar Sigit.

Lebih dalam, dari sisi pengendalian COVID-19, mantan Kapolda Banten ini juga mengapresiasi jajaran TNI-Polri yang mengamankan penyelenggaraan PON dari gangguan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

Menurut Sigit, penyelenggaraan keberhasilan pengamanan event nasional di Papua, dapat menjadi cerminan bahwa Indonesia mampu menyelenggarakan event baik dalam negeri maupun internasional.

“Ini menunjukan di mata dunia, Indonesia di masa COVID-19 mampu menyelenggarakan event besar dengan penonton dan berjalan lancar dan aman. Itu semua bisa terjadi atas kerja keras rekan-rekan TNI-Polri, masyarakat dan elemen terkait untuk bagaimana mewujudkan PON berjalan dengan baik,” tutur Sigit.

Selain itu, Sigit mengatakan bahwa penyelenggaraan PON ini menunjukan Indonesia mampu untuk melakukan langkah-langkah pengendalian penyebaran COVID-19.

Saat ini, kata Sigit, Indonesia berada di posisi nomor satu paling tinggi dalam menanggulangi COVID-19 di kawasan Asia Tenggara. Hal ini yang menurutnya harus dipertahankan.

“Terkait hal tersebut tentunya ke depan akan banyak event yang dibuka baik bersifat nasional maupun internasional. Oleh karena itu PON kemarin menjadi role model yang terus menerus kita pertahankan dan kita akan sambut untuk mempersiapkan event internasional berikutnya,” papar Sigit.

Dalam pengamanan di Papua, Sigit pun mengingatkan jajaran TNI-Polri untuk tetap waspada meskipun pada penyelenggaraan PON kemarin berjalan aman.

Lebih jauh, Sigit menekankan, sinergitas dan soliditas TNI-Polri bersama stakeholder lainnya harus terus dipertahankan dan diperkuat lagi kedepannya. Menurutnya, keberhasilan sejauh ini dapat terjadi karena faktor strategis tersebut.

“Berkat sinergisitas dan soliditas TNI-Polri serta dengan dukungan penuh dari seluruh masyarakat Papua. Kita berhasil menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Papua,” ucap Sigit.

Tak hanya itu, Sigit menekankan soliditas dan sinergitas TNI-Polri harus dipertahankan demi menjaga kedaulatan negara dan Papua.

“Papua bisa maju, Papua bisa membangun dengan seluruh sumber daya yang ada, maka kuncinya adalah stabilitas terkait keamanan,” tutup Sigit. (Red)