Tag Archives: Ketua MPR

Matanews.id, Jakarta – Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengajak para mahasiswa magister ilmu hukum yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Magister Hukum Universitas Indonesia (IMMH UI) terlibat untuk mengkaji sejauh mana efektivitas penerapan Pilkada langsung dalam kehidupan Demokrasi Pancasila. Termasuk mengkaji langkah apa saja yang perlu dilakukan untuk semakin menekan money politic dan high cost politic dalam Pileg dan Pilpres Langsung.

Mekanisme Pilkada dan Pileg berbeda dengan Pemilihan Presiden yang oleh konstitusi diamanatkan agar dipilih langsung oleh rakyat, sebagaimana tercantum dalam pasal 6A ayat (1) bahwa presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Untuk PIlkada, amanat konstitusi dalam pasal 18 ayat 4 UUD NRI 1945 menyatakan bahwa gubernur, bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.

“Sedangkan untuk Pileg, konstitusi mengamanatkan dalam pasal 19 ayat (1) bahwa Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum. IMMH UI dan juga berbagai kelompok akademisi lainnya bisa mengkaji tafsir terhadap konstitusi tersebut, apakah bisa mengembalikan pemilihan kepala daerah melalui DPRD ataupun Pileg dengan sistem tertutup seperti dahulu, sehingga dapat meminimalisir terjadinya korupsi, money politic, dan high cost politic. Dengan demikian bisa menyelamatkan Demokrasi Pancasila kita agar tidak terjebak dalam demokrasi angka-angka, yang menjurus kepada demokrasi komersialisasi dan kapitalisasi, dan berujung kepada oligarki,” ujar Bamsoet usai menerima IMMH UI, di Jakarta, Rabu (12/10/22).

Pengurus IMMH UI yang hadir antara lain, Ketua Umum Muhammad Nur Isra, Wakil Ketua Muyassar Nugroho, Kepala Bidang Kajian Strategis dan Advokasi M Faiz Putra Syanel, Kepala Bidang Minat dan Bakat Fero Frets, Wakil Sekretaris Umum Sari Ramadhanti, Sekbid Minat dan Bakat Retno Astuti, dan Staff Bidang Pengabdian Masyarakat Raras Nadifah.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, IMMH UI dan para kelompok akademisi lainnya juga bisa terlibat untuk mengkaji pilihan bentuk hukum yang ideal bagi Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Fraksi dan Kelompok DPD di MPR RI saat ini sudah memiliki kesamaan pandangan tentang pentingnya menghadirkan PPHN sebagai bintang penunjuk arah pembangunan, untuk memastikan kesinambungan pembangunan dari satu periode pemerintahan ke periode penggantinya. Sekaligus menjamin keselarasan antara pembangunan daerah dengan pusat, serta antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya.

“Badan Pengkajian MPR RI telah memberikan rekomendasi tiga pilihan bentuk hukum yang ideal bagi PPHN. Yakni diatur secara langsung dalam konstitusi, diatur melalui Ketetapan MPR RI, atau diatur melalui undang-undang. Pilihan bentuk hukum mana yang akan diambil, nanti akan diusulkan oleh Panitia Ad Hoc yang akan dibentuk dalam Sidang Paripurna MPR RI. Masyarakat melalui berbagai kelompok akademisi seperti IMMH UI bisa membantu MPR RI dengan memberikan masukan,” jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, sejak awal kemerdekaan, para pendiri bangsa telah menyiapkan haluan negara yang dikenal Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PNSB), yang dirumuskan sekitar tahun 1959 dan dijalankan mulai tahun 1961. PNSB disusun lebih dari 500 pakar dan ahli dari berbagai bidang, sehingga mampu menggambarkan berbagai capaian yang ingin diraih Indonesia hingga puluhan tahun pasca kemerdekaan. Sedangkan di masa pemerintahan Presiden Soeharto, bangsa Indonesia memiliki Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

“Namun sejak reformasi, haluan negara justru dihapuskan. Akibatnya kini kita seperti kehilangan arah dalam menentukan prioritas pembangunan, sekaligus tidak adanya jaminan keberlanjutan dan kesinambungan pembangunan dari satu periode pemerintahan ke periode penggantinya. Serta tidak adanya keselarasan antara pembangunan pusat dengan daerah, serta satu daerah dengan daerah disekitarnya,” pungkas Bamsoet. (Wly)

Matanews.id, Jakarta – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo membuka pameran lukisan ‘Immersive Colors’, di Yulinda Gallery. Menampilkan lukisan dari berbagai seniman lukis ternama Indonesia, seperti maestro seni lukis asal Bali almarhum I Nyoman Gunarsa. Ada juga John Martono, pelukis yang terkenal dengan penggunaan media tekstil, khususnya kain sutera dan sulaman. Serta Chasanul Fawaid, pelukis kontemporer yang beralih ke aliran naivisme.

Tema ‘Immersive Colors’ mengingatkan kita pada makna filosofis sebuah lukisan. Ketika sebuah lukisan masih dalam proses penciptaan yang nampak di hadapan kita hanyalah guratan-guratan beragam corak dan warna pada media kanvas. Namun ketika proses melukis telah mencapai titik paripurna, hasil akhir yang nampak di hadapan kita adalah sebuah keindahan karya seni.

“Begitu pula dalam memaknai kemajemukan dan heterogenitas bangsa. Dengan pendekatan dan cara pandang yang sama, maka kita akan menemukan keindahan dalam keberagaman suku, agama, dan budaya bangsa kita. Karena itu, mari jadikan setiap diri kita sebagai ‘pelukis kebangsaan’ yang senantiasa berusaha menghadirkan keindahan dalam keberagaman,” ujar Bamsoet usai membuka pameran lukisan ‘Immersive Colors’, di Yulinda Gallery, Jakarta, Senin (3/10/22).

Hadir antara lain Dubes Bangladesh untuk Indonesia Mohammad Mostafizur Rahman, Dubes Venezuela untuk Indonesia Radamés Jesús Gómez Azuaje, Dubes Jordan untuk Indonesia Abdallah Abu Romman, Dubes Bahrain untuk Indonesia Ahmed Abdulla Alhajeri, Dubes Malaysia untuk Indonesia Adlan Mohd Shaffieq, serta pendiri Yulindra Gallery Yulie Nasution.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, pameran ini menyajikan visualisasi karya-karya seni yang saling melengkapi satu sama lain, meskipun memiliki corak dan warna yang beragam. Keberagaman karya lukis yang dipamerkan pada hari ini, terepresentasikan dengan baik pada warna yang ‘tersurat’, dan tema yang ‘tersirat’.

“Satu hal yang pasti, masing-masing karya yang dipamerkan pada hari ini lahir dari proses kontemplasi dan pengendapan inspirasi pelukisnya, dan setelah melewati proses kreasi, pada akhirnya bermuara pada lahirnya karya seni yang dapat kita apresiasi. Meskipun dapat dimaknai dengan berbagai persepsi dan asumsi, pada hakekatnya karya seni dilahirkan untuk satu tujuan, yaitu menyajikan kesan keindahan bagi penikmatnya,” jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, apresiasi perlu diberikan kepada Founder Yulindra Gallery, Yulie Nasution, yang dalam beberapa kesempatan telah menghadirkan pembaharuan pada sebuah konsep penyelenggaraan pameran. Dengan menyajikan kolaborasi antara galeri seni, kelas seni, hingga klinik estetika, Yulindra Gallery menawarkan pengalaman baru yang ‘berbeda’ dan lebih berkesan dalam mengapresiasi seni.

“Hadirnya gagasan kreatif ini tentu tidak terlepas dari latar belakang Ibu Yulie Nasution, yang bukan saja seorang pelukis, melainkan juga entrepreneur dan sekaligus filantropis. Selamat kepada Ibu Yuli Nasution dan Yulindra Gallery. Teruslah berkreasi untuk menyajikan keberagaman khasanah seni rupa Indonesia, agar lebih banyak masyarakat mengapresiasi kekayaan budaya bangsa. Semoga seni rupa Indonesia semakin maju, terus tumbuh dan berkembang seiring dinamika zaman,” pungkas Bamsoet. (Wly)

Matanews.id, Jakarta – Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo berharap banyak pada Bakohumas untuk menjalankan koordinasi peran dan fungsi sebagai humas kementerian dan lembaga yang jumlahnya cukup banyak. Tugas dan fungsi humas kementerian dan lembaga adalah menyampaikan fakta kepada publik atas keberhasilan-keberhasilan pembangunan, di kementerian dan lembaga masing-masing.

“Yang kita sama-sama rasakan dan saksikan, peran dan fungsi humas kementerian dan lembaga kadang kalah dengan para buzzer. Faktanya humas kementerian dan lembaga selalu kalah dengan serangan udara dan serangan darat yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak ingin melihat pemerintahan ini sukses,” kata Bambang Soesatyo ketika menyampaikan keynote speech dalam Forum Tematik Bakohumas MPR RI dengan tema “Sidang Tahunan MPR Sebagai Konvensi Ketatanegaraan” di Ruang Delegasi Lantai II, Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen, Jakarta, Kamis (4/8/2022).

Forum Tematik Bakohumas MPR RI ini dihadiri Wakil Ketua MPR Prof Dr Sjarifuddin Hasan dan Yandri Soesanto, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo Usman Kansong, S.Sos, M.Si, Sekretaris Jenderal MPR, Dr. Ma’ruf Cahyono, Plt Deputi Administrasi Setjen MPR Siti Fauziah, dan Putri Viola, moderator diskusi.

Bamsoet, sapaan Bambang Soesatyo, mengungkapkan pihak-pihak yang tidak ingin melihat pemerintahan ini sukses hanya menyampaikan atau menyajikan berita-berita bahwa rakyat sampai hari ini terus mengalami pemiskinan, pembodohan, dan ketidakadilan. “Itu yang selalu digaungkan mereka. Sementara para menteri dan pimpinan lembaga telah bekerja mati-matian untuk mewujudkan harapan Indonesia sejahtera,” ujarnya.

Menurut Bamsoet, humas kementerian dan lembaga selalu kalah dengan para buzzer antara lain karena humas kementerian dan lembaga terbiasa dalam birokrasi. “Humas kementerian dan lembaga kadang kurang adaptif, kurang responsive, terhadap perkembangan jaman dan teknologi. Mereka (buzzer) sudah memakai berbagai platform, media sosial, sementara humas kementerian dan lembaga masih terjebak pada rilis-rilis dan berita-berita yang konvensional,” tambahnya.

Untuk menghadapi buzzer, lanjut Bamsoet, humas kementerian dan lembaga harus bisa membangun narasi yang baik, bukan hanya menyampaikan berita atau hanya sekadar menyampaikan peristiwa. “Tapi menyampaikan narasi-narasi yang bisa mempengaruhi bawah sadar orang-orang yang membacanya. Itulah fungsi dari para humas lembaga dan kementerian dalam bidang kehumasan,” ujarnya.

“Karena itu, narasi yang baik tidak memerlukan kata-kata dan kalimat yang panjang hingga satu halaman, tetapi cukup beberapa baris. Yang penting narasi itu mampu menggugah, mengubah konotasi, buah pikiran, persepsi, pada publik terhadap suatu peristiwa,” sambungnya.

Peran Bakohumas adalah menjalin koordinasi dengan humas kementerian dan lembaga agar bisa bersatu dan berjuang membangun narasi yang baik. “Bakohumas bekerja bukan untuk kepentingan sendiri tetapi kepentingan bersama. Itulah gunanya koordinasi, kolaborasi. Platform sudah banyak, mulai dari facebook, Instagram, tiktok, yuotube, twitter, tetapi perlu juga dibentuk antar individual sehingga terbentuk komunitas-komunitas yang tugasnya membangun informasi untuk melawan informasi yang menyesatkan,” imbuhnya.

Bamsoet menambahkan dengan anggaran yang cukup besar, humas kementerian dan lembaga seharusnya tidak boleh kalah dengan para buzzer yang kadang-kadang bekerja secara serabutan. “Masak kalah sama buzzer. Humas kementerian dan lembaga punya anggaran besar. Buzzer kadang-kadang kerja serabut, meski ada beberapa yang ‘dibayar’. Humas bisa memakai jasa-jasa mereka (buzzer) untuk meluruskan atau membenarkan satu informasi yang menyesatkan,” katanya.

“Yang penting humas kementerian dan lembaga tidak boleh kalah dengan buzzer-buzzer yang merugikan negara Indonesia, yang mengancam dan memiliki potensi pemecah belah bangsa, dan mengancam nilai-nilai Pancasia,” pungkasnya. (Wly)