Tag Archives: PHPU

Matanews.id – Jakarta, 13/06/2019 – Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto angkat bicara soal adanya penetapan tersangka sejumlah Purnawirawan Jenderal TNI dan beberapa pecatan tentara dalam kasus pemufakatan makar dan kerusuhan.

Menurut Panglima, untuk purnawirawan sudah memiliki wadah tersendiri dan berada di luar institusi TNI.

“Untuk purnawirawan sudah ada wadah sendiri, karena purnawirawan secara hukum sudah masuk di ranah sipil. Namun untuk kesatuan sendiri para purnawirawan itu masih dalam pembinaan dari seluruh kepala staf angkatan,” ucap Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto di Lapangan Silang Monas, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (13/6).

Kedua purnawirawan tersebut adalah Mayjen (Purn) Soenarko, Mayjen (Purn) Kivlan Zen dan beberapa pecatan TNI dalam kasus percobaan pembunuhan terhadap beberapa tokoh nasional.

Panglima melanjutkan, pihaknya terus menjalin komunikasi dengan beberapa purnawirawan untuk menjalin soliditas.

” Kami terus melaksanakan komunikasi dengan beliau untuk menjaga persatuan kesatuan;” ungkap Panglima.

“Terkait dengan proses hukum dan sebagainya TNI tidak ikut karena sudah masuk di ranah sipil,” tambahnya.

Hadi menilai, kasus yang menimpa para purnawirawan itu tak akan menggangu sinergitas TNI dan Polri.

“Seperti yang diketahui soliditas tni polri sampai sekarang terus. Mulai dari Babinsa dan Babin Kamtibmas ini adalah salah satu bentuknya,” imbuh Marsekal TNI Hadi.

Sementara, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan, pihaknya sangat paham bahwa membangun soliditas dengan TNI adalah suatu hal yang mutlak dalam rangka menjaga tegaknya NKRI.

“Oleh karena itu saya menyampaikan kepada Panglima komitmen dari polri untuk senantiasa sinergi bekerja sama dengan TNI,” terang Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

Sehingga penanganan kasus purnawirawan bagi TNI tentu Tito dan institusi ini jujur menimbulkan ketidaknyamanan bagi Polri sendiri, gak nyaman.

“Tapi ya hukum harus berkata demjkian, ada azas persamaan dimjka hukum, semua orang sama dimuka hukum. Kita juga pernah menangani purnawirawan polri dalam beberapa kasus, saat ini juga kita harus lakukan untuk menunjukan kesamaan dimuka hukum,” imbuh Jendral Pol Tito.

Kapolri menambahkan, dalam kasus Kivlan dan Soenarko, keduanya sama-sama berbeda.

“Agak berbeda dengan kasus bapak Soenarko, ini senjatanya jelas kemudian dimiliki oleh beliau waktu beliau di Aceh, lalu dibawa ke Jakarta kemudian belum ada rencana senjata itu akan digunakan misalnya untuk melakukan pidana tertentu. Sepeti dalam kasus bapak Kivlan Zen, jadi grade nya beda, sehingga saya kira masih bisa terbuka ruang komunikasi untuk masalah bapak Soenarko ini,” tutup Jendral Pol Tito. (Red)

Matanews.id – Jakarta, 13/06/2019 – Kapolri Apresiasi Ucapan Prabowo yang tak ada Aksi Massa, sebanyak 16 ribu personel gabungan TNI dan Polri menggelar apel pengamanan jelang sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang bakal berlangsung Jumat (14/6) besok di Mahkamah Konstitusi.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan pihaknya memberikan apresiasi kepada Capres Prabowo Subianto yang telah memberikan imbauan kepada masyarakat pendukungnya untuk percaya proses hukum. Dan tidak datang ke Mahkamah Konstitusi.

“Dari kami tentunya berterima kasih dan mengharapkan masyarakat tak datang berbondong-bondong ke Mahkamah Konstitusi,” ucap Jenderal Pol Tito Karnavian di Lapangan Silang Monas, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (13/6).

Tito melanjutkan, sidang nanti bakal terbuka dan bisa dilihat semua pihak.

Menurut Tito, pasukan TNI dan Polri selalu mempersiapkan segala kemungkinan yang terjadi Buktinya ada gabungan personel dari daerah yang masih disiagakan.

“Mereka stand by sesuai kebutuhan dan perkiraan cepat intelijen kami lakukan setiap hari. Untuk melihat apakah ada gerakan massa,” jelas Jendral Pol Tito Karnavian.

Kapolri menilai, ada potensi gerakan massa dari luar yang menyampaikan aspirasi.

“Kami tak perbolehkan sampaikan aspirasi di depan gedung MK. Karena menggangu kegiatan orang lain. Itu diatur dalam UU No 9 Tahun 1999 tentang penyampaian pendapat di muka umum. Itu ada di pasal 6,” jelas Jendral Pol Tito Karnavian.

Ia belajar dari kasus Bawaslu dimana ada aksi yang melebihi batas waktu hingga berujung rusuh.

“Itu tak boleh lagi terjadi di depan MK karena itu menggangu jalan umum. Itu jalan Medan Merdeka Barat yang merupakan jalan umum yang dilewati orang. Nanti kami fasilitasi depan IRTI dan patung Kuda,” terang Jendral Pol Tito Karnavian.

“Tapi sepertinya tak banyak massa. Nanti ada pasukan ribuan depan Monas yang stand by disini termasuk di luar di sini. Kami siapkan,” tambah Jenderal Tito Karnavian.

Ia berharap, persidangan berjalan amam dan lancar. Termasuk di daerah yang menghendaki tak adanya kerusuhan.

“Saya minta kepada jajaran di wilayah untuk cooling down. Termasuk simpul – simpul kami petakan dan prinsipnya kita dengar keinginan masyarakat yang kuat,” tegas Jenderal Pol Tito Karnavian. (Red)

Matanews.id – Jakarta, 13/06/2019 – Ratusan personel TNI, Polri, dan Pemprov DKI Jakarta menggelar ‘Apel Konsolidasi Ketupat Jaya 2019 dan Kesiapan PAM Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi’. Apel tersebut digelar di Lapangan Silang Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat.

Apel yang dihadiri oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolda Metro Jaya Irjen Gatot Eddy Pramono, Pangdam Jaya TNI Mayjen Eko Margiyono, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan Menteri Kesehatan Nila F Moeloek.

Dalam sambutannya, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Gatot Edy Pramono menyatakan, aparat TNI-Polri beserta pihak-pihak terkait mampu memberikan terbaik bagi warga DKI Jakarta dan sekitarnya. Bahkan, kebutuhan masyarakat yakni sembako dinyatakan relatif stabil.

“Kita mampu berikan terbaik kepada masyarakat DKI Jakarta dan sekitarnya. Ada beberapa indikatornya pertama di DKI dan sekitarnya stabilnya harga bahan pokok dan menurunya angka kriminalitas,” ucap Irjen Pol Gatot di lokasi, Kamis (13/6).

Selain itu itu, Kapolda juga meminta seluruh jajaran agar tetap bersiap diri untuk melakukan pengamanan di Mahkamah Konsititusi (MK). Sehingga, apel ini merupakan wujud pengamanan menjelang sidang tersebut.

“Selain Apel Konsolidasi Ketupat Jaya juga Apel kesiapan pengamana sidang PHPU di Mahkamah Konsititusi. Apel diharapkan jadi sarana konsilidasi untuk mengecek sejauh mana kesiapan personel dan peralatan yang akan dilakukan untuk pengamanan tersebut,” jelas Irjen Pol Gatot.

Sementara itu Pangdam Jaya TNI Mayjen Eko Margiyono menambahkan, agar seluruh personel mematuhi segala dalam bentuk pengamanan. Ia juga meminta, agar seluruh personel jangan termakan isu bohong alias hoaks.

“Saya tegaskan kepada seluruh personel untuk waspada pada seluruh provokasi yang memecahkan TNI-Polri. Jangan mudah percaya pada berita hoaks. Jangan ada TNI-Polri yang jadi provokator dan sebar berita bohong,” ucap Mayjen TNI Eko Margiyono. (Red)