Matanews.id, Jakarta – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI terus memantau kesiapan dan kondisi daerah dalam menghadapi pandemi covid-19. Seluruh senator secara khusus terus diminta untuk memantau kesiapan daerah menghadapi potensi peningkatan jumlah kasus covid-19, termasuk memantau ketersediaan kebutuhan pangan dan alat pelindung diri (APD) bagi tenaga medis.
“Saya sudah sampaikan, baik saat rapat pimpinan maupun melalui media agar semua senator dari 34 provinsi di saat reses kemarin, dan sekarang dilanjutkan dengan penugasan mendesak untuk melakukan kunjungan di daerah pemilihan masing-masing. Saya minta semua untuk terlibat aktif memantau kesiapan daerah masing-masing dalam agenda penanggulangan wabah covid-19,” ujar Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, pada Rabu (15/4).
Ia mengimbau agar semua senator melihat secara langsung bagaimana daerah melakukan mitigasi bencana wabah covid-19. LaNyalla yakin beberapa daerah masih mengalami hambatan dan keterbatasan dalam melakukan mitigasi bencana ini. “Terutama kesiapan rumah sakit rujukan. Berapa ruang isolasi yang disiapkan, apa peralatan yang kurang. Intinya, semangat kita membantu daerah untuk lebih siap,” tuturnya.
Senator asal Jawa Timur ini mengatakan pemantauan semakin intensif, khususnya pada beberapa daerah yang telah atau tengah mengajukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Diakuinya, ada beberapa masalah yang memang masih belum teratasi di beberapa daerah yang telah atau tengah mengajukan PSBB. Mulai dari kondisi rumah sakit secara umum, kesadaran warga, hingga potensi masalah ekonomi.
“Ada beberapa masalah memang, satu contoh yang paling konkret, rumah sakit yang bukan menjadi RS rujukan pasien covid-19, tidak memiliki alat test yang memadai. Padahal bisa saja ada pasien terpapar yang datang ke IGD RS tersebut. Maka dari itu, seluruh tenaga medis, baik di RS yang bukan menjadi rujukan pasien covid-19 harus dilengkapi APD sesuai protokol covid-19,” katanya.
Terkait masalah ekonomi, LaNyalla mengatakan terdapat dua strategi untuk menjaga perekonomian masyarakat tetap stabil dengan baik, yaitu melalui Bantuan Pangan Non Tunai dan Bantuan Sosial (Bansos). Dua strategi tersebut perlu segera dikucurkan untuk meningkatkan konsumsi masyarakat dan melawan dampak dari ekonomi yang lesu.
“Bansos tahap pertama perlu segera dicairkan untuk menggerakkan ekonomi rakyat. Strategi ini untuk menjaga tingkat konsumsi di masyarakat guna menopang pertumbuhan ekonomi domestik tetap stabil,” jelasnya.
Selain perekonomian masyarakat, menurut LaNyalla, juga perlu memperhatikan nasib para pekerja harian lepas yang terdampak wabah covid-19.
Para pekerja harian lepas yang masuk kategori masyarakat kurang mampu perlu mendapat bantuan khusus dari pemerintah. Bantuan tersebut dapat diambil dari Dana Insentif Daerah (DID) yang selama ini rutin diberikan pemerintah berupa pemberian bantuan secara tepat sasaran.
“Pemerintah harus memastikan bahwa bantuan khusus yang dibayarkan kepada mereka yang berpenghasilan rendah harus secara penuh dan tepat sasaran,” ujar LaNyalla.
Wabah covid-19 juga dinilainya bisa mempengaruhi stok komoditas pangan di masyarakat. Hal tersebut dinilai LaNyalla akan menyulitkan kalangan masyarakat yang kurang mampu dalam mengkonsumsi bahan pangan. “Pemerintah diharapkan membuat posko pangan murah di setiap kelurahan untuk keluarga tidak mampu. Tentunya yang sudah dinyatakan wilayah karantina terbatas,” ujarnya.
Sementara itu, terkait dengan banyaknya kritik terhadap kinerja pemerintah dalam menghadapi wabah covid-19, LaNyalla mengatakan sudah bukan saatnya sibuk mengkritik. Upaya pencegahan dan penanggulangan covid-19 harus dilakukan secara massif dan melibatkan semua pihak.
“Kritik wajar saja, karena bencana ini baru terjadi dengan skala yang massif dan tidak terduga kecepatan penyebarannya. Pemerintahan di semua negara juga mendapat kritik. Negara adidaya seperti Amerika Serikat pun dibuat tergagap dengan wabah ini,” ujar LaNyalla.
Ia pun meminta para senator untuk lebih memilih bekerja bersama pemerintah daerah, ketimbang sibuk melakukan kritik. “Lakukan apa yang bisa dilakukan. Sumbangkan tenaga, pikiran, waktu dan sumber daya yang kita punya untuk daerah masing-masing. Karena kami di DPD adalah wakil daerah,” ujar LaNyalla.
Ia juga meminta semua senator untuk aktif berkomunikasi dengan ketua gugus tugas penanggulan covid-19 di daerah. Termasuk menjaring masukan dari kepala daerah dan pimpinan rumah sakit di daerah. “Tentu DPD RI dengan segala keterbatasannya, karena kami bukan eksekutif, sehingga tidak bisa melakukan eksekusi, tetapi kami sebagai bagian dari daerah, wakil daerah, fokus kepada apa yang bisa kita kerjakan untuk kepentingan daerah kita masing-masing, di 34 provinsi,” tutur LaNyalla.
DPD RI sejak awal telah ikut terlibat dalam memberikan dukungan dan masukan kepada pemerintah pusat. Di antaranya memberikan tugas kepada seluruh senator yang tersebar di 34 Provinsi untuk melakukan bantuan, pendampingan, pertemuan terbatas sambil melakukan tugas pengawasan terhadap pemerintah daerah. Terutama dalam rangka pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan Covid-19. Ini yang akan kami lakukan secara konsisten dan terus menerus.
“Selain, secara pribadi dan lembaga melakukan hal-hal konkret yang bisa dan mampu kami lakukan,” tutup LaNyalla. (red(
Matanews Fokus Terpercaya
