Tag Archives: Pariwisata

Matanews.id, Jakarta – Presiden Jokowi mencanangkan 10 destinasi wisata prioritas meliputi Mandalika, Pulau Morotai, Tanjung Kelayang, Danau Toba, Wakatobi, Borobudur, Kepulauan Seribu, Tanjung Lesung, Bromo, dan Labuan Bajo.

“Ini merupakan langkah yang tepat karena pariwisata adalah kunci pembangunan, kesejahteraan dan kebahagiaan. Pariwisata adalah sektor unggulan, tourism is a leading sector,” kata Jokowi baru-baru ini.

Ia mengungkapkan sektor pariwisata yang memiliki keistimewaan yaitu menjual aset tanpa hárus kehilangan aset. “Sektor inilah yang dampaknya bisa langsung dirasakan dan dinikmati oleh masyarakat sekitar daerah tujuan wisata,” ujarnya.

Adapun sejumlah infrastruktur transportasi, lanjut Jokowi, juga telah dibangun yaitu di Danau Toba, pembangunan dan pengembangan Bandara Silangit dan Bandara Sibisa, peningkatan jalur KA Aras Kabu-Siantar, pembangunan lalu lintas jalan, pembangunan angkutan jalan Kawasan Danau Toba, pembangunan transportasi danau sungai penyeberangan.

“Di Borobudur, pembangunan dan pengembangan Bandara YIA Kulonprogo, Bandara Ahmad Yani, pembangunan jalur KA akses YIA, pembangunan lalu lintas jalan, pembangunan angkutan jalan,” Jokowi menjelaskan.

Di Mandalika, pengembangan fasilitas Bandara Lombok, pembangunan Terminal Gili Mas Pelabuhan Lembar, pengembangan fasilitas Pelabuhan Gili Trawangan, pembangunan angkutan jalan, pembangunan prasarana darat.

“Di Labuan Bajo, pengembangan Bandara Komodo, pembangunan dermaga multipurpose Wae Kelambu, pembangunan kapal bottom glass Katamaran, pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Labuan Bajo, pembangunan angkutan jalan antarmoda Labuan Bajo,” ia menambahkan. (Imo)

Matanews.id, Banten – Adanya Surat Edaran Bupati Serang dan Bupati Pandeglang terkait penutupan sementara beberapa tempat wisata, salah satunya merujuk kepada objek wisata pantai yang berada di wilayah Provinsi Banten

“Surat edaran tersebut mengenai tindak lanjut pencegahan penyebaran virus corona (covid-19) di wilayah hukum Polda Banten” kata Dirlantas Polda Banten Kombes Pol Wibowo selaku Kasatgasda Ops Ketupat Kalimaya 2020 saat di wawancara oleh wartawan. Senin (25/5/2020)

Wibowo menjelaskan bahwa sebanyak 146 personel jajaran Polda Banten di siagakan untuk melakukan pengamanan di lokasi wisata pantai

“Personel kami tugaskan untuk melakukan pengamanan dan memberikan imbauan serta sosialisasi terkait adanya surat edaran tersebut kepada masyarakat sekitar atau pun pengunjung” jelasnya

Lebih lanjut Wibowo menjelaskan untuk penutupan sementara seluruh destinasi wisata akan berlangsung hingga dua minggu terhitung dari 20 Mei hingga 3 Juni 2020 mendatang.

Wibowo berharap, para pelaku wisata untuk menindaklanjuti imbauan tersebut. Masyarakat juga diimbau untuk mengurangi kegiatan di luar rumah.

“Dengan ini kami beritahukan kepada pengelola wisata untuk menutup sementara destinasi wisata yang ada. Bagi masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan diri dengan berprilaku hidup sehat di berbagai tempat, menghindari keramaian, dan perjalanan tidak penting,” pesannya.

Ditemui di lokasi yang sama, Kabidhumas Polda Banten Kombes Pol Edy Sumardi juga mengimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan perjalanan wisata.

“Untuk objek wisata pantai yang berada di wilayah hukum Polda Banten untuk sementara akan ditutup, jadi lebih baik kita merayakan hari kemenangan dirumah saja. Sebagai upaya percepatan penanganan covid-19,” tutup Edy Sumardi. (wly)

Matanews.id – Manado – Senator Sulawesi Utara Benny Ramdhani menggelar pertemuan bersama pengurus Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII di Kota Manado, Sabtu (2/2/2019). Banyak persoalan dibahas, baik masalah nasional maupun daerah, Sulawesi Utara khususnya.

BRANI menyatakan banyak harapan dari masyarakat. Selain persoalan narkoba, masyarakat juga disebut inginkan potensi pariwisata di Sulut makin maju dan diperhatikan.

“Warga mengharapkan DPD RI mengusulkan kepada pemerintah pusat agar Sulawesi Utara masuk dalam destinasi pariwisata prioritas dengan menjadi Taman Laut Bunaken-selat Lembeh-DanauTondano menjadi satu oritas khusus sebagaimana 10 destinasi lainnya yang telah ditetapkan pemerintah pada tahun 2016,” katanya.

Selain itu, diskusi hangat juga terjadi ketika persoalan Tenaga Kerja Asing dibahas. Peserta menyebut pengawasan TKA oleh negara sedikit lemah. Ini dipicu dengan ditariknya petugas pengawasan di tingkat provinsi.

“Kendala dengan ditariknya tugas pengawasan di Provinsi, maka pengawasan terhadap TKA ini sangat lemah karena kewenangan untuk pengawasan ada di tingkat provinsi bukan lagi di Kabupaten/Kota,” ujarnya.

“Ada juga yang menyinggung, nengingat saat ini sepertinya sudah luntur karena banyaknya orang-orang yang gampang terprovokasi dengan hal-hal atau masalah yang sangat sederhana. Apakah upaya DPD dalam mengembalikan semangat Pancasila itu,” tandasnya. (Red)