Tag Archives: Pemilu 2019

Matanews.id – Jakarta – Warga Nahdlatul Ulama (NU) Jakarta Utara menggelar Haul Almaghfurlahum KH. Muqorrobin Yusuf dan Hj. Latifah Marhumah. Selain itu, digelar juga silahturahmi serta syukuran atas Pemilu 2019 dengan aman dan damai.

Kegiatan dilaksanakan di Jalan Warakas Gg 2,Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Senin (22/4). Dalam kegiatan ini turut hadir pula Rois AM Syuriah PBNU KH. Miftahul Akhyar, Ketua NU Jakarta Utara KH. Zulfa Musthofa MY, dan Kabaganops Densus 88 Antiteror Kombes Pol Nur Wahid.

“Kami bersyukur Alhamdulillah Pemilu berjalan aman dan damai, lebih khusus lagi bagi warga NU harus bersyukur karena tokoh kami KH. Ma’ruf Amin menang oleh quick qount yang berpasangan dengan bapak Jokowi,” kata Zulfa di lokasi, Senin (22/4).

Zulfa menyebutkan seluruh warga NU akan menghormati hasil yang akan dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk siapa yang akan memimpin Indonesia.

“Alhamdulillah warga NU adalah warga yang sudah dididik untuk mencintai bangsa dan negaranya ya, sudah saya sampaikan tadi warga NU itu sudah dewasa sekali menyikapi demokrasi dan insyaAllah untuk warga NU pasti akan terus memberikan apa yang terbaik untuk menjaga NKRI,” ucapnya.

Dia juga tidak mau memikirkan soal pasangan calon presiden dan wakil presiden 02 Prabowo-Sandiaga Uno yang sudah mendeklarasikan kemenangannya. “Ya itu hak yang bersangkutan, tapi saya yakin masyarakat sudah cerdas, sudah tahu karena selama ini kan quick qount ini jarang meleset,” ujarnya.

Sementara itu, pengurus Anshor-Banser Jakarta Utara, Samsul Fajri menyebut pihaknya siap mengawal tahap penghitungan suara di KPU dan siap menerima siapapun yang akan memimpin Indonesia.

“Kami siap mengawal penghitungan suara di KPU sampai keluar hasil yang real atau real count,” pungkas Samsul. (Red)

Matanews.id – Jakarta, 16/05/2019 – Bagi warga Ibu Kota yang masa berlaku Surat Izin Mengemudinya habis pada tanggal 17 sampai dengan 20 April 2019 diberikan toleransi untuk melakukan perpanjangan sampai tanggal 22 sampai 27 April. Hal ini dilakukan mengingat adanya long weekend pada pekan ini sehingga pelayanan penerbitan SIM di Jakarta tak beroperasi normal.

“Bagi pemilik SIM yang habis masa berlakunya pada tanggal 17 sampai 20 April 2019 namun tidak melakukan perpanjangan, sampai dengan tanggal 27 April 2019 maka wajib mengikuti proses mekanisme penerbitan SIM baru sesuai dengan golongannya,” ucap Kasi SIM Ditlantas Polda Metro Jaya, Kompol Fahri Siregar saat dikonfirmasi wartawan, Selasa 16 April 2019.

Fahri menjelaskan, pada Tanggal 17 April 2019 saat Pemilu 2019 dilakukan, seluruh Pelayanan Penerbitan SIM di wilayah Jakarta diliburkan. Mulai dari Satpas Daan Mogot, Unit Satpas DKI Jakarta, Unit SIM Keliling dan Unit Gerai SIM pelayanan penerbitan SIM.

Lanjutnya, pada tanggal 18 April 2019 ada yang sebagian buka dan libur. Pelayanan yang libur adalah Gerai SIM Gandaria City, Gerai SIM Pluit Village, Gerai SIM Lippo Mall Puri, Gerai SIM Mall Taman Palm, Gerai SIM MPP, serta Gerai SIM Blok M Square

“Pada tanggal 18 yang buka adalah Satpas Daan Mogot, Unit Satpas Wilayah DKI Jakarta, Unit SIM Keliling, Gerai SIM Tamini Square, serta Gerai SIM Mall Artha Gading,” ujar Kompol Fahri.

Lalu pada tanggal 19 April yang merupakan Hari Raya Jumat Agung, ada pelayanan yang buka, ada juya yang libur. Pelayanan yang diliburkan adalah Satpas Daan Mogot, Unit Satpas DKI Jakarta, Unit SIM Keliling Jakarta Pusat, Unit Simling Jakarta Utara, Unit Simling Jakarta Selatan, Gerai SIM Lippo Mall Puri, Gerai SIM Mall Taman Palm, Gerai SIM MPP, Gerai SIM Mall Pluit Village, dan Gerai SIM Blok M Square.

Sedangkan yang tidak libur pada hari itu adalah Unit Simling Jakarta Timur, Unit Simling Jakarta Barat, Gerai SIM Tamini Square, Gerai SIM Gandaria City, serta Gerai SIM Mall Artha Gading. Sementara itu, untuk tanggal 20 April 2019 seluruh pelayanan kembali dibuka normal.

“Satpas Daan Mogot, Unit Satpas DKI Jakarta, Unit SIM Keliling dan Unit Gerai SIM pelayanan Penerbitan SIM seluruhnya dibuka,” jelas Kompol Fahri. (Red)

Matanews.id – Jakarta, 22/03/2019 – Bertempat di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma di gelar apel Pasukan terpusat bertujuan untuk mengecek kesiapan TNI, Polri dan Komponen Masyarakat dalam rangka pengamanan kampanye terbuka dan pemungutan suara Pemilu 2019, pada Jum’at tanggal 22 Maret 2019.

Hadir pada acara tersebut Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Pol Prof. H. M. Tito Karnavian beserta para Kepala Staf Angkatan.

Apel yang di pimpin langsung sebagai Inspektur Upacara yakni Menkopolhukam RI Jenderal TNI (Purn) Wiranto, pada pidatonya menyampaikan, Bahwa TNI – Polri beserta komponen masyarakat harus bisa mendukung dalam menjaga kesatuan juga persatuan dalam pemilu 2019 mendatang.

“Sukses atau tidaknya perhelatan Demokrasi ini sangat tergantung kepada semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Tidak saja anggota partai politik dan masyarakat yang dituntut untuk taat dan patuh pada berbagai ketentuan yang ada, akan tctapi juga pihak pcnyelenggam Pemilu yakm’ KPU, Bawaslu dan DKPP wajib hukumnya menunjukkan kinerja yang obyektif dan transparan. Tidak ketinggalan tentunya fungsi dan peran TNI Polri yang berada di luar lingkup penyelenggara Pemilu, akan telapi sangat menentukan suksesnya keberlangsungan Pemilu yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.” ucap Menkopolhukam RI Jenderal TNI (Purn) Wiranto, di Lapangan Halim Perdanakusuma, Jum’at (22/03/2019).

Lanjut Wiranto, dirinya juga berpesan kepada TNI-Polri selaku institusi yang bertanggung jawab harus bisa mengambil tindakan sesuai Protap juga aturan hukum bagi para pihak yang dapat mengganggu pemilu tahun 2019.

“TNI-Polri selaku institusi yang bertanggungjawab langsung terhadap pengamanan jalannya Pemilu Serentak tahun 2019, apabila menemukan adanya kerawanan dan hambatan tersebut harus dapat mengambil suatu tindakan tegas sesuai dengan Prosedur Tetap dan aturan hukum yang berlaku sehingga tidak ada toleransi sekecil apapun bagi pihak-pihak yang akan mengganggu jalannya Pemilu Serentak Tahun 2019.” tegas Jenderal TNI (Purn) Wiranto.

Kegiatan apel ini dilaksanakan secara serentak dan massif diseluruh wilayah Indonesia baik itu di tingkat Provinsi maupun ditingkat Kabupaten/Kota dengan melibatkan prajurit TNI-Polri dan komponen masyarakm lainnya.

“Jumlah kekuatan prajurit TNI-Polri yang dilibatkan dalam pengamanm Pemilu Serentak ’Tahun 2019 adalah sebanyak 453.133 orang. Didukung dengan Alutsista sesuai potensi kerawanan yang ada jumlah kekuatan TNl-Polri ini cukup besar.” terang Jenderal TNI (Purn) Wiranto.

Acara ini di laksanakan semata-mata menunjukkan bahwa negara dengan didukung oleh rakyatnya sangat serius dan bertanggungjawab, agar gelaran pesta demokrasi bisa berjalan dengan baik tanpa ada hambatan yang berani guna memilih calon legislatif dan pemimpin nasional yang berintegritas.

“Sebagai prajurit TNl-Polri kita sepenuhnya menyadari bahwa tugas mengamankan penyelenggaraan Pemilu Serentak tahun 2019 adalah kehormatan dan kebanggaan, karena sama nilainya dengan menjaga keutuhan bangsa atau menjamin terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat.” ujar Jenderal TNI (Purn) Wiranto.

Wiranto berharap, kepada seluruh prajurit TNI-Polri dan komponen masyarakat yang dilibatkan agar melaksanakan tugasnya dengan penuh dedikasi dan rasa tanggungjawab, Bagi Prajurit Bhayangkari Negara, Tugas adalah kehormatan yang tidak tenilai harganya.

“Saya sangat meyakini bahwa unsur Babinsa dan Bhabinkamtibmas serta perangkat pemerintahan pada strata desa/kelurahan sangat menguasai situasi diwilayahnya. Dengan bekal inilah diharapkan saudara-saudara mampu menjaga stabillitas keamanan dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019.” harap Jenderal TNI (Purn) Wiranto.

Adapun peserta apel berjumlah 100.000 personal yang terdiri dari TNI, Polri dan Komponen Masyarakat beserta perlengkapan dan Alutsista. diantaranya Meriam Astros. Helikopter BeIi-412 dan SP, APC Turangga, Pesawat Angkut serta Ranpur BTR-4. (Red)

Matanews, Jakarta – Pengamat militer Indro Tjahyono mengatakan, dalam mencegah konflik (kepentingan) di Pemilu, ada  tiga hal yang harus diperhatikan.

Yakni membuat aturan tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan serta membuat badan pengawasan untuk itu (Bawaslu), sosialisasi tentang budaya politik damai.

”Khususnya terhadap para peserta pemilu dan publik pada umumnya, menyiapkan sistem penegakan keadilan hukum yang sesuai dengan situasi pemilu, dan semua sistem persenjataan harus dalam kendali negara,” kata Indro dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (24/2/2019).

Pertanyaanya adalah apakah dengan metode pencegahan konflik dan antisipasi pengendalian resikonya konflik bisa hilang?

“Saya kira tidak bisa 100% hilang, karena probabilitas sosial yang ada mustahil bisa seluruhnya dijadikan asumsi pada saat menyusun upaya pencegahan konflik”, ujar Indro Tjahyono yang juga pengamat militer dan keamanan nasional.

Padahal sumber konflik politik bisa aneh-aneh, apalagi jika sudah dilakukan manipulasi. Konflik atau reaksi politik yang berujung konflik kadang-kadang justru dibangkitkan, jika berakibat negatif bagi lawan pilitik.

Konflik di satu pihak  perlu dihilangkan, tetapi di lain pihak sudah menjadi bagian dari permainan politik. Konflik atau isu yang dapat berakibat konflik justru dibangkitkan secara sengaja.

“Tujuannya adalah untuk membangun faktor pembeda  ( distingtive factor ) di antara pemilih, menjadi barometer sejauh bmana kekuatan pendukungnya, dan membangun vsoliditas kolektif pemilih,” jelas Indro.

Tatkala konflik menjadi bagian dari permainan politik, maka penanganan konflik bukan terhadap konflik dan sumber konfliknya, melainkan mengatasi sumber konflik lebih ke hulu lagi (upstreamnya).

Itulah mengapa kita harus menempatkan prosperity approach & security approach dalam satu langkah dalam mengatasi konflik atau lebih jauh dalam menangkal ancaman keamanan publik dan keamanan nasional. Komunikasi politik sebelum pemilu juga menjadi kunci penting dalam membicarakan prosperity aspects  para peserta pemilu.

Dalam salah satu teori demokrasi dikatakan bahwa keseimbangan politik akan dicapai kalau kekuasaan terbagi habis. Kegagalan dalam membicarakan power sharing baik sebelum dan sesudah pemilu berakhir akan berpotensi menimbulkan konflik yang berkepanjangan.

“Kita telah membuang waktu hampir dua tahun pada awal pemerintahan Jokowi hanya untuk menyelesaikan konflik kelembagaan negara. Konflik mereda justru setelah adanya akomodasi politik bagi sebagian anggota partai koalisi lawan Jokowi”, Indro memberi contoh.

Sikap picik melihat politik dan kekuasaan, seolah seseorang atau sekelompok orang bisa mengatur sendiri kekuasaan sudah berakhir. The earth is flat, siapa nggak mau berbagi, kekuatan alami dan sosial yang akan membaginya.

Indro Tjahyono menilai, hal itulah yang harus dilakukan daripada situasi sosial terlihat damai, tetapi di dalamnya ada bara konflik yang terus menyala.

‘Sedangkan di lain pihak para pembuat konflik biasanya menskenariokan bahwa _”konflik dibuat agar tidak bisa diselesaikan, kecuali kejatuhan kekuasaan itu sendiri”,” terang pengamat dari UI ini.