Tag Archives: Wakil Ketua MPR RI

Matanews.id, Serang – Wakil Ketua MPR RI H. Yandri Susanto S. Pt., Menegaskan tekatnya terus berpihak Madrasah. Karena terbukti, madrasah telah melahirkan banyak pemimpin bangsa. Baik dimasa lalu, masa kini dan masa depan. Apalagi, saat ini ada upaya dari pihak tertentu yang ingin mengkerdilkan eksistensi madrasah. Salah satunya dengan menghapus madrasah dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional.

“Saya menentang keras upaya penghapusan madrasah dari rancangan perubahan UU Pendidikan Nasional. Mesti diingat, madrasah sudah ada sebelum Indonesia merdeka, dan berjasa besar dalam perjuangan bangsa dan negara. Karena itu tidak seharusnya, keberadaan madrasah dihilangkan dari UU Sisdiknas,” kata Yandri Susanto menambahkan.

Pernyataan itu disampaikan Wakil Ketua MPR, saat menyampaikan sambutan pada pembukaan pembangunan Ma’had Islam Rafiah Akhyar (Mira), Kampung Cipancur, Kelurahan Sukacai, Kecamatan Baros Kabupaten Serang Banten, Minggu (11/9/2022).

Ikut Hadir pada acara tersebut Menteri Perdagangan Dr. (HC). Zulkifli Hasan SE, MM. Juga pembina Mira Hj. Rafiah Akhyar dan Ustad H. Dr. (H.C) Adi Hidayat LC, MA. Serta Forkopinda Kabupaten Serang. Juga para ulama, ustad dan kyai se Provinsi Banten.

Peran dan jasa madrasah serta pesantren, itu menurut Yandri masih terasa hingga sekarang. Dimasa kini, pondok dan madrasah memiliki kontribusi besar membina akhlak generasi muda agar tidak jauh dari akhlak Nabi SAW. Apalagi di tengah gempuran nilai-nilai dari luar yang masuk secara terus menerus menggunakan berbagai cara, termasuk media sosial.

“Saya bisa merasakan benar peran serta itu, karena saya punya dan ikut mengurus madrasah serta pondok pesantren. Madrasah terbukti mampu menjaga dan mendidik generasi muda dengan Akhlakul Karimah, dan itu harus terus kita perjuangkan,” kata Anggota Komis VIII DPR RI, itu menambahkan.

Karena itu Yandri mengajak masyarakat terus mendukung dan menjaga keberadaan madrasah dan pondok pesantren. Tidak membiarkan madrasah berjuang sendiri menghadapi pihak-pihak yang bermaksud merusaknya. Dengan begitu diharapkan kontribusi madrasah dan pesantren melahirkan anak-anak masa depan bangsa yang hebat dunia akherat bisa diteruskan.

“Semoga usaha ini menjadi amal jariah, berguna bagi kita di akherat nanti. Karena setiap yang bernyawa pasti akan mati. Kullu nafsin zaaikatul maut,” kata Yandri lagi.

Sebelumnya, pembina Ma’had Islam Rafiah Akhyar Ustad H. Dr. (H.C) Adi Hidayat LC, MA menyampaikan cita-citanya mendirikan lembaga pendidikan Ma’had Islam Rafiah Akhyar. Diharapkan, dari tempat, itu akan lahir ulama-ulama besar yang bisa meneruskan perjuangan Nabi dan para kyai yang ada saat ini.

“Saya ingin mewakafkan diri dan waktu saya ikut melahirkan ulama. Mari bersama-sama, mewujudkan cita-cita itu, semoga menjadi amal jariah yang pahalanya akan terus mengalir dan tak ada putus-putusnya,” kata Ustad Adi Hidayat menambahkan. (Wly)

Matanews.id, Jakarta – Wakil Ketua MPR-RI Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid, MA., menolak naiknya harga BBM bersubsidi sementara bansos alih-subsidi bahan bakar minyak berpotensi tidak akurat. Apalagi, ketidak akuratan bansos alih-subsidi bahan bakar minyak jumlahnya tidak hanya 1, 2, 3 seperti yang diakui Presiden Jokowi (3/9/2022). HNW sapaan akrab Hidayat Nur Wahid menghitung, penerima bansos yang belum jelas datanya dan rawan tidak tepat sasaran berjumlah 1,85 an juta keluarga, sebagaimana dipahami dari pernyataan pers Mensos (3/9/2022). Dan itu semua jadi bukti indikasi dini tidak tepatnya sasaran bansos sebagai pengalihan dari subsidi untuk BBM.

“Presiden Jokowi sendiri yang pernah menjamin tidak ada kenaikan harga BBM hingga akhir tahun, mengakui bahwa bansos alih-subsidi BBM tidak akan sepenuhnya tepat sasaran. Jika demikian dan di era di mana harga minyak dunia sedang turun, pemerintah Malaysia juga turunkan harga BBM, maka sebaiknya janji jaminan tidak menaikkan harga BBM itu yang dipenuhi, sekaligus dengan serius memperbaiki data yang berhak menerima Bansos reguler karena selalu jadi temuan dari BPK. Tidak justru begitu saja meloncat dengan keputusan baru subsidi BBM dialihkan menjadi bansos. Karena dampak dari kenaikan BBM akan memunculkan masalah-masalah sosial dan inflasi serta lonjakan angka kemiskinan yang lebih besar dari dampak singkat pertahanan daya beli dengan pemberian bansos pengalihan subsidi BBM tersebut,” disampaikan Hidayat dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (4/9/2022).

Hidayat yang juga Anggota DPR-RI Komisi VIII membidangi isu-isu sosial ini menjelaskan, selain sudah disampaikan Presiden, ketidaktepatan sasaran penerima bansos akibat ketidakakuratan semakin terlihat nyata dari penjelasan Menteri Sosial Tri Rismaharini. Dalam konferensi persnya (3/9/2022), Mensos menyampaikan adanya data 18.486.756 keluarga penerima manfaat (KPM) yang sudah siap salur. Sementara sisanya yakni 313.244 masih dalam proses cleansing atau pembersihan data. Kedua data tersebut jika ditotal baru berjumlah 18,8 juta KPM, jauh lebih rendah dari total penerima yang berhak dan sudah diumumkan Presiden Jokowi yaitu 20,65 juta KPM. Jadi ada 1.85 juta lebih data yang tak jelas statusnya dan ketepatan sasarannya, dan potensial kembali jadi temuan BPK, serta tidak efektif menjadi solusi atas dinaikkannya harga BBM bersubsidi.

“Lantas data dan alokasi 1,85an juta KPM sisanya Bu Mensos mengambil dari mana? Apalagi hal keganjilan seperti ini juga tidak pernah dibahas apalagi disetujui oleh Komisi VIII DPR-RI. Ini berbahaya dan bisa jadi temuan KPK, jika tiba-tiba masuk data siluman atau data yang diada-adakan, hanya demi pencitraan Pemerintah yang seolah-olah peduli pada masyarakat yang sedang kesulitan atas kenaikan harga BBM, tapi hakikatnya malah menyusahkan Rakyat. Kami tidak ingin terulangnya kasus Mensos yang ditangkap KPK karena terjadinya korupsi Bansos,” sambungnya.

Wakil Ketua Majelis Syura PKS ini mengingatkan, selain 1,85an juta data KPM yang tidak jelas sumbernya, 18,8 juta data yang dinyatakan sudah siap salur dan sedang dibersihkan tersebut bersumber dari data penerima program reguler yakni BPNT dan PKH.

Nahasnya, data kedua program tersebut konsisten bermasalah. Yang terbaru misalnya, pada Juni 2022 Badan Pemeriksa Keuangan mengungkapkan kesalahan penyaluran pada program-program tersebut mengakibatkan kerugian negara hingga Rp 6,9 Triliun.

“Klaim Mensos bahwa 18,8 juta sudah siap salur juga patut dibuktikan ketepatannya. Pasalnya data-data seperti ini selama ini selalu ditemukan penyimpangan, mulai dari masih dicantumkannya warga yang sudah meninggal tapi masih masuk data, tidak tercantum datanya di DTKS, NIK invalid, KPM sudah non-aktif tapi masih diberikan, dan banyaknya penerima ganda,” lanjutnya.

Seperti disampaikan Presiden, bantuan langsung tunai alih-subsidi BBM memakan anggaran Rp 12,4 Triliun yang diberikan kepada 20,65 juta keluarga dengan besaran Rp 150 ribu per bulan selama 4 bulan. Bansos tersebut merupakan bagian dari skema anggaran alih-subsidi BBM sebesar Rp 24,17 Triliun.

Sementara itu nilai kebutuhan tambahan anggaran subsidi untuk menahan harga BBM tidak naik adalah Rp 198 Triliun, jauh lebih besar dari angka bansos. Dampaknya, efek negatif kenaikan harga BBM pasti lebih besar dari efek pertahanan daya beli sesaat akibat pemberian bansos.

“Dari jomplangnya angka subsidi dan bansos tersebut bisa dilihat bahwa bansos hanya berperan sebagai pelipur lara sesaat saja. Kalau Pemerintah memang serius membantu masyarakat dan mengalihkan subsidi BBM menjadi bansos, maka nilai bansosnya harus setara dengan nilai kebutuhan tambahan subsidi yakni Rp 198 Triliun. Pendataan bansos harus disiapkan dengan matang dan akurat agar tepat sasaran, pemberiannya hendaknya tidak hanya beberapa bulan tapi sepanjang waktu terdampak akibat dinaikkannya harga BBM, dan penerimanya tidak hanya 20,65 juta, tapi sebanyak warga yang terdampak negatif akibat dinaikkannya harga BBM itu,” ujarnya.

Namun demikian, HNW tetap mendesak agar Pemerintah yang diperintahkan oleh Konstitusi dan Pembukaan UUD 45 untuk memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia, segera mengoreksi dengan tidak jadi menaikkan harga BBM sekalipun terlanjur diumumkan.

“Seharusnya Pemerintah terlebih dahulu membahasnya dengan DPR yang mayoritasnya menolak kenaikan harga BBM. Mendengarkan jeritan Rakyat yang makin disusahkan bila harga BBM tetap dinaikkan. Mencerna masukan dari para pakar bagaimana menghindarkan pembebanan terhadap APBN dengan tidak menambah kesusahan Rakyat. Misalnya dengan menunda proyek-proyek yang tidak prioritas dan tidak menjadi hajat Rakyat banyak. Seperti proyek IKN, KCJB, dan infrastruktur, serta memprioritaskan pembangunan kilang agar Indonesia tidak lagi mengekspor minyak mentah dan mengimpor kembali dari Singapura. Dengan demikian akan ada ketersediaan minyak siap pakai di Indonesia. Agar selamatlah APBN kita, selamat juga Rakyat Indonesia akibat dari ketidakbijakan menaikkan harga BBM bersubsidi,” pungkasnya (Wly)

Matanews.id, Bekasi – Wakil Ketua MPR H. Yandri Susanto, S.Pt menghadiri acara Peresmian Sekolah Dasar Akhyar International Islamic School (SD AIIS) binaan Yayasan Quantum Akhyar Institute (YQAI), di Kompleks Greenview, Kelurahan Jaka Setia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat, Kamis (1/9/2022).

Tak hanya dihadiri oleh Wakil Ketua MPR, banyak tokoh penting juga hadir diantaranya, Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Plt Walikota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono, Pembina YQAI Ustaz Adi Hidayat (UAH) serta beberapa Masyaikh dari Kuliyyah Dakwah Islamiyah, Tripoli, Libya.

Kegiatan peresmian ini juga melibatkan seluruh anak didik SD AIIS, para wali murid serta para undangan lainnya antara lain dari para tokoh masyarakat, perwakilan kelurahan, kecamatan, RT/RW, juga tokoh agama setempat.

Pimpinan MPR dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini sendiri hadir tepat pukul 09.45 WIB berbarengan dengan kehadiran Mendag Zulhas. Begitu tiba di lobi ruangan acara, mereka disambut siswa dan siswi yang berbaris rapi. Dua anak kemudian maju ke depan, dan mengalungkan rangkaian kalung melati sebagai tanda penghormatan kepada tamu.

Dalam sambutannya, Yandri mengapresiasi Ustaz Adi Hidayat yang dikenal sebagai penceramah dengan wawasan kelimuan Islam yang tinggi, melalui yayasannya membuat lembaga pendidikan yang berkualitas untuk anak-anak Indonesia. Keterlibatan aktif elemen masyarakat seperti UAH, dikatakan Yandri sangat penting agar pendidikan bisa merata ke seluruh pelosok nusantara.

“Saya ucapkan selamat kepada YQAI, terus tingkatkan kualitas lembaga pendidikannya. Harapan saya, dari sekolah ini akan lahir anak-anak bangsa yang ilmu agama dan ilmu pengetahuannya tinggi serta berkarakter kebangsaan kuat, sehingga di masa depan muncul menjadi tokoh-tokoh bangsa dan pemimpin bangsa yang hebat, mampu menjaga Pancasila serta keutuhan NKRI,” katanya.

Acara kemudian dilanjutkan dengan peresmian yang dilakukan secara simbolik, menggunting untaian bunga di depan pintu masuk gedung oleh Wakil Ketua MPR Yandri Susanto dan para tamu kehormatan. Di sesi akhir didampingi Ustaz Adi Hidayat, Yandri Susanto, Mendag Zulhasan dan seluruh tamu berkesempatan berkeliling menyambangi dan berdialog dengan beberapa siswa di ruang-ruang kelas gedung berlantai tiga itu. (Wly)

Matanews.id, Bengkulu – Wakil Ketua MPR RI H. Yandri Susanto, S.Pt mengungkapkan bahwa walaupun Indonesia dikenal sebagai negara agraris yang sangat subur, dengan berbagai produk pangan tumbuh baik dan mampu memenuhi kebutuhan hidup hampir 280 juta jiwa rakyatnya, namun memang masih ada beberapa pangan yang masih mengandalkan impor untuk kebutuhan dalam negerinya.

Sampai bulan Juli 2022, Indonesia masih impor komoditas pangan terutama gandum.
Kebutuhan pangan ini sekitar 4,5 juta ton dengan nilai Rp 26 Triliun, masih impor dari Eropa. Ini terjadi karena, gandum termasuk tumbuhan yang sulit tumbuh subur di tanah Indonesia.

Begitu sampai di Indonesia, lanjut Yandri, harga gandum juga termasuk mahal dan makin tinggi akhir-akhir ini. Penyebabnya adalah, akibat dampak perang Russia – Ukraina dan pengiriman produk yang harus melalui Singapura terlebih dahulu.

Hal tersebut disampaikan Pimpinan MPR dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini, dalam orasi ilmiahnya di acara ‘Pelantikan Ikatan Alumni (Ikal) Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu (FP-UNIB) Periode 2022-2025, di Auditorium Gedung C, Kompleks Kampus UNIB, Bengkulu, Senin (29/8/2022).

Hadir dalam acara, Wakil Rektor III Dr. Candra Irawan, Dekan FP UNIB Prof. Dwi Wahyuni Ganefianti, Ketua Ikal Arif Gunadi, Walikota Bengkulu Helmi Hasan, Wakil Walikota Dedi Wahyudi, para alumni FP UNIB lintas angkatan serta para dosen dan mahasiswa Fakultas Pertanian UNIB.

Dilanjutkan Yandri, produk pangan yang masih impor selanjutnya adalah gula. Pangan yang sangat dibutuhkan rakyat sehari-hari ini, sebanyak 3,5 juta ton masih diimpor dengan nilai Rp 27 Triliun. Lalu, kedelai. Pangan ini masih impor dari Amerika Serikat, dengan kebutuhan 1,3 juta ton bernilai hampir Rp 1,2 Triliun. Terakhir jagung. Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri terutama industri, Indonesia masih harus impor sebanyak 230 ribu ton.

Yandri melihat, isu nasional tentang kebutuhan pangan dalam negeri tersebut sebagai sebuah peluang besar yang harus disikapi secara serius, oleh elemen bangsa yang bergerak di bidang pertanian termasuk FP UNIB.

“Saya sangat berharap, FP UNIB menjadi leading sector atau garda terdepan menjadi pendobrak bahwa Bengkulu mampu memenuhi kebutuhan pangan rakyat yang selama ini diimpor. Jika ini terjadi, maka ketahanan pangan bangsa secara keseluruhan akan terwujud makin kuat,” katanya.

Kepada para mahasiswa, Yandri mendorong semangat untuk segera bangkit menghadirkan kualitas diri dan almamater dengan optimal memberikan kontribusi yang terbaik untuk kemajuan negara.

“Tantangan bangsa itu memang berat. Tapi, sebagai generasi muda yang memiliki semangat perjuangan para pendiri bangsa, saya rasa mahasiswa dengan dukungan para dosen dan alumni FP UNIB, mampu menjawab, menghadapi dan kemudian berhasil sukses dengan gemilang,” tandasnya. (Wly)